Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua Majelis Syura PKS Minta Kepala Daerah Transparan, Inovatif dan Adil

Kompas.com - 21/03/2021, 09:50 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Salim Segaf Al Jufri menekankan kepala daerah harus transparansi, inovatif dan adil.

Hal itu disampaikannya ketika memberikan arahan dalam penutupan Silaturahim Nasional Kepemimpinan Daerah di Jakarta, Sabtu (20/3/2021).

Salim menegaskan, pengelolaan anggaran di daerah wajib dikelola secara jujur dan transparan.

"Kelola dengan hati-hati, harus jujur dan amanat mengelola anggaran rakyat. Jangan main-main," ujar Salim, dalam keterangan tertulis, Sabtu (20/3/2021).

Baca juga: PKS Kritik Pernyataan Mahfud soal Langgar Konstitusi Demi Selamatkan Rakyat

Terkait inovasi, Salim meminta kepala daerah bisa melakukan terobosan dalam pengelolaan pemerintahannya.

Jalannya pemerintahan yang inovatif dapat diimplementasikan dengan berorientasi pada kemudahan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan.

"Mudahkan masyarakat dalam memberikan layanan. Dulu saat di Kementerian Sosial kita buka layanan satu atap. Semua persoalan pendidikan, kemiskinan dan sosial semuanya ada di situ. Mudahkan masyarakat," tutur dia.

Salim juga mengingatkan soal kepemimpinan yang adil. Ia mengibaratkan pemimpin daerah adalah seorang bapak dan rakyat sebagai anak.

"Tidak mungkin seorang bapak mau mencelakakan anaknya. Tidak mungkin berbuat zalim, tidak mungkin rakyat diperlakukan begitu," ungkap dia.

Baca juga: Rakernas PKS Hasilkan 5 Rekomendasi, Salah Satunya Perkuat Sikap Oposisi

Secara khusus, Salim juga meminta pemimpin daerah lebih banyak mendengarkan kaum miskin.

"Sebulan sekali kumpulkan dan hadirkan orang miskin. Dengarkan uneg-uneg mereka langsung tanpa perantara. Kapan lagi orang-orang miskin bisa hadir dan menyampaikan aspirasi langsung kepada pemimpin jika tidak diberi kesempatan," ungkapnya.

Sementara itu, Presiden PKS Ahmad Syaikhu menambahkan agar kepala daerah menggunakan kekuasaan untuk kebaikan.

"Bagaimana jika mempunyai kekuasaan dimanfaatkan untuk salurkan kebaikan, dirasakan oleh banyak orang, sehingga kesempatan itu semakin besar untuk meraih surga-Nya," ujar Syaikhu.

Baca juga: Wacana Masa Jabatan Presiden 3 Periode, PKS: Demokrasi Semakin Mundur

Syaikhu juga menekankan pentingnya sinergi antara kepala daerah dalam mengembangkan daerahnya masing-masing.

"Tentu untuk mewujudkan sinergi diantara kita, barangkali ada satu daerah yang kekurangan, dengan bersinergi dengan wilayah lain terjadi sinergi yang saling menguntungkan," ungkap Syaikhu.

"Komunikasi dibuka antar-kepala daerah, dari komunikasi ini bisa membuka sumbatan sumbatan permasalahan setiap daerah," sambung dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Nasional
PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

Nasional
Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang 'Toxic' di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang "Toxic" di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Nasional
Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Nasional
BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena 'Heatwave' Asia

BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena "Heatwave" Asia

Nasional
Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang 'Online' dari Pinggir Jalan

Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang "Online" dari Pinggir Jalan

Nasional
Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk 'Presidential Club'...

Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk "Presidential Club"...

Nasional
Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Nasional
“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com