Demokrat: Museum SBY-Ani Dirancang Tanpa Perhitungkan Dana Hibah APBD

Kompas.com - 23/02/2021, 18:32 WIB
Progres pembangunan Museum dan Galeri Seni SBY-Ani yang berlokasi di Jalan Lingkar Selatan (JLS), Ploso, Kabupaten Pacitan. ANTARA/Fiqih ArfaniProgres pembangunan Museum dan Galeri Seni SBY-Ani yang berlokasi di Jalan Lingkar Selatan (JLS), Ploso, Kabupaten Pacitan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pembangunan Museum SBY-Ani di Pacitan, Jawa Timur, akan tetap dilanjutkan mesti tidak ada dana hibah dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Deputi Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Kamhar Lakumani mengatakan, Museum SBY-Ani sejak awal dirancang tanpa memperhitungkan dana hibah.

"Museum ini sejak awal telah dirancang dan dipersiapkan sedemikian rupa dengan tidak memperhitungkan dana hibah, baik yang bersumber dari APBD maupun APBN, sebagai variabel atau faktor penentu," kata Kamhar saat dihubungi, Selasa (23/2/2021).

Baca juga: Perjalanan Dana Hibah Museum SBY-ANI, Tercatat di APBD Pacitan dan Viral di Medsos, Kini Ditarik...

Ia menjelaskan, sebagian besar pembiayaan pembangunan museum berasal dari urunan kader Partai Demokrat dan pihak-pihak lain yang mendukung gagasan berdirinya museum.

Kamhar menegaskan, pihak Yudhoyono Foundation tidak meminta dana hibah dari pemerintah untuk pembangunan Museum SBY-Ani.

"Artinya tanpa dana hibah pembangunan museum sudah pasti jalan dan tetap berlanjut," kata dia.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Kamhar menambahkan, pembangunan museum didedikasikan untuk masyarakat Pacitan dan Jawa Timur sebagai tujuan wisata edukatif, sekaligus sebagai warisan dari Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Presiden ke-6 RI.

Pacitan merupan tanah kelahiran SBY. Diharapkan museum itu dapat menjadi motivasi bagi masyarakat Pacitan.

"Keberadaan museum ini untuk membangkitkan optimisme dan harapan yang menjadi pendorong lahirnya SBY-SBY baru di masa mendatang," kata Kamhar.

Baca juga: Pemprov Jatim Tarik Hibah Rp 9 M untuk Museum SBY di Pacitan, Dianggarkan Kembali jika Perlu

Diberitakan, Pemprov Jawa Timur membatalkan bantuan keuangan khusus tahun anggaran 2020 untuk Pemerintah Kabupaten Pacitan.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BKN Sebut Informasi Pelaksanaan TWK Pegawai KPK Rahasia Negara

BKN Sebut Informasi Pelaksanaan TWK Pegawai KPK Rahasia Negara

Nasional
Sespri Edhy Prabowo Ungkap Alasan soal Perusahaan yang Tak Dapat Jatah Ekspor Benih Benur

Sespri Edhy Prabowo Ungkap Alasan soal Perusahaan yang Tak Dapat Jatah Ekspor Benih Benur

Nasional
Periksa Yoory Corneles, KPK Dalami Sumber Anggaran Pengadaan Lahan di Munjul

Periksa Yoory Corneles, KPK Dalami Sumber Anggaran Pengadaan Lahan di Munjul

Nasional
Prabowo Optimistis Dialog ASEAN-China Selesaikan Masalah Kawasan, Termasuk Laut China Selatan

Prabowo Optimistis Dialog ASEAN-China Selesaikan Masalah Kawasan, Termasuk Laut China Selatan

Nasional
Target 1 Juta Vaksinasi Covid-19 per Hari, Bio Farma Pastikan Stok Vaksin Aman

Target 1 Juta Vaksinasi Covid-19 per Hari, Bio Farma Pastikan Stok Vaksin Aman

Nasional
Setelah Dilantik Jadi ASN, 1.271 Pegawai KPK Akan Jalani Orientasi

Setelah Dilantik Jadi ASN, 1.271 Pegawai KPK Akan Jalani Orientasi

Nasional
Gereja Direlokasi, Pengurus GKI Yasmin: Apa Gunanya Putusan Pengadilan?

Gereja Direlokasi, Pengurus GKI Yasmin: Apa Gunanya Putusan Pengadilan?

Nasional
Lonjakan Kasus Covid-19, Pemerintah Diminta Perketat Pengawasan Protokol Kesehatan

Lonjakan Kasus Covid-19, Pemerintah Diminta Perketat Pengawasan Protokol Kesehatan

Nasional
Pertimbangan Hakim dalam Putusan Banding Pinangki Dinilai Tidak Adil

Pertimbangan Hakim dalam Putusan Banding Pinangki Dinilai Tidak Adil

Nasional
Ngabalin Anggap Pegawai KPK Bisa Lapor ke Polisi soal Polemik TWK

Ngabalin Anggap Pegawai KPK Bisa Lapor ke Polisi soal Polemik TWK

Nasional
Percepat Vaksinasi, Pemkot Semarang akan Tambah 4 Sentra Vaksinasi

Percepat Vaksinasi, Pemkot Semarang akan Tambah 4 Sentra Vaksinasi

Nasional
Pemangkasan Hukuman Pinangki Dinilai Kurangi Efek Jera bagi Koruptor

Pemangkasan Hukuman Pinangki Dinilai Kurangi Efek Jera bagi Koruptor

Nasional
500.000 Dosis Vaksin Sinopharm Hibah dari Uni Emirat Arab Digunakan untuk Program Vaksinasi Pemerintah

500.000 Dosis Vaksin Sinopharm Hibah dari Uni Emirat Arab Digunakan untuk Program Vaksinasi Pemerintah

Nasional
Pusako: Hukuman Jaksa Pinangki Semestinya Diperberat, Bukan Dipangkas

Pusako: Hukuman Jaksa Pinangki Semestinya Diperberat, Bukan Dipangkas

Nasional
Puncak Lonjakan Covid-19 Diprediksi Juni, Apa yang Harus Dilakukan?

Puncak Lonjakan Covid-19 Diprediksi Juni, Apa yang Harus Dilakukan?

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X