Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menteri PPN: Transformasi Digital Menghemat Biaya Operasi dan Pemeliharaan

Kompas.com - 03/03/2021, 16:48 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan, transformasi digital yang dilakukan di layanan pemerintahan telah terbukti menghemat biaya.

Transformasi digital dilakukan dengan cara berbagi pakai infrastruktur pusat data yang dimiliki kementerian/lembaga.

"Transformasi digital dapat menghemat biaya operasi dan pemeliharaan sebesar Rp 8,1 triliun per tahun melalui konsolidasi 2.700 pusat data yang ada," ujar Suharso dalam acara diskusi bertema Urgensi Transformasi digital Pemerintahan untuk Merespons Pandemi dan Pembangunan Nasional, Rabu (3/3/2021).

Baca juga: Di Hadapan Menteri PPN/Bappenas, Ganjar Usulkan 2 Program Prioritas

Selain itu, potensi penghematan lainnya adalah terjadinya konsolidasi 27.400 aplikasi instansi pemerintah.

Konsolidasi aplikasi-aplikasi tersebut diharapkan dapat menghemat biaya operasi dan pemeliharaan aplikasi sebesar Rp 2,7 triliun per tahun.

Termasuk, penghematan biaya aplikasi yang dilakukan pemerintah daerah yang diperkirakan dapat mencapai Rp 12 triliun.

Suharso mengatakan, bagi industri dalam negeri, transformasi digital akan berdampak pada perbaikan usaha dan peningkatan investasi.

Baca juga: Menteri PPN Yakin Sektor EBT Akan Berkembang

Begitu juga terhadap pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) industri pengolahan yang diperkirakan dapat meningkat menjadi 8,1 persen.

Kemudian, industri pengolahan terhadap PDB diperkirakan bisa menembus angka di atas 20 persen.

Sementara manfaat bagi masyarakat, transformasi digital dapat membuka peluang pekerjaan hingga 17 juta orang pada 2025.

Namun hal tersebut harus didahului dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM).

Baca juga: Menteri PPN: Pandemi Menyadarkan Kita bahwa Sistem Kesehatan Indonesia Rentan

Dalam hal ini, pemerintah telah mengantisipasinya dengan berbagai strategi transformasi digital di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

"Strategi transformasi digital dimulai dari pembangunan infrastruktur yang antara lain ditopang dengan akselerasi dan pemerataan jaringan hingga dapat dirasakan semua masyarakat Indonesia," ucap dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pertamina Patra Niaga Akan Tetap Salurkan Pertalite sesuai Penugasan Pemerintah

Pertamina Patra Niaga Akan Tetap Salurkan Pertalite sesuai Penugasan Pemerintah

Nasional
Menteri KKP Targetkan Tambak di Karawang Produksi 10.000 Ikan Nila Salin Per Tahun

Menteri KKP Targetkan Tambak di Karawang Produksi 10.000 Ikan Nila Salin Per Tahun

Nasional
KPK Percaya Diri Gugatan Praperadilan Karutan Sendiri Ditolak Hakim

KPK Percaya Diri Gugatan Praperadilan Karutan Sendiri Ditolak Hakim

Nasional
Soal Kasus Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, KPK Diminta Evaluasi Teknis OTT

Soal Kasus Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, KPK Diminta Evaluasi Teknis OTT

Nasional
Kaesang Didorong Maju Pilkada Bekasi, Jokowi: Tanyakan PSI, itu Urusan Partai

Kaesang Didorong Maju Pilkada Bekasi, Jokowi: Tanyakan PSI, itu Urusan Partai

Nasional
Mahfud Khawatir Korupsi Makin Banyak jika Kementerian Bertambah

Mahfud Khawatir Korupsi Makin Banyak jika Kementerian Bertambah

Nasional
Persiapan Operasional Haji 2024, 437 Petugas Diterbangkan ke Arab Saudi

Persiapan Operasional Haji 2024, 437 Petugas Diterbangkan ke Arab Saudi

Nasional
Jokowi Tegaskan Jadwal Pilkada Tak Dimajukan, Tetap November 2024

Jokowi Tegaskan Jadwal Pilkada Tak Dimajukan, Tetap November 2024

Nasional
Setelah Geledah Kantornya, KPK Panggil Lagi Sekjen DPR Indra Iskandar

Setelah Geledah Kantornya, KPK Panggil Lagi Sekjen DPR Indra Iskandar

Nasional
Menteri KP: Lahan 'Idle' 78.000 Hektar di Pantura Bisa Produksi 4 Juta Ton Nila Salin Setiap Panen

Menteri KP: Lahan "Idle" 78.000 Hektar di Pantura Bisa Produksi 4 Juta Ton Nila Salin Setiap Panen

Nasional
Istana Sebut Pansel Capim KPK Diumumkan Mei ini

Istana Sebut Pansel Capim KPK Diumumkan Mei ini

Nasional
Deret 9 Kapal Perang Koarmada II yang Dikerahkan dalam Latihan Operasi Laut Gabungan

Deret 9 Kapal Perang Koarmada II yang Dikerahkan dalam Latihan Operasi Laut Gabungan

Nasional
Jumlah Kementerian sejak Era Gus Dur hingga Jokowi, Era Megawati Paling Ramping

Jumlah Kementerian sejak Era Gus Dur hingga Jokowi, Era Megawati Paling Ramping

Nasional
Jokowi Sebut Ada 78.000 Hektar Tambak Udang Tak Terpakai di Pantura, Butuh Rp 13 Triliun untuk Alih Fungsi

Jokowi Sebut Ada 78.000 Hektar Tambak Udang Tak Terpakai di Pantura, Butuh Rp 13 Triliun untuk Alih Fungsi

Nasional
Spesifikasi 2 Kapal Patroli Cepat Terbaru Milik TNI AL

Spesifikasi 2 Kapal Patroli Cepat Terbaru Milik TNI AL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com