Pemerintah Diminta Tentukan Satu Sikap Terkait Kebijakan Impor Beras

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif The Political Literacy Institute, Gun Gun Heryanto, meminta pemerintah menentukan satu sikap terkait kebijakan impor 1 juta ton beras.

Gun Gun mengatakan, lembaga pemerintah yang berbeda sikap semestinya duduk bersama untuk mencari kesepakatan.

Sebelum ada satu sikap dari pemerintah, ia menyarankan Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian dan Bulog sebaiknya tidak melontarkan pernyataan kepada publik. 

"Jangan melakukan komunikasi tiba-tiba, karena lalau langsung komunikasi ke publik sementara posisi kebijakan belum jelas dan komunikasi kebijakan tidak disiapkan yang ada chaos informasinya," ujar Gun Gun saat dihubungi Kompas.com, Selasa (23/2/2021).

Baca juga: Polemik Impor Beras, dari Kisruh di Kabinet Jokowi hingga Pro dan Kontra di DPR

Gun Gun menilai, saat ini pemerintah tidak menentukan siapa pihak yang mesti menyampaikan kebijakan impor beras.

Sebab, hampir semua pihak yang terkait kebijakan impor beras malah mengeluarkan narasi masing-masing.

"Dampaknya muncul paradoks pemahaman. Selain itu juga muncul kegamangan dalam menentukan pesan kunci, apa yang mesti disampaikan ke publik dan oleh siapa," tuturnya

Menurut Gun Gun, komunikasi kebijakan publik mesti diperhatikan pemerintah. Jika tidak, maka akan menjadi satu wacana yang diinterpretasikan secara liar oleh masyarakat.

"Sangat krusial untuk melakukan komunikasi lintas sektor antara Kemendag, Istana, Kemenko Perekonomian, Bulog, serta stakeholder terdampak. Lagi-lagi, komunikasi kebijakan publik yang tidak tepat akan menjadi bola liar yang tidak menguntungkan pemerintah," imbuhnya.

Baca juga: Sumsel Surplus Beras 2,07 Juta Ton, Harga Gabah Petani Pun Anjlok, Kenapa Harus Impor Beras?

Adapun sampai saat ini pemerintah belum satu suara terkait kebijakan impor 1 juta ton beras.

Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menyebut kebijakan impor untuk mengamankan stok beras nasional, karena Bulog tidak melakukan serapan beras dengan optimal.

Ia mengatakan nantinya beras impor hanya akan dijadikan cadangan jika hasil panen petani dan cadangan Bulog tidak mencukupi stok beras nasional.

Kendati demikian, Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso optimistis cadangan beras pemerintah masih cukup.

Saat ini petani masih menjalankan musim panen hingga akhir April mendatang, namun cadangan beras nasional masih berjumlah 883.585 ton beras.

Budi yakin, bahwa angka cadangan beras akan bertambah setelah musim panen selesai dilakukan. Bahkan bisa menembus angka lebih dari 1 juta ton beras.