Muhammadiyah Ingatkan Pembangunan Ekonomi Agar Tak Bertentangan dengan Nilai Luhur Bangsa

Kompas.com - 02/03/2021, 14:02 WIB
Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir (kedua kiri) bersama Ketua Umum PP Aisyiyah Siti Noordjannah Djohantini (kiri) memberikan keterangan kepada wartawan seusai bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (2/3/2020). Kedatangannya tersebut untuk mensosialisasikan dan mengundang Presiden untuk hadir dalam Muktamar ke-48 Muhammadiyah dan Aisyiyah pada 1-5 Juli 2020 di Kota Solo, Jawa Tengah. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/ama. ANTARA FOTO/SIGID KURNIAWANKetua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir (kedua kiri) bersama Ketua Umum PP Aisyiyah Siti Noordjannah Djohantini (kiri) memberikan keterangan kepada wartawan seusai bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (2/3/2020). Kedatangannya tersebut untuk mensosialisasikan dan mengundang Presiden untuk hadir dalam Muktamar ke-48 Muhammadiyah dan Aisyiyah pada 1-5 Juli 2020 di Kota Solo, Jawa Tengah. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/ama.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir mengingatkan pemerintah tidak melupakan nilai luhur bangsa dalam pembangunan ekonomi nasional.

"Nilai-nilai ekonomi banyak ruang untuk bersinergi dengan nilai-nilai agama. Karena itu dengan rendah hati bahwa berbagai kebijakan yang bertentangan dengan nilai agama, Pancasila, dan nilai luhur bangsa semestinya tidak dilakukan," ujar Haedar dalam konferensi pers virtual, Selasa (2/3/2021).

Haedar juga mengingatkan supaya pembangunan bangsa saat ini perlu belajar dari pengalaman masa lalu.

Sebaliknya, Haedar mendorong supaya pemerintah, DPR, dan seluruh kekuatan nasional untuk merefleksikan situasi saat ini.

Baca juga: Ini Alasan Presiden Jokowi Cabut Aturan Investasi Miras

Dengan refleksi tersebut, kata Haedar, bisa menjadi modal untuk mengawal Indonesia menggapai cita-cita para pendiri bangsa.

"Kita bersama-sama mengawal Indonesia ini agar tetap sesuai cita-cita kebangsaan dari para pendiri bangsa yang menghargai nilai-nilai agama, Pancasila, dan kebudayaan luhur bangsa," kata Haedar.

Ia juga mengatakan, pembangunan harus mempunyai pondasi dan berintegrasi dengan eksistensi nilai agama, Pancasila, dan nilai luhur bangsa.

Menurutnya, pembangunan tersebut harus berkelindan satu sama lain.

"Kami juga percaya pemerintah dengan segala kekuatan nasional dan daerah akan mampu membangun bangsa ini dengan sumber daya alam yang kaya, dan modal sosial luar biasa," imbuh Haedar.

Baca juga: Pakar UGM: Polemik Aturan Miras, Banyak Sisi Negatifnya

Sebelumnya, dalam upaya membangun ekonomi, pemerintah menerbitkan aturan mengenai investasi industri minuman keras yang tercantum dalam lampiran Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.

Namun, aturan tersebut kemudian dicabut Presiden Joko Widodo pada Selasa (2/3/2021).

"Bersama ini saya sampaikan, saya putuskan lampiran Perpres terkait pembukaan investasi baru dalam industri minuman keras yang mengandung alkohol saya nyatakan dicabut," kata Jokowi dalam tayangan video YouTube Sekretariat Presiden.

Menurut Jokowi, keputusan ini diambil setelah menerima masukan dari berbagai organisasi masyarakat keagamaan serta pemerintah daerah.

"Setelah menerima masukan-masukan dari ulama-ulama MUI, Nahdlatul Ulama NU, Muhammadiyah dan ormas-ormas lainnya serta tokoh-tokoh agama yang lain dan juga masukan-masukan dari provinsi dan daerah," ujar Jokowi.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Uji Klinis Vaksin Nusantara Berlanjut, Guru Besar FKUI: Jelas Ada Pelanggaran

Uji Klinis Vaksin Nusantara Berlanjut, Guru Besar FKUI: Jelas Ada Pelanggaran

Nasional
Soal Vaksin Nusantara, PB IDI Harap BPOM Tidak Diintervensi oleh DPR

Soal Vaksin Nusantara, PB IDI Harap BPOM Tidak Diintervensi oleh DPR

Nasional
Jokowi Ingin Kota Semakin Infklusif, Terbuka bagi Seluruh Warga

Jokowi Ingin Kota Semakin Infklusif, Terbuka bagi Seluruh Warga

Nasional
Kemenkes Belum Dapat Laporan Uji Praklinis Vaksin Nusantara

Kemenkes Belum Dapat Laporan Uji Praklinis Vaksin Nusantara

Nasional
Jokowi: Indonesia Harus Punya Kekhasan Ketika Buat Perencanaan Wilayah

Jokowi: Indonesia Harus Punya Kekhasan Ketika Buat Perencanaan Wilayah

Nasional
LBM Eijkman Targetkan Vaksin Merah Putih Dapat Izin BPOM Pertengahan 2022

LBM Eijkman Targetkan Vaksin Merah Putih Dapat Izin BPOM Pertengahan 2022

Nasional
Menkominfo: Indonesia Butuh 600.000 Talenta Digital untuk Atasi Digital Talent Gap

Menkominfo: Indonesia Butuh 600.000 Talenta Digital untuk Atasi Digital Talent Gap

Nasional
UPDATE 17 April: Sebaran 5.041 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI Jakarta

UPDATE 17 April: Sebaran 5.041 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI Jakarta

Nasional
UPDATE: Pemerintah Periksa 64.838 Spesimen dalam Sehari, Total 13.776.810

UPDATE: Pemerintah Periksa 64.838 Spesimen dalam Sehari, Total 13.776.810

Nasional
UPDATE 17 April: Ada 60.699 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 17 April: Ada 60.699 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 17 April: 5.889.716 Orang Sudah Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 17 April: 5.889.716 Orang Sudah Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
Jokowi Ingin Desain Smart City Ibu Kota Negara Baru Jadi Rujukan Negara-negara Dunia

Jokowi Ingin Desain Smart City Ibu Kota Negara Baru Jadi Rujukan Negara-negara Dunia

Nasional
Jokowi: Perencanaan Bukan Sekadar Rancang Gedung, Perencanaan adalah Bangun Tempat Hidup

Jokowi: Perencanaan Bukan Sekadar Rancang Gedung, Perencanaan adalah Bangun Tempat Hidup

Nasional
UPDATE 17 April: Ada 106.243 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 17 April: Ada 106.243 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE: Bertambah 132, Pasien Covid-19 Meninggal Jadi 43.328 Orang

UPDATE: Bertambah 132, Pasien Covid-19 Meninggal Jadi 43.328 Orang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X