Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Etika Politik di Indonesia Dinilai Penting, Puan: Jadi Cerminan Proses Kaderisasi Partai

Kompas.com - 22/03/2021, 12:36 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan pentingnya etika dalam seluruh aktivitas politik di Tanah Air.

Menurut dia, setiap partai memegang tanggung jawab besar untuk memastikan kader-kadernya mengedepankan etika politik dalam menjalankan tugas.

"Pemikiran dan perilaku dari para anggota dewan menjadi cerminan dari proses kaderisasi partai politik yang berjalan di Indonesia," kata Puan dalam keterangannya, Senin (22/3/2021).

Hal tersebut disampaikan Puan saat mengisi Seminar Nasional Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR di Jakarta, Senin.

Baca juga: Beredar Poster Puan-Moeldoko 2024, PDI-P: Ya Jelas Hoaks

Politikus PDI-P itu menegaskan, setiap kader partai politik seharusnya sudah dibekali dan sudah melalui proses internalisasi etika politik.

Sehingga, kata dia, penerapan etika politik, pelaksanaan etika berbangsa dan bernegara menjadi bagian tak terpisahkan dari pelaksanaan tugas jabatan publik.

"Penerapan etika politik oleh setiap anggota dewan akan turut memengaruhi tingkat kepercayaan atau trust dari masyarakat kepada DPR," jelasnya.

"Ketika trust itu terbangun, maka Insya Allah citra dan wibawa parlemen turut meningkat di benak masyarakat," sambungnya.

Ia menambahkan, peningkatan citra parlemen tidak dapat terjadi secara otomatis. Untuk itu, Puan mengingatkan pada seluruh anggota dewan untuk mematuhi kode etik yang berisi norma selama bertugas.

Baca juga: Puan Pastikan DPR Segera Tetapkan Prolegnas Prioritas 2021

Hal tersebut, lanjutnya, perlu dilakukan untuk menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas DPR RI.

Puan mengungkapkan, penegakan kode etik tersebut dilakukan oleh alat kelengkapan DPR yaitu Mahkamah Kehormatan Dewan yang dibentuk untuk menjaga serta menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat.

Kendati demikian, lanjut dia, Mahkamah Kehormatan Dewan perlu bekerja sama dengan berbagai elemen dalam ekosistem politik, termasuk dengan partai politik.

"Saya berharap dari seminar hari ini dapat dikuatkan komitmen dan gotong royong kita agar setiap pejabat publik di Indonesia beretika dalam menjalankan tugasnya. Serta selalu mengedepankan kepentingan rakyat, negara, dan bangsa," pungkas Puan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Nasional
Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Nasional
Ditanya soal Ikut Dorong Pertemuan Megawati-Prabowo, Jokowi Tersenyum lalu Tertawa

Ditanya soal Ikut Dorong Pertemuan Megawati-Prabowo, Jokowi Tersenyum lalu Tertawa

Nasional
Berhaji Tanpa Visa Haji, Risikonya Dilarang Masuk Arab Saudi Selama 10 Tahun

Berhaji Tanpa Visa Haji, Risikonya Dilarang Masuk Arab Saudi Selama 10 Tahun

Nasional
Kuota Haji Terpenuhi, Kemenag Minta Masyarakat Tak Tertipu Tawaran Visa Non-haji

Kuota Haji Terpenuhi, Kemenag Minta Masyarakat Tak Tertipu Tawaran Visa Non-haji

Nasional
Sengketa Pileg, Hakim MK Sindir MU Kalah Telak dari Crystal Palace

Sengketa Pileg, Hakim MK Sindir MU Kalah Telak dari Crystal Palace

Nasional
Wakil Ketua MK Sindir Nasdem-PAN Berselisih di Pilpres, Rebutan Kursi di Pileg

Wakil Ketua MK Sindir Nasdem-PAN Berselisih di Pilpres, Rebutan Kursi di Pileg

Nasional
PDI-P Berada di Dalam atau Luar Pemerintahan, Semua Pihak Harus Saling Menghormati

PDI-P Berada di Dalam atau Luar Pemerintahan, Semua Pihak Harus Saling Menghormati

Nasional
Dua Kali Absen, Gus Muhdlor Akhirnya Penuhi Panggilan KPK

Dua Kali Absen, Gus Muhdlor Akhirnya Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Ganjar Tegaskan Tak Gabung Pemerintahan Prabowo, Hasto: Cermin Sikap PDI-P

Ganjar Tegaskan Tak Gabung Pemerintahan Prabowo, Hasto: Cermin Sikap PDI-P

Nasional
Kelakuan SYL Minta Dibayarkan Lukisan Sujiwo Tejo Rp 200 Juta, Bawahan Kebingungan

Kelakuan SYL Minta Dibayarkan Lukisan Sujiwo Tejo Rp 200 Juta, Bawahan Kebingungan

Nasional
Gibran Siap Berlabuh ke Partai Politik, Golkar Disebut Paling Berpeluang

Gibran Siap Berlabuh ke Partai Politik, Golkar Disebut Paling Berpeluang

Nasional
PPDS Berbasis Rumah Sakit, Jurus Pemerintah Percepat Produksi Dokter Spesialis

PPDS Berbasis Rumah Sakit, Jurus Pemerintah Percepat Produksi Dokter Spesialis

Nasional
Polisi dari 4 Negara Kerja Sama demi Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama

Polisi dari 4 Negara Kerja Sama demi Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com