Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

FSGI Sebut Tidak Semua Guru Bersedia Divaksinasi Covid-19

Kompas.com - 17/03/2021, 19:05 WIB
Tatang Guritno,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) mengatakan belum semua guru di Indonesia bersedia menerima vaksinasi Covid-19.

Data tersebut didapatkan dari penelitian FSGI pada 7 hingga 12 Maret. Dengan total responden sebanyak 2.406 orang.

Wakil Sekretaris Jenderal FSGI, Fahriza Martatanjung menjelaskan berdasarkan penelitian tersebut, tercatat sebanyak 8,27 persen guru menolak vaksinasi Covid-19.

"Dari penelitian kami ditemikan sebanyak 91,73 persen guru bersedia di vaksinasi, selebihnya, sekitar 8,27 persen menyatakan tidak bersedia di vaksinasi," jelas Fahriza dalam diskusi virtual FSGI, Rabu (17/3/2021).

Fahrizal mengatakan bahwa pemerintah tidak bisa menyepelekan jumlah 8,27 persen, guru yang menolak vaksinasi.

Sebab, vaksinasi menjadi salah satu harapan untuk segera dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran tatap muka (PTM).

"Presentase 8,27 guru yang menolak vaksinasi ini tidak bisa dianggap remeh. Menurut kami bila ada guru yang belum divaksin, plus siswa yang juga belum divaksin, maka herd immunity secara komunal di lingkungan sekolah sulit terbentuk," jelas Fahrizal.

Baca juga: Rencana KBM Tatap Muka di Tangsel Pasca-vaksinasi Guru: Dimulai dari SMP dan SMA, Jumlah Siswa Dibatasi

Berdasarkan penelitian tersebut, lajut Fahrizal, kebanyakan penolakan vaksinasi muncul dari wilayah di luar pulau Jawa.

Di pulau Jawa, guru yang menolak divaksinasi hanya berada di angka 4,84 persen, sementara di luar jawa mencapai 24,35 persen.

Salah satu alasannya adalah kasus Covid-19 di pulau Jawa lebih tinggi dibanding pulau lainnya.

"Situasi penyebaran virus Covid-19 yang lebih buruk mempengaruhi persepsi. Artinya guru-guru di pulau Jawa menerima informasi lebih baik dan juga punya kekhawatiran yang lebih pada penyebaran virus Covid-19," kata dia.

Fahrizal berharap pemerintah dapat melakukan sosialisasi optimal agar para guru mau menerima vaksinasi Covid-19.

"Pemerintah harus meningkatkan jumlah sosialisasi vaksinasi. Sebaiknya sosialisasi dilakukan oleh Dinas Kesehatan, rumah sakit, maupun puskesmas yang cenderung masih sedikit dalam melakukan sosialisai," imbuhnya.

Sebagai informasi Presiden Joko Widodo pada 24 Februari lalu, menargetkan vaksinasi pada 5 juta guru dapat diselesaikan pada bulan Juni 2021.

Baca juga: Pemprov DKI Belum Kembali Bahas Rencana Sekolah Tatap Muka Pasca-vaksinasi Guru

Jokowi berharap program ini dapat berjalan dan membuat PTM terjadi kembali di sekolah.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makariem menargetkan vaksinasi pada guru akan berdampak pada dibukanya sekolah untuk menjalankan PTM.

"Kami ingin memastikan guru dan tenaga kependidikan selesai vaksinasi di akhir Juni. Sehingga di Juli sudah melakukan proses belajar tatap muka di sekolah," sebut Nadiem.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com