AHY Tegaskan KLB di Sumatera Utara Tidak Sah, Ilegal dan Inkonstitusional

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan bahwa Kongres Luar Biasa (KLB) yang diselenggarakan oleh sejumlah mantan kader Partai Demokrat, tidak sah secara konstitusional Partai Demokrat.

Hal tersebut ia utarakan dalam konferensi pers mengenai respon atas pelaksanaan KLB di Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021).

"KLB ini jelas tidak sah, ada yang mengatakan bodong, ada yang mengatakan abal-abal. Yang jelas terminologinya ilegal dan inkonstitusional," kata AHY dalam konferensi pers yang dipantau Kompas.com secara daring, Jumat.

Usai menyatakan hal tersebut, AHY lantas membeberkan sejumlah alasan menilai KLB ilegal dan inkonstitusional.

Pertama, ia menilai bahwa KLB yang diselenggarakan tidak sesuai atau tidak berdasarkan pada Konstitusi Partai Demokrat yang telah disahkan oleh pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM.

"Artinya sekali lagi, KLB tersebut tidak memiliki dasar hukum partai yang sah. Saya ingin menjelaskan bahwa sesuai dengan konstitusi Partai Demokrat, setiap partai punya konstitusi masing-masing. Punya AD/ART masing-masing. Partai Demokrat juga sama, memiliki AD/ART yang bisa menjelaskan mengapa KLB di Sumatera Utara hari ini adalah ilegal," tegasnya.

Baca juga: Tanggapi KLB, AHY Tegaskan Masih Ketua Umum Partai Demokrat yang Sah

Berdasarkan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat untuk menyelenggarakan KLB persyaratannya adalah disetujui, didukung, dan dihadiri oleh 2/3 dari jumlah Dewan Pimpinan Daerah (DPD).

Selain itu, AHY juga mengungkapkan bahwa apabila KLB ingin diselenggarakan, maka harus pula meminta persetujuan, dukungan, dan dihadiri oleh 1/2 dari jumlah Dewan Pimpinan Cabang (DPC).

"Kedua-duanya adalah angka minimal, bisa diinisiasi dan diselenggarakan KLB, berdasarkan AD/ART kami," ucap dia.

Namun, kehadiran DPD dan DPC saja dinilainya tak cukup untuk menggelar KLB yang sah. Menurut AHY, berdasarkan AD/ART, KLB juga harus dengan persetujuan Ketua Majelis Tinggi Partai (MTP).

Adapun jabatan Ketua MTP Partai Demokrat saat ini diduduki oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Ketiga pasal ataupun klausul tersebut, tidak dipenuhi. Sama sekali tidak dipenuhi oleh para peserta KLB ilegal tersebut. Harusnya 2/3 DPD, faktanya seluruh Ketua DPD Partai Demokrat tidak mengikuti KLB tersebut. Mereka berada di daerah masing-masing," ungkap AHY.

Baca juga: Profil Marzuki Alie, Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Versi KLB yang Sebelumnya Dipecat AHY

"Faktanya para Ketua DPC Partai Demokrat juga tidak ikut dalam KLB. Mereka setia, solid pada partai dan juga kepemimpinan yang sah. Mereka berada di daerah masing-masing pula," tambah dia.

AHY menegaskan, apabila ada Ketua DPD dan DPC yang mengatasnamakan Partai Demokrat dan pemilik suara yang sah, tentu hal tersebut adalah berita bohong.

Sebelumnya, KLB kubu kontra Ketua Umum Partai Demokrat AHY tetap terselenggara pada Jumat (5/3/2021) sekitar pukul 15.00 WIB di Sumatera Utara.

Bahkan, KLB itu menentukan ketua umum yang diklaim untuk menggantikan AHY.

Dilihat dari siaran Kompas TV, dalam KLB tersebut diputuskan bahwa Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.

"Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Kongres Luar Biasa Partai Demokrat menimbang dan memperhatikan bahwa putusan menetapkan pertama, dari dua calon, atas voting berdiri, maka Pak Moeldoko ditetapkan menjadi Ketua Umum Partai Demokrat periode 2021-2026," kata mantan kader Demokrat Jhoni Allen, di KLB, Jumat (5/3/2021).