Kapolri Naikkan Pangkat 12 Perwira, Kabaintelkam Paulus Waterpauw Jadi Komjen

Kompas.com - 04/03/2021, 12:06 WIB
Irjen Paulus Waterpauw saat menjabat Kapolda Papua KOMPAS.COM/DHIAS SUWANDIIrjen Paulus Waterpauw saat menjabat Kapolda Papua
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan kenaikan pangkat kepada 12 perwira tinggi dan menengah Polri.

Kenaikan pangkat itu salah satunya diberikan kepada Paulus Waterpauw yang kini menjabat sebagai Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Polri. Paulus menerima pangkat bintang tiga atau komisaris jenderal (komjen).

"Kenaikan pangkat dari irjen menjadi komjen, dari bintang dua menjadi bintang tiga, yaitu Komjen Paulus Waterpauw," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (4/3/2021).

Baca juga: Polri Mulai Selidiki Dugaan Unlawful Killing terhadap 4 Anggota Laskar FPI


Kemudian, ada empat pejabat yang naik pangkat dari brigadir jenderal (brigjen) ke inspektur jenderal (irjen).

Mereka yaitu, Irjen Mathius D Fakhiri yang menjabat Kapolda Papua, Irjen Syahardiantono yang menjabat Wakabareskrim Polri, Irjen Suryanbodo Asmoro yang menjabat Kadivkum Polri, dan Irjen Moh Abdul Kadir.

Selain itu, ada tujuh pejabat yang naik pangkat dari komisaris besar (kombes) menjadi brigjen.

"Ada tujuh personel Polri yang naik pangkat dari perwira menengah menjadi perwira tinggi. Dari komisaris besar polisi menjadi brigadir jenderal polisi," ujar Rusdi.

Mereka adalah Brigjen Eko Rudi Sudarto, Brigjen Pipit Rismanto, Brigjen M Mustaqim, Brigjen Hariyanto, Brigjen Ahmad Alwi, Brigjen Rudi Hartono, dan Brigjen Samudi.

Baca juga: Polri: Kelompok Teroris Pimpinan Ali Kalora Makin Terjepit



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Luhut: OTT KPK Tak Seperti yang Diharapkan

Luhut: OTT KPK Tak Seperti yang Diharapkan

Nasional
Komisi VIII DPR Minta Pembelajaran Tatap Muka di Madrasah Disiapkan Matang-matang

Komisi VIII DPR Minta Pembelajaran Tatap Muka di Madrasah Disiapkan Matang-matang

Nasional
AHY Cabut Gugatan terhadap 10 Penggagas KLB Deli Serdang

AHY Cabut Gugatan terhadap 10 Penggagas KLB Deli Serdang

Nasional
BPOM: Vaksin Nusantara Belum Penuhi Syarat, Kemampuan Tingkatkan Antibodinya Belum Meyakinkan

BPOM: Vaksin Nusantara Belum Penuhi Syarat, Kemampuan Tingkatkan Antibodinya Belum Meyakinkan

Nasional
Mengenang Perjalanan Rahmi Hatta Mendampingi Bung Hatta

Mengenang Perjalanan Rahmi Hatta Mendampingi Bung Hatta

Nasional
BPOM Belum Keluarkan Izin Uji Klinis Fase II Vaksin Nusantara, Ini Alasannya

BPOM Belum Keluarkan Izin Uji Klinis Fase II Vaksin Nusantara, Ini Alasannya

Nasional
Indonesia Bantu Upaya Pemulihan Bencana Topan di Zimbabwe dan Mozambik

Indonesia Bantu Upaya Pemulihan Bencana Topan di Zimbabwe dan Mozambik

Nasional
KPK Diminta Selidiki Dugaan Bocornya Informasi Penggeledahan di Kalsel

KPK Diminta Selidiki Dugaan Bocornya Informasi Penggeledahan di Kalsel

Nasional
Kasus Samin Tan, KPK Dalami Pemberian Uang ke Eni Maulani Saragih

Kasus Samin Tan, KPK Dalami Pemberian Uang ke Eni Maulani Saragih

Nasional
Sekjen Gerindra Temui Rais Aam PBNU, Salah Satu Bahasannya soal Radikalisme

Sekjen Gerindra Temui Rais Aam PBNU, Salah Satu Bahasannya soal Radikalisme

Nasional
Djoko Tjandra Ajukan Banding atas Vonis 4,5 Tahun Penjara

Djoko Tjandra Ajukan Banding atas Vonis 4,5 Tahun Penjara

Nasional
Kemenkes: Jam Operasional Petugas Vaksinasi Covid-19 Berkurang Selama Ramadhan

Kemenkes: Jam Operasional Petugas Vaksinasi Covid-19 Berkurang Selama Ramadhan

Nasional
Mahfud Sarankan KPK Gabung SPPTI guna Cegah Kongkalikong Penanganan Perkara

Mahfud Sarankan KPK Gabung SPPTI guna Cegah Kongkalikong Penanganan Perkara

Nasional
Susi Pudjiastuti: Presidential Threshold Tak Memungkinkan Orang Non-Parpol Nyapres

Susi Pudjiastuti: Presidential Threshold Tak Memungkinkan Orang Non-Parpol Nyapres

Nasional
Partai Demokrat Ajukan Gugatan Baru terhadap 12 Orang Mantan Kader

Partai Demokrat Ajukan Gugatan Baru terhadap 12 Orang Mantan Kader

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X