Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

FSGI Sebut Tidak Semua Guru Bersedia Divaksinasi Covid-19

Kompas.com - 17/03/2021, 19:05 WIB
Tatang Guritno,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) mengatakan belum semua guru di Indonesia bersedia menerima vaksinasi Covid-19.

Data tersebut didapatkan dari penelitian FSGI pada 7 hingga 12 Maret. Dengan total responden sebanyak 2.406 orang.

Wakil Sekretaris Jenderal FSGI, Fahriza Martatanjung menjelaskan berdasarkan penelitian tersebut, tercatat sebanyak 8,27 persen guru menolak vaksinasi Covid-19.

"Dari penelitian kami ditemikan sebanyak 91,73 persen guru bersedia di vaksinasi, selebihnya, sekitar 8,27 persen menyatakan tidak bersedia di vaksinasi," jelas Fahriza dalam diskusi virtual FSGI, Rabu (17/3/2021).

Fahrizal mengatakan bahwa pemerintah tidak bisa menyepelekan jumlah 8,27 persen, guru yang menolak vaksinasi.

Sebab, vaksinasi menjadi salah satu harapan untuk segera dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran tatap muka (PTM).

"Presentase 8,27 guru yang menolak vaksinasi ini tidak bisa dianggap remeh. Menurut kami bila ada guru yang belum divaksin, plus siswa yang juga belum divaksin, maka herd immunity secara komunal di lingkungan sekolah sulit terbentuk," jelas Fahrizal.

Baca juga: Rencana KBM Tatap Muka di Tangsel Pasca-vaksinasi Guru: Dimulai dari SMP dan SMA, Jumlah Siswa Dibatasi

Berdasarkan penelitian tersebut, lajut Fahrizal, kebanyakan penolakan vaksinasi muncul dari wilayah di luar pulau Jawa.

Di pulau Jawa, guru yang menolak divaksinasi hanya berada di angka 4,84 persen, sementara di luar jawa mencapai 24,35 persen.

Salah satu alasannya adalah kasus Covid-19 di pulau Jawa lebih tinggi dibanding pulau lainnya.

"Situasi penyebaran virus Covid-19 yang lebih buruk mempengaruhi persepsi. Artinya guru-guru di pulau Jawa menerima informasi lebih baik dan juga punya kekhawatiran yang lebih pada penyebaran virus Covid-19," kata dia.

Fahrizal berharap pemerintah dapat melakukan sosialisasi optimal agar para guru mau menerima vaksinasi Covid-19.

"Pemerintah harus meningkatkan jumlah sosialisasi vaksinasi. Sebaiknya sosialisasi dilakukan oleh Dinas Kesehatan, rumah sakit, maupun puskesmas yang cenderung masih sedikit dalam melakukan sosialisai," imbuhnya.

Sebagai informasi Presiden Joko Widodo pada 24 Februari lalu, menargetkan vaksinasi pada 5 juta guru dapat diselesaikan pada bulan Juni 2021.

Baca juga: Pemprov DKI Belum Kembali Bahas Rencana Sekolah Tatap Muka Pasca-vaksinasi Guru

Jokowi berharap program ini dapat berjalan dan membuat PTM terjadi kembali di sekolah.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makariem menargetkan vaksinasi pada guru akan berdampak pada dibukanya sekolah untuk menjalankan PTM.

"Kami ingin memastikan guru dan tenaga kependidikan selesai vaksinasi di akhir Juni. Sehingga di Juli sudah melakukan proses belajar tatap muka di sekolah," sebut Nadiem.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com