Kompas.com - 30/03/2021, 09:48 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, pemanfaatan teknologi dan platform digital dalam berwakaf perlu dilakukan.

Hal tersebut disampaikan Ma'ruf di acara Rapat Koordinasi Nasional Badan Wakaf Indonesia (BWI), Selasa (30/3/2021).

"Saya senantiasa menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi dan platform digital untuk membantu mempercepat transformasi wakaf produktif," kata dia.

Baca juga: Wapres Minta Keputusan MUI Pusat dan Daerah Tidak Tabrakan

Menurut dia, pemanfaatan teknologi salah satunya dapat meningkatkan kesadaran berwakaf dan membantu mempercepat transformasi wakaf produktif, terutama dalam menjangkau generasi muda.

"Pemanfaatan teknologi dan platform digital bagi peningkatan kesadaran berwakaf sangat penting, terutama bila kita ingin menjangkau generasi milenial yang sehari-hari akrab dengan teknologi digital," ujar Ma'ruf.

Oleh karena itu, kata dia, literasi dan edukasi wakaf perlu dikembangkan dalam berbagai platform media sosial secara berkesinambungan dan dengan narasi yang mudah dipahami.

Tidak hanya itu, pemanfaatan teknologi dan platform digital dalam pengelolaan wakaf juga harus didorong mulai dari tahap pengumpulan sampai pelaporan pemanfaatan wakaf.

Baca juga: Wapres Minta MUI Bantu Pemerintah Cegah Berkembangnya Paham Radikalisme

Dalam mengumpulkan wakaf, kata dia, terdapat beberapa platform digital yang dapat digunakan antara lain melalui sistem quick response code (QR code), platform pembayaran digital atau e-wallet, serta proses auto debit rekening perbankan.

"Dengan demikian para wakif akan menjadi lebih mudah dalam berwakaf," kata dia.

Pemanfaatan teknologi lainnya yang bisa dimanfaatkan adalah untuk layanan publik wakaf seperti pembuatan akta ikrar wakaf di Kantor Urusan Agama (KUA), pendaftaran dan pergantian nazhir di BWI.

Dengan digitalisasi tersebut, kata dia, maka sekaligus dapat dilakukan pemutakhiran database nadzir secara komprehensif.

Termasuk dalam mendukung upaya mewujudkan pelayanan prima (service excellence) dalam pengelolaan wakaf.

"Pemanfaatan teknologi digital untuk mendorong transparansi pelaporan pemanfaatan wakaf juga perlu dilakukan agar para wakif memperoleh informasi tentang investasi, imbal hasil wakaf uang, laporan pengelolaan aset wakaf produktif lainnya, dan penyaluran kepada mauquf ‘alaih secara real time," kata dia.

Baca juga: Wapres Harap Penyaluran Wakaf Bisa Dilakukan di Kantor Pos

Lebih jauh Ma'ruf mengatakan, pemanfaatan teknologi digital dalam pengumpulan, pengelolaan, dan pelaporan wakaf juga memungkinkan untuk memiliki sistem informasi wakaf nasional dan sebuah big data wakaf nasional.

Nantinya hal tersebut akan bermanfaat untuk menganalisis perilaku masyarakat dalam berwakaf, pemetaan potensi wakaf, realisasi, dan lalu lintas dana wakaf yang terjadi.

"Dengan demikian kebijakan pengelolaan wakaf secara nasional akan dapat disusun secara lebih baik," ucap dia.

Meskipun demikian, upaya transformasi digital dalam pengelolaan wakaf tersebut memerlukan komitmen.

Oleh karena itu, sinergi yang lebih kuat antara BWI pusat, perwakilan provinsi, kabupaten/kota dengan Kementerian Agama, Bank Indonesia serta seluruh kantor perwakilan di daerah perlu terus diperkuat.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

DPR Masuki Masa Reses Mulai 5-31 Oktober 2022, Puan: Sapalah Rakyat di Dapil

DPR Masuki Masa Reses Mulai 5-31 Oktober 2022, Puan: Sapalah Rakyat di Dapil

Nasional
TGIPF Tragedi Kanjuruhan Telusuri Jaringan Bisnis hingga Pengiklan Laga Arema vs Persebaya

TGIPF Tragedi Kanjuruhan Telusuri Jaringan Bisnis hingga Pengiklan Laga Arema vs Persebaya

Nasional
Profil Chandra Tirta Wijaya yang Dicegah Imigrasi dan Pernah Diperiksa KPK di Kasus Korupsi Garuda

Profil Chandra Tirta Wijaya yang Dicegah Imigrasi dan Pernah Diperiksa KPK di Kasus Korupsi Garuda

Nasional
Soal Pencopotan Hakim MK Aswanto, Mahfud: Kita Sudah Punya Pandangan Hukum

Soal Pencopotan Hakim MK Aswanto, Mahfud: Kita Sudah Punya Pandangan Hukum

Nasional
Tragedi Kanjuruhan, Amnesty Internasional Nilai Kapolda Jawa Timur Layak Dicopot

Tragedi Kanjuruhan, Amnesty Internasional Nilai Kapolda Jawa Timur Layak Dicopot

Nasional
Pencapresan Anies Baswedan oleh Nasdem, 'Ojo Kemajon' atau 'Ojo Kesusu?'

Pencapresan Anies Baswedan oleh Nasdem, "Ojo Kemajon" atau "Ojo Kesusu?"

Nasional
ICJR: Aparat Pelaku Tragedi Kanjuruhan Harus Diproses Pidana, Bukan Semata Langgar Etik

ICJR: Aparat Pelaku Tragedi Kanjuruhan Harus Diproses Pidana, Bukan Semata Langgar Etik

Nasional
BTT Pemda Masih Rp 7 Triliun, Mendagri Sebut Bisa Dipakai untuk Kendalikan Inflasi

BTT Pemda Masih Rp 7 Triliun, Mendagri Sebut Bisa Dipakai untuk Kendalikan Inflasi

Nasional
Periksa Pramugari, KPK Dalami Perjalanan Lukas Enembe Pakai Jet Pribadi

Periksa Pramugari, KPK Dalami Perjalanan Lukas Enembe Pakai Jet Pribadi

Nasional
Profil Atnike Sigiro, Aktivis Perempuan dan Dosen yang Jadi Ketua Komnas HAM

Profil Atnike Sigiro, Aktivis Perempuan dan Dosen yang Jadi Ketua Komnas HAM

Nasional
Pembentukan Pansus Tragedi Kanjuruhan DPR Diminta Tak Tumpang Tindih dengan TGIPF Pemerintah

Pembentukan Pansus Tragedi Kanjuruhan DPR Diminta Tak Tumpang Tindih dengan TGIPF Pemerintah

Nasional
Barang Bukti Kasus Brigadir J, Ada Senpi Laras Pendek dan Panjang

Barang Bukti Kasus Brigadir J, Ada Senpi Laras Pendek dan Panjang

Nasional
Eks Anggota DPR Chandra Tirta Wijaya Dicegah ke Luar Negeri atas Permintaan KPK

Eks Anggota DPR Chandra Tirta Wijaya Dicegah ke Luar Negeri atas Permintaan KPK

Nasional
DPR Sahkan 9 Anggota Komnas HAM Periode 2022-2027 Terpilih, Berikut Namanya...

DPR Sahkan 9 Anggota Komnas HAM Periode 2022-2027 Terpilih, Berikut Namanya...

Nasional
Daftar 9 Anggota Komnas HAM 2022-2027, ada Eks Ketua LPSK hingga Aktivis

Daftar 9 Anggota Komnas HAM 2022-2027, ada Eks Ketua LPSK hingga Aktivis

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.