Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Sebut Perlu Kerja Keras agar Indonesia Jadi Pusat Perekonomian Syariah Dunia

Kompas.com - 10/03/2021, 16:33 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menuturkan perlu usaha ekstra agar Indonesia dapat menjadi pusat perekonomian syariah dunia. 

Berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah saat ini merupakan sebuah langkah agar Indonesia dapat mencapai target tersebut. 

"Namun demikian, Indonesia saat ini masih belum menjadi pusat ekonomi syariah dunia sehingga perlu bekerja keras untuk dapat mewujudkan cita-cita tersebut," kata Ma'ruf di acara webinar bertajuk "Branding Ekonomi Syariah Indonesia" yang digelar Universitas Padjadjaran (Unpad) secara daring, Rabu (10/3/2021).

Adapun upaya-upaya tersebut dilakukan berdasarkan penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 28 Tahun 2020 tentang KNEKS.

Melalui Perpres tersebut Indonesia memasuki babak baru dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah.

Baca juga: Wapres: Mensinergikan dengan Hukum Positif Indonesia Jadi Tantangan Pengembangan Ekonomi Syariah

Perpres tersebut juga memberikan landasan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah yang difokuskan pada empat bidang, yaitu pengembangan industri produk halal, keuangan syariah, dana sosial syariah, serta pengembangan dan perluasan usaha syariah.

Dari sektor-sektor tersebut yang sudah dilakukan antara lain membangun kawasan industri produk halal, yang merupakan implementasi dari fokus pengembangan industri produk halal.

Kemudian, pemerintah telah melakukan merger tiga bank syariah anggota Himbara menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI) untuk fokus keuangan syariah.

Pemerintah juga mengembangkan wakaf uang tunai melalui Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU) untuk fokus pengembangan dana sosial syariah.

Termasuk fokus pengembangan dan perluasan usaha syariah dilakukan dengan rencana pembangunan pusat-pusat inkubasi pengusaha syariah di berbagai daerah sebagai pusat pembinaan dan penyemaian.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com