Saat SBY Tolak Usulan Gelar Jenderal Besar TNI dari Moeldoko…

Kompas.com - 29/03/2021, 11:42 WIB
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tiba di Landasan Udara Roesmin Nurjadin, Pekanbaru, Riau, Sabtu (15/3/2014). Pesawat kenegaraan sudah bisa mendarat di Pekanbaru karena kabut asap kemarin mulai berkurang sehingga jarak pandang meningkat. Presiden meninjau salah satu lokasi kebakaran hutan di Rimbo Panjang. KOMPAS/LUCKY PRANSISKA Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tiba di Landasan Udara Roesmin Nurjadin, Pekanbaru, Riau, Sabtu (15/3/2014). Pesawat kenegaraan sudah bisa mendarat di Pekanbaru karena kabut asap kemarin mulai berkurang sehingga jarak pandang meningkat. Presiden meninjau salah satu lokasi kebakaran hutan di Rimbo Panjang.


JAKARTA, KOMPAS.com – Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko dan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sempat memiliki hubungan yang mesra dalam jagat politik nasional.

Saat itu SBY masih menjabat Presiden RI keenam dan Moeldoko merupakan Panglima TNI yang ditunjuk eks Ketua Umum Partai Demokrat tersebut.

Ketika itu, SBY mengajukan nama Moeldoko sebagai calon Panglima TNI ke DPR untuk menggantikan Agus Suhartono yang akan segera pensiun.

Baca juga: SBY Merasa Malu dan Bersalah Pernah Berikan Jabatan ke Moeldoko

Sebelum menjabat Panglima TNI, Moeldoko lebih dulu menduduki jabatan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD). Penunjukan Moeldoko sebagai KSAD juga dilakukan oleh SBY.

Kala itu SBY resmi menunjuk Moeldoko sebagai KSAD menggantikan adik iparnya Pramono Edhie Wibowo yang memasuki masa pensiun

Penunjukan Moeldoko sebagai KSAD dan Panglima TNI merupakan bentuk kepercayaan SBY kepada juniornya itu di TNI.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Penunjukan Moeldoko sebagai KSAD dan Panglima TNI juga membuat hubungannya dengan SBY kian harmonis.

Bahkan saat menjabat Panglima TNI, Moeldoko pernah mengusulkan SBY mendapatkan anugerah Jenderal Besar TNI seperti Presiden Soeharto, Jenderal AH Nasution, dan Panglima Besar Soedirman.

Baca juga: SBY: Tak Pernah Terlintas di Pikiran Saya, Demokrat Akan Dibeginikan

Ia menilai SBY layak mendapatkan gelar tersebut lantaran semangatnya yang besar dalam memodernisasi dan mereformasi TNI.

“Semangat yang kuat dari Bapak Presiden membangun kekuatan TNI yang andal, kami bersepakat tidak salah kiranya kalau Jenderal Purnawirawan Susilo Bambang Yudhoyono mendapatkan anugerah Jenderal Besar Susilo Bambang Yudhoyono (SBY),” kata Moeldoko sebagaimana dikutip dari Kontan.co.id pada 9 Januari 2014.

Namun SBY menolak usulan Moeldoko tersebut. SBY merasa apa yang dilakukannya dalam memodernisasi alat utama sitem pertahanan (alutsista) TNI merupakan tanggung jawab sebagai Kepala Negara.

"Terus terang beliau menolak, tapi mengapresiasi apa yang disampaikan Panglima TNI (Moeldoko)," ujar Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi dilansir dari Tempo.co (9/1/2014).

"Presiden mengatakan tidak diperlukan penghargaan seperti itu. Cukup lama TNI kita tak terbangun dan tak termodernisasi alutsistanya, sudah usang. Sekaranglah waktunya, ketika ekonomi kita memungkinkan." Tutur Sudi.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemenkes Jelaskan Alasan Hasil Swab Antigen Dicantumkan di Laporan Harian Covid-19

Kemenkes Jelaskan Alasan Hasil Swab Antigen Dicantumkan di Laporan Harian Covid-19

Nasional
Menko PMK Sebut Kebiasaan Protokol Kesehatan Butuh Waktu agar Bisa Dipatuhi

Menko PMK Sebut Kebiasaan Protokol Kesehatan Butuh Waktu agar Bisa Dipatuhi

Nasional
Awalnya 1 Juta Kasus Covid-19 Indonesia Butuh Waktu 331 Hari, Kini 147 Hari

Awalnya 1 Juta Kasus Covid-19 Indonesia Butuh Waktu 331 Hari, Kini 147 Hari

Nasional
Politisi PAN Sebut Wacana Presiden Tiga Periode Khianati Cita-cita Reformasi, Harus Diakhiri

Politisi PAN Sebut Wacana Presiden Tiga Periode Khianati Cita-cita Reformasi, Harus Diakhiri

Nasional
DPR Perpanjang Pembahasan RUU PDP dan RUU Penanggulangan Bencana

DPR Perpanjang Pembahasan RUU PDP dan RUU Penanggulangan Bencana

Nasional
KPK Dalami Dugaan Beberapa Pertemuan Wali Kota Nonaktif Tanjungbalai dengan Stepanus Robin

KPK Dalami Dugaan Beberapa Pertemuan Wali Kota Nonaktif Tanjungbalai dengan Stepanus Robin

Nasional
KPK Dalami Kepemilikan Aset Eks Dirut Perumda Pembangunan Sarana Jaya Yoory Corneles

KPK Dalami Kepemilikan Aset Eks Dirut Perumda Pembangunan Sarana Jaya Yoory Corneles

Nasional
Pemerintah Diminta Pertimbangkan Opsi Lockdown Regional dan Tambah Kapasitas BOR di RS

Pemerintah Diminta Pertimbangkan Opsi Lockdown Regional dan Tambah Kapasitas BOR di RS

Nasional
Pemerintah dan DPR Disebut Sepakat Akan Masukkan RUU KUHP ke Prolegnas Prioritas Bulan Juli

Pemerintah dan DPR Disebut Sepakat Akan Masukkan RUU KUHP ke Prolegnas Prioritas Bulan Juli

Nasional
Moeldoko: RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Perlu Segera Disahkan

Moeldoko: RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Perlu Segera Disahkan

Nasional
Cegah Penyebaran Virus Corona, Pimpinan DPR Minta AKD Kurangi Mobilitas

Cegah Penyebaran Virus Corona, Pimpinan DPR Minta AKD Kurangi Mobilitas

Nasional
Periksa Saksi, KPK Dalami Dokumen Lelang Terkait Dugaan Korupsi Stadion Mandala Krida

Periksa Saksi, KPK Dalami Dokumen Lelang Terkait Dugaan Korupsi Stadion Mandala Krida

Nasional
DPR Tetapkan Komisi Mitra Kerja Kemendikbud Ristek, Kementerian Investasi, dan Kemenperin

DPR Tetapkan Komisi Mitra Kerja Kemendikbud Ristek, Kementerian Investasi, dan Kemenperin

Nasional
Mendagri: Sinergi Pusat dan Daerah Jadi Kunci Keberhasilan PPKM Mikro

Mendagri: Sinergi Pusat dan Daerah Jadi Kunci Keberhasilan PPKM Mikro

Nasional
Ada Penyekatan di Suramadu, Menko PMK Minta Masyarakat Kooperatif

Ada Penyekatan di Suramadu, Menko PMK Minta Masyarakat Kooperatif

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X