Jelang KLB, Mahfud MD Terima Surat dari AHY

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengaku menerima surat dari Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) pada Kamis (4/3/2021) sore, atau menjelang kongres luar biasa (KLB) Partai Demokrat di Sumatera Utara.

"Jadi pada waktu itu sudah sangat pendek waktunya sehingga kita tak ada waktu untuk memanggil kedua pihak," kata Mahfud kepada wartawan, Sabtu (6/3/2021).

"Kita tahunya juga sangat dadakan. Jadi kita tekankan pada sisi keamanannya dulu," ujar dia.

Baca juga: Soal KLB Partai Demokrat, Andi Mallarangeng Yakin Yasonna Tolak Kepengurusan Moeldoko

Kendati demikian, Mahfud menegaskan, sampai saat ini masalah internal Partai Demokrat belum menjadi masalah hukum.

Sebab, kata dia, belum ada permohonan pengubahan kepengurusan secara resmi ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

Sebelumnya, Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengatakan, DPP Partai Demokrat telah mengirimkan surat permohonan perlindungan hukum dan pencegahan tindakan inkonstitusional kepada Kapolri, Menteri Hukum dan HAM, serta Menko Polhukam.

Adapun tindakan inkonstitusional yang dimaksud adalah pelaksanaan KLB dengan mengatasnamakan Partai Demokrat, Jumat (5/3/2021).

Tindakan inkonstitusional yang dimaksud yakni pelaksanaan KLB dengan mengatasnamakan Partai Demokrat, Jumat (5/3/2021).

Baca juga: Mahfud MD: Kasus Partai Demokrat Jadi Masalah Hukum jika Hasil KLB Didaftarkan ke Kumham

Menurut Herzaky, pelaksanaan KLB itu ilegal dan inkonstitusional.

"Partai Demokrat mengirimkan surat permohonan perlindungan hukum dan pencegahan tindakan inkonstitusional kepada Kapolri, Menteri Hukum dan HAM, serta Menko Polhukam," kata Herzaky dalam keterangannya, Jumat (5/3/2021).

Surat tersebut ditandatangani AHY dan Sekjen Teuku Riefky Harsya.