Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menkes: Pandemi Sangat Berdampak pada Penurunan Layanan di Puskesmas

Kompas.com - 17/03/2021, 12:10 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

 

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan, kunjungan pasien dan pelayanan di puskesmas menurun selama pandemi. 

Data penurunan tersebut diperoleh dari hasil penelitian Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Litbang) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) periode 2014-2020.

"Terjadi penurunan yang cukup drastis dari kunjungan layanan ke fasilitas kesehatan. Terutama ke fasilitas kesehatan primer atau tingkat pertama," kata Budi dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR, Rabu (17/3/2021).

Baca juga: Tenaga Ahli Menkes: Kualitas SDM untuk Tes PCR Covid-19 Sangat Kurang

Budi mengatakan, sebesar 83,6 persen puskesmas mengalami penurunan kunjungan pasien. Selain itu, 43 persen puskesmas meniadakan pelayanan Posyandu.

Kemudian 56,9 persen puskesmas juga mengalami penurunan cakupan imunisasi.

"Karena memang ada kekhawatiran terkait dengan pandemi Covid-19 ini. Terus terang juga cukup mengkhawatirkan, karena imunisasi ini akan sangat menentukan kesehatan anak-anak kita di masa mendatang," kata Budi.

Baca juga: Menkes Tegaskan Sertifikat Vaksin Covid-19 Belum Bisa Jadi Syarat Naik Pesawat

Selanjutnya, hanya 68,7 persen puskesmas yang melakukan kunjungan Rumah Balita Stunting. Berkurang sekitar 32 persen dari kunjungan sebelum pandemi Covid-19.

Kemudian, puskesmas yang melakukan kunjungan ke rumah ibu hamil menurun sekitar 30 persen.

"Ada juga 28 persen puskesmas yang membuka layanannya tidak sesuai seperti sebelum pandemi," terang dia.

Baca juga: Menkes Wacanakan Sertifikat Vaksinasi Covid-19 Bisa Menjadi Syarat untuk Naik Pesawat

Budi menyimpulkan, data yang ada menunjukkan bahwa pandemi sangat berdampak terhadap layanan kesehatan terutama di level fasilitas kesehatan tingkat pertama.

Untuk itu, Kemenkes berupaya meningkatkan pelayanan kesehatan di puskesmas selama masa pandemi.

Salah satunya dengan menerapkan protokol kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan agar masyarakat merasa aman berkunjung.

"Jadi bagaimana layanan kesehatan dasar, bisa tetap disampaikan di masa pandemi, tapi dengan protokol kesehatan baru yang membuat baik yang dilayani maupun melayani merasa nyaman untuk memberikan layanan kesehatan," ungkapnya.

Baca juga: Menkes: RI Tunda Penggunaan Vaksin Covid-19 AstraZeneca

Strategi berikutnya yakni mengoptimalisasi kapasitas tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan tingkat pertama.

Hal tersebut diperlukan karena beban tenaga kesehatan di puskesmas bertambah sejak pandemi. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com