Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kisah Anton Medan, Mantan Preman Kelas Kakap, Jadi Mubalig, Hingga Dukung Ahok di Pilkada DKI

Kompas.com - 15/03/2021, 18:16 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Mubalig Anton Medan meninggal dunia di Cibinong, Jawa Barat pada Senin (15/3/2021).

Anton yang juga dikenal sebagai tokoh pendiri Persatuan Islam Tionghoa (PITI) ini meninggal karena stroke dan diabetes.

Kabar tersebut disampaikan Ketua Umum PITI, Ipong Hembing Putra saat dikonfirmasi Kompas.com, Senin sore.

"Iya benar. Beliau meninggal dunia karena stroke dan diabetes," ujarnya lewat pesan singkat.

Sebelum menjadi mubalig, nama pria kelahiran Tebing Tinggi, Sumatera Utara pada 10 Oktober 1957 itu telah dikenal luas oleh masyarakat Indonesia sebagai preman kelas kakap.

Anton disebut pernah menjadi perampok hingga bandar judi.

Baca juga: Anton Medan Meninggal Dunia

Dalam pemberitaan Kompas.com, pria dengan nama lahir Tan Hok Liang itu bahkan mengaku sudah 14 kali keluar masuk penjara akibat perbuatannya.

Tak hanya itu, namanya pun terseret kerusuhan Jakarta pada 1998.

Anton yang saat itu ikut turun berdemonstrasi ke jalan dituduh mendukung kerusuhan karena disebut turut aktif di belakang layar.

Dalam penyidikan kasus kerusuhan 1998, Anton membantah tuduhan itu.

Sebelum menjadi mubalig, Anton terlebih dulu menjadi mualaf pada 1992 dan berganti nama menjadi Muhammad Ramdhan Effendi.

Selanjutnya, dia mendirikan rumah ibadah yang diberi nama Masjid Jami' Tan Hok Liang. Masjid itu terletak di areal Pondok Pesantren At-Ta'ibin, Pondok Rajeg, Cibinong, Jawa Barat.

Pada 2012, Anton menjadi Ketua Umum PITI.

Baca juga: Anton Medan Meninggal Setelah Berjuang Lawan Stroke dan Diabetes

Anton pun sempat mendukung Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pada Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu.

Pada 2020, Anton sempat muncul di depan publik saat sidang kasus video ikan asin yang melibatkan terdakwa Galih Ginanjar, Rey Utami dan Pablo Benua.

Saat itu, Anton menyebut kedatangannya untuk mendukung Pablo Benua sebagai sesama mualaf.

Anton mengaku miris dengan masalah hukum yang menimpa Pablo.

Menurutnya, masalah dugaan pencemaran nama baik itu tidak harus masuk ke ranah pengadilan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com