AHY Sebut Moeldoko Lontarkan Fitnah soal Tarik-menarik Ideologi di Demokrat

Kompas.com - 07/04/2021, 23:55 WIB
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY menyampaikan keterangan kepada wartawan terkait Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat yang dinilai ilegal di Jakarta, Jumat (5/3/2021). AHY mengecam KLB yang berlangsung di Deli Serdang, Sumatera Utara itu karena inkonstitusional serta meminta Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkumham) untuk tidak mengesahkan hasil KLB yang telah memutuskan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. ANTARA FOTO/ADITYA PRADANA PUTRAKetua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY menyampaikan keterangan kepada wartawan terkait Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat yang dinilai ilegal di Jakarta, Jumat (5/3/2021). AHY mengecam KLB yang berlangsung di Deli Serdang, Sumatera Utara itu karena inkonstitusional serta meminta Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkumham) untuk tidak mengesahkan hasil KLB yang telah memutuskan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) membantah tudingan Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko soal adanya pertarungan ideologi di internal partainya.

Menurut AHY, Moeldoko telah melontarkan fitnah yang keji terhadap Partai Demokrat.

"Apa yang disampaikan oleh KSP Moeldoko ketika itu, seolah ada tarik-menarik ideologi yang berbahaya terhadap Partai Demokrat dan bangsa Indonesia. Saya katakan itu adalah fitnah yang keji," kata AHY dalam acara Satu Meja The Forum, Kompas TV, Rabu (7/4/2021) malam.

Baca juga: AHY: Kami Tak Pernah Menuduh Pemerintah Terlibat

Menurut AHY, kader Demokrat marah ketika mendengar pernyataan Moeldoko karena dianggap memiliki ideologi yang berbahaya.

"Maka kami sampaikan di sini, bahwa Partai Demokrat teguh pada ideologi Pancasila. Kami adalah partai yang mengusung nilai nasionalisme dan juga religius," ucap AHY.

Ia juga memastikan, partainya tidak ingin membenturkan identitas di masyarakat.

AHY menegaskan, ideologi Pancasila yang dianut Demokrat sudah final dan tak bisa diganggu.

Bahkan, AHY menekankan bahwa partainya yang paling lantang menolak kehadiran paham radikalisme, baik di internal partai maupun di masyarakat.

"Justru kami termasuk yang paling lantang untuk mengatakan tidak boleh, tumbuh subur berkembang di Indonesia ini, apalagi di Partai Demokrat, paham-paham radikal, kiri maupun kanan," tegasnya.

Baca juga: Pengesahan Kubu KLB Ditolak, AHY: Satu Babak Sudah Kita Lewati

Kemudian, AHY mengatakan partainya menolak politik identitas. Sebab, menurutnya, politik identitas hanya akan memecah belah bangsa Indonesia.

Diberitakan sebelumnya, Moeldoko mengaku menerima jabatan ketua umum Partai Demokrat berdasarkan kongres luar biasa (KLB) di Deli Serdang karena ada pergeseran demokrasi.

Ia juga mengatakan, pertarungan ideologi menguat jelang 2024, termasuk di Partai Demokrat. Moeldoko berpendapat, situasi ini akan mengganggu tercapainya Indonesia Emas di tahun 2045 mendatang.

“Ada kecenderungan tarikan ideologis juga terlihat di tubuh Partai Demokrat. Jadi ini bukan sekedar menyelamatkan Demokrat, tapi juga menyelamatkan bangsa dan negara. Itu semua berujung pada keputusan saya menerima permintaan untuk memimpin Demokrat,” ungkap Moeldoko, melalui akun Instagramnya @dr_Moeldoko, Minggu (28/3/2021).



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menlu Iran Kunjungi Indonesia Senin Besok, Bertemu Jokowi hingga Menlu Retno

Menlu Iran Kunjungi Indonesia Senin Besok, Bertemu Jokowi hingga Menlu Retno

Nasional
Jozeph Paul Zhang Diduga Tak di Indonesia, Polri Libatkan Interpol

Jozeph Paul Zhang Diduga Tak di Indonesia, Polri Libatkan Interpol

Nasional
Partisipasi Lansia dalam Vaksinasi Covid-19 Turun, Jauh di Bawah Pelayan Publik

Partisipasi Lansia dalam Vaksinasi Covid-19 Turun, Jauh di Bawah Pelayan Publik

Nasional
Survei LSI: 47,2 Persen PNS Sebut Bagian Pengadaan Paling Sering Terjadi Korupsi

Survei LSI: 47,2 Persen PNS Sebut Bagian Pengadaan Paling Sering Terjadi Korupsi

Nasional
Sebaran 4.585 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI dengan 950 Kasus

Sebaran 4.585 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI dengan 950 Kasus

Nasional
UPDATE 18 April: 5.900.242 Orang Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 18 April: 5.900.242 Orang Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
UPDATE 18 April: Ada 105.859 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 18 April: Ada 105.859 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 18 April: Pemerintah Periksa 38.619 Spesimen dalam Sehari, Total 13.815.429

UPDATE 18 April: Pemerintah Periksa 38.619 Spesimen dalam Sehari, Total 13.815.429

Nasional
UPDATE 18 April: Ada 61.694 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

UPDATE 18 April: Ada 61.694 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 18 April: Bertambah 96, Kasus Kematian akibat Covid-19 Kini 43.424

UPDATE 18 April: Bertambah 96, Kasus Kematian akibat Covid-19 Kini 43.424

Nasional
UPDATE 18 April: Bertambah 4.873, Pasien Sembuh dari Covid-19 Mencapai 1.455.065

UPDATE 18 April: Bertambah 4.873, Pasien Sembuh dari Covid-19 Mencapai 1.455.065

Nasional
UPDATE: Bertambah 4.585, Kasus Covid-19 di Indonesia Kini 1.604.348

UPDATE: Bertambah 4.585, Kasus Covid-19 di Indonesia Kini 1.604.348

Nasional
ICW: Tren Penindakan Kasus Korupsi Periode 2015-2020 Cenderung Turun

ICW: Tren Penindakan Kasus Korupsi Periode 2015-2020 Cenderung Turun

Nasional
Bareskrim Polri Dalami Video Dugaan Penistaan Agama Jozeph Paul Zhang

Bareskrim Polri Dalami Video Dugaan Penistaan Agama Jozeph Paul Zhang

Nasional
Survei LSI: Penyalahgunaan Wewenang, Korupsi yang Paling Banyak Terjadi

Survei LSI: Penyalahgunaan Wewenang, Korupsi yang Paling Banyak Terjadi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X