Kompas.com - 04/03/2021, 18:34 WIB
Ketua Asoiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Hariyadi Sukamdani ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (3/2/2020). KOMPAS.com/ADE MIRANTI KARUNIA SARIKetua Asoiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Hariyadi Sukamdani ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (3/2/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani menilai, produk dalam negeri harus bisa bersaing dengan produk luar negeri.

Hal itu disampaikan Hariyadi menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo yang menggaungkan benci produk luar negeri.

Menurut Hariyadi, untuk bisa menumbuhkan kecintaan masyarakat pada produk dalam negeri maka perusahaan dalam negeri harus terus berinovasi serta membaca keinginan pasar agar produk yang diproduksi bisa diserap oleh masyarakat.

"Misalnya batik ya, itu motifnya banyak dibajak China, lalu mereka jual lebih murah dengan kuantitas banyak. Mereka hanya bisa memodifikasi dari kita, maka kita harus lebih inovatif dengan membaca tren pasar orang Indonesia, tinggal kepitaran kita membaca apa yang diinginkan pasar," ungkap Hariyadi pada Kompas.com, Kamis (4/3/2021).

Baca juga: Jokowi: Gaungkan Benci Produk dari Luar Negeri

Hariyadi lebih lanjut mengatakan, perusahaan dalam negeri dan Usaha Kecil Menengah (UKM) sebisa mungkin tidak memilih mengeluarkan produk yang sama dengan produk dari luar negeri.

Seperti produk buatan China misalnya.

"Kalau bicara perusahaan dalam negeri dan UKM ya, kita harus pintar memilih produk yang tidak head to head dengan produk China yang masif dan murah. Kita harus pintar mengambil sisi-sisi yang tidak harus berkompetisi dengan mereka tapi punya nilai jual tinggi," jelasnya.

Hariyadi menilai, ungkapan Presiden Jokowi untuk membenci produk asing dilakukan untuk menaikkan kesadaran masyarakat agar lebih memilih produk dalam negeri.

Maka untuk bisa menciptakan loyal customer, Hariyadi mengatakan perusahaan dalam negeri harus bisa menciptakan produk dengan kualitas apik dan harga yang terjangkau.

Baca juga: Jokowi Serukan Cintai Produk Dalam Negeri, Pimpinan DPR Minta Pemerintah Dukung UMKM

"Pertama orang mempertimbangkan pembelian itu dari harga dan kualitas. Lalu kemudian kebutuhan, apakah suatu produk dari segi desain dan fungsinya sesuai kebutuhan masyarakat," tutur Hariyadi.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemenkumham: UKP Penanganan Kasus Pelanggaran HAM Berat Tidak Akan Hentikan Mekanisme Yudisial

Kemenkumham: UKP Penanganan Kasus Pelanggaran HAM Berat Tidak Akan Hentikan Mekanisme Yudisial

Nasional
KPK Buka Peluang Proses Kembali Kasus BLBI Sjamsul Nursalim

KPK Buka Peluang Proses Kembali Kasus BLBI Sjamsul Nursalim

Nasional
Umat Islam yang Beribadah di Masjid Diharapkan Patuhi Protokol Kesehatan

Umat Islam yang Beribadah di Masjid Diharapkan Patuhi Protokol Kesehatan

Nasional
Mantan Anggota BPK Rizal Djalil Dituntut 6 Tahun Penjara

Mantan Anggota BPK Rizal Djalil Dituntut 6 Tahun Penjara

Nasional
Kepala Bappenas Sebut Pembangunan Tahap Awal Ibu Kota Negara Tunggu Pengesahan UU IKN

Kepala Bappenas Sebut Pembangunan Tahap Awal Ibu Kota Negara Tunggu Pengesahan UU IKN

Nasional
Menag Yaqut: Masyarakat di Zona Oranye dan Merah Silakan Shalat Tarawih di Rumah

Menag Yaqut: Masyarakat di Zona Oranye dan Merah Silakan Shalat Tarawih di Rumah

Nasional
MUI Sarankan Pasien Covid-19 Bergejala Ringan Tetap Puasa

MUI Sarankan Pasien Covid-19 Bergejala Ringan Tetap Puasa

Nasional
Jokowi: Pemerintah Sudah Siapkan Peta Jalan Pengembangan Industri 4.0

Jokowi: Pemerintah Sudah Siapkan Peta Jalan Pengembangan Industri 4.0

Nasional
SBY Daftarkan Merek Partai Demokrat secara Pribadi ke Kemenkumham

SBY Daftarkan Merek Partai Demokrat secara Pribadi ke Kemenkumham

Nasional
Kasus Korupsi di Bintan, KPK Dalami Proses Pengajuan dan Permohonan Izin Kuota Cukai

Kasus Korupsi di Bintan, KPK Dalami Proses Pengajuan dan Permohonan Izin Kuota Cukai

Nasional
Amnesty: Bukan Rekonsiliasi jika Tanpa Pengakuan dan Pertanggungjawaban Pelaku

Amnesty: Bukan Rekonsiliasi jika Tanpa Pengakuan dan Pertanggungjawaban Pelaku

Nasional
Menag: 13 Orang di Bawah Sumpah Menyatakan Hilal Sudah Terlihat

Menag: 13 Orang di Bawah Sumpah Menyatakan Hilal Sudah Terlihat

Nasional
Ucapkan Selamat Puasa, Wapres: Ramadhan Kali Ini Masih Perjuangan

Ucapkan Selamat Puasa, Wapres: Ramadhan Kali Ini Masih Perjuangan

Nasional
Survei Capres 2024: Elektabilitas Susi Pudjiastuti Tertinggi di Antara Tokoh Non-Parpol

Survei Capres 2024: Elektabilitas Susi Pudjiastuti Tertinggi di Antara Tokoh Non-Parpol

Nasional
KSPI Minta Pemerintah Tegakkan Aturan Pemberian THR

KSPI Minta Pemerintah Tegakkan Aturan Pemberian THR

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X