Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Embargo Vaksin AstraZeneca, Bio Farma Minta Kemenlu Berdiplomasi dengan India

Kompas.com - 29/03/2021, 14:53 WIB
Ardito Ramadhan,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Utama PT Bio Farma Honesti Basyir meminta bantuan Kementerian Luar Negeri untuk berdiplomasi dengan sejumlah negara lain, terutama India, agar pasokan vaksin Covid-19 ke Indonesia tidak terganggu dengan adanya embargo.

"Kami juga sudah koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri untuk juga bisa melalukan diplomasi bagaimana seandainya suplai ke Indonesia yang sudah terjadwal ini bisa dilakukan sesuai dengan jadwal," kata Honesti dalam rapat dengan Komisi VI DPR, Senin (29/3/2021).

Honesti menturkan, India menjadi negara yang menjadi 'didekati' karena negara tersebut merupakan negara yang memproduksi vaksin AstraZeneca dan Novavax.

Baca juga: Cegah Lonjakan Covid-19, Menkes: Mobilitas Disabar-sabarin Dulu

Padahal, kata Honesti, Indonesia sudah meneken kerja sama lebih dahulu untuk mengimpor vaksin-vaksin dari sana sebelum adanya embargo.

Menurut Honesti, suplai vaksin tersebut mesti terjaga mengingat kecepatan vaksinasi yang dilakukan pemerintah sudah meningkat dari 100.000-200.000 dosis per hari menjadi hampir 500.000 dosis per hari.

"Kita tidak mau nanti kecepatan ini terganggu karena memang suplai vaksin yang diharapkan dari Covax facilty ini delay sehingga kecepatannya menjadi terganggu dan kita menerima risikonya," kata Honesti.

Kendati demikian, Honesti menyebut, suplai vaksin Sinovac yang didatangkan dari China masih terjadwal seperti sebelumnya.

Baca juga: Dampak Embargo Vaksin, Menkes: April, RI Hanya Punya 7 Juta Dosis

Ia mengatakan, embargo vaksin dari India disebabkan oleh tingginya kasus Covid-19 di negara itu sehingga mereka memilih menggunakan vaksin mereka untuk kebutuhan dalam negerinya lebih dahulu.

"Permasalahannya memang ada yang dari Covax facility dan juga yang AstraZeneca yang diproduksi dari India karena memang di Indianya seperti itu," ujar Honesti.

Diberitakan sebelumnya, India menahan sementara semua ekspor utama suntikan virus corona AstraZeneca yang dibuat oleh Serum Institute of India (SII), pembuat vaksin terbesar di dunia.

Melansir Reuters pada Rabu (23/3/2021), penundaan dilakukan untuk memenuhi permintaan domestik seiring dengan meningkatnya infeksi di Negara Asia Selatan itu.

Langkah ini akan memengaruhi pasokan ke program berbagi vaksin Covax yang didukung GAVI/WHO. Di mana lebih dari 180 negara diharapkan mendapatkan dosis vaksin Covid-19.

Baca juga: Menkes Budi Jelaskan Alasan Pemerintah Larang Mudik Lebaran 2021

Hal itu pun turut berimbas ke Indonesia. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan, pada April 2021 Indonesia hanya akan memiliki 7 juta dosis vaksin Covid-19 Sinovac.

Semula, Budi memperkirakan Indonesia bisa mendapatkan 7,5 juta dosis vaksin AstraZeneca sehingga total yang dimiliki 15 juta. Namun embargo di India itu berdampak pada terganggunya suplai vaksin.

"Akibatnya suplainya kurang, jadi direalokasi lagi. Jadi kita harusnya dapat jatah ini sekitar 11,7 juta di Maret-April, dapatnya baru kayak kemarin cuma 1,1 juta," ujar Budi di acara rilis survei Charta Politika, Minggu (28/3/2021).

"Bulan Maret kebetulan stok Sinovac-nya masih cukup banyak, tapi saya mau lapor ke Kakak Adik Gubernur ini, bulan April Sinovac-nya cuma 7 juta. Jadi saya hanya punya 7 juta stok dari Sinovac," lanjut Budi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Nasional
'Presidential Club' Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

"Presidential Club" Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

Nasional
[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

Nasional
Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com