AHY Nilai KLB Jadi Ancaman Serius untuk Perkembangan Demokrasi Indonesia

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) melihat peristiwa terjadinya Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang telah menjadi ancaman serius bagi perkembangan demokrasi Indonesia.

Ia juga mengatakan, peristiwa KLB itu menjadi ancaman terhadap agenda regenerasi kepemimpinan di partai-partai politik di Indonesia.

"Kita tahu bahwa jalan untuk memperjuangkan demokrasi memang tidak mudah, membangun partai juga tidak mudah, membutuhkan kerja keras, keringat dan air mata, kegigihan dan kesabaran untuk membesarkannya," kata AHY dalam konferensi pers yang digelar, Rabu (31/3/2021).

Hal tersebut disampaikan AHY dalam konferensi pers yang mengagendakan tanggapan terkait keputusan pemerintah menolak hasil KLB.

Baca juga: Demokrat Kubu Moeldoko Tak Disahkan Pemerintah, AHY: Kabar Baik bagi Demokrasi

Mantan calon Gubernur DKI Jakarta itu mengingatkan agar peristiwa KLB dapat menjadi pembelajaran bagi partai politik lainnya.

Sebab, ia menilai tak sedikit orang-orang yang berusaha mencari jalan pintas dan menghalalkan segala cara untuk merebut kedaulatan sebuah partai seperti yang dialami Partai Demokrat.

"Tidak sedikit orang-orang yang berusaha mencari shortcut, jalan pintas, menjalankan segala cara, menghalalkan segala cara, termasuk melakukan perampokan partai politik, dengan cara-cara tidak etis, ilegal dan inkonstitusional," jelasnya.

Selain itu, AHY juga mengingatkan kepada partai politik lain terkait situasi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini.

Baca juga: Pesan AHY ke Kader: Jangan Euforia Berlebihan, Demokrat Partai Cerdas dan Santun

Ia berpandangan, saat ini fenomena dan ancaman post-truth politics terus membayangi demokrasi di Indonesia.

Ia pun mencontohkan bagaimana pengalaman partainya dideru arus kebohongan yang dilakukan oleh kubu KLB dan kemudian dipercaya masyarakat.

"Kebohongan-kebohongan yang diulang-ulang bisa dipercaya oleh sebagian masyarakat, menjadi kebenaran yang baru. Misalnya, ada upaya-upaya untuk merekayasa opini publik terkait legalitas partaim dan juga upaya memanipulasi sejarah pendirian Partai Demokrat," ungkap dia.

Baca juga: Pemerintah Tolak Permohonan Kubu Moeldoko, AHY: Tidak Ada Dualisme di Partai Demokrat

Berkaca pengalaman Partai Demokrat, AHY mengajak semua pihak termasuk partai politik lainnya untuk terus memperjuangkan kehidupan demokrasi yang sehat dan beradab di Indonesia.

Diketahui, Partai Demokrat digoncang sebuah gerakan yang ingin melengserkan kepemimpinan AHY.

Gerakan itu dikuak ke publik oleh AHY pada Februari 2021.

Selang beberapa waktu kemudian, kelompok tersebut disebut Demokrat dengan nama Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPK-PD).

Baca juga: Pemerintah Tak Sahkan Kubu Moeldoko, AHY: Terima Kasih Pak Jokowi

Pada Jumat (5/3/2021), kubu GPK-PD telah menggelar kongres luar biasa (KLB) yang menghasilkan Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menjadi Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB.

Namun, hasil KLB tersebut kemudian ditolak pemerintah pada hari ini, Rabu (31/3/2021) melalui pengumuman Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.

"Pemerintah menyatakan bahwa permohonan pengesahan hasil Kongres Luar Biasa di Deli Serdang, Sumatera Utara tanggal 5 Maret 2021 ditolak," kata Yasonna dalam konferensi pers virtual, Rabu siang.