Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BEM SI Desak Polisi Usut Tuntas Masalah Terorisme di Indonesia

Kompas.com - 03/04/2021, 21:32 WIB
Sania Mashabi,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Koodinator Pusat Aliansi Badan Eksekutif Seluruh Indonesia (BEM SI) Nofrian Fadli Akbar meminta aparat Kepolisian mengusut tuntas masalah terorisme.

Hal ini ia katakan terkait aksi teror yang terjadi di Gereja Katedral Makassar dan penembakan di Mabes Polri beberapa waktu lalu.

"Mendesak agar pihak Kepolisian mengusut tuntas hingga ke akar-akarnya terkait permasalahan ini," kata Nofrian melalui keterangan tertulisnya kepada Kompas.com, Sabtu (3/10/2021).

Baca juga: Kementerian PPPA: Perempuan Rentan Terlibat dalam Terorisme

Menurut Nofrian, dampak dari aksi terorisme sangat besar dan banyaknya korban akibat aksi teror membuat terorisme bukan lagi kejahatan pidana biasa.

Ia menilai, terorisme merupakan ancaman yang berbahaya dan tergolong sebagai kejahatan kemanusiaan serta perlu penanganan serius dari pemerintah.

"Sebuah negara bahkan pemerintahan dunia untuk bekerja sama memutus mata tindak terorisme. Proses penanganan dan pemberantasan terorisme tentunya harus melibatkan semua pihak," ujar dia.

Adapun kerja sama yang dimaksud yakni dengan seluruh aparatur negara, baik TNI, Polri, serta masyarakat untuk memberikan pencegahan dan perncerdasan akan bahayanya aksi terorisme.

Baca juga: Menilik Keterlibatan Perempuan dalam Pusaran Terorisme

Selain itu, menegaskan bahwa terorisme tidak ada kaitannya dengan agama tertentu karena tidak ada agama yang mengajarkan umatnya untuk menyakiti dan apalagi menumpahkan darah orang lain.

"Mengimbau kepada seluruh rakyat Indonesia untuk lebih peka terhadap lingkungan sekitar untuk mencegah terjadinya aksi terorisme," ucap dia.

Selain itu, BEM SI meminta aparat Kepolisian selalu menjaga keamanan dan menciptakan rasa aman untuk seluruh masyarakat Indonesia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com