Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ridwan Kamil: Kalau Vaksinasi Mandiri Percepat "Herd Immunity", Saya Sangat Setuju

Kompas.com - 21/02/2021, 19:27 WIB
Irfan Kamil,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Gubernur Jawa Barat Ridwal Kamil mendukung vaksinasi mandiri untuk masyarakat guna mencegah penularan Covid-19.

Pria yang biasa disapa Emil itu menilai, vaksinasi mandiri diperlukan untuk mempercepat Kekebalan kelompok atau herd immunity.

“Saya punya pendapat juga terkait vaksin mandiri, kalau herd immunity ini mau dicapai maka semua metode managemen penyuntikan vaksin secepat-cepatnya itu yang kita pilih,” kata Emil dalam diskusi daring, Minggu (21/2/2021).

“Kalau ternyata vaksin mandiri ini mempercepat terjadinya herd immunity, saya sangat setuju,” ucap Emil.

Baca juga: Soal Vaksinasi Mandiri, Menkes Ingatkan 4 Prinsip: Vaksin Gratis Hingga Bukan untuk Bisnis

Menurut Emil, hal yang terpenting dan perlu diperhatikan yakni manajemen penyuntikan vaksin mandiri tersebut tidak mengganggu jadwal yang sudah diatur di puskesmas.

Orang yang melakukan vaksin mandiri, kata Emil, tidak perlu mengantre di puskesmas sehingga tidak perlu menunggu giliran vaksin gratis pemerintah.

“Ibaratnya begini, semua itu gratis, Anda orang kaya, Anda juga gratis, tetapi kalau mau mandiri ya Anda harus bayar karena Anda atur jadwal sendiri, di tempat yang lebih nyaman sendiri, kan begitu, tidak mengantre di puskesmas dan sebagainya,” ujar Emil.

Oleh karena itu, Emil berpendapat, terkait dengan vaksin mandiri jika dilihat dari aspek Indonesia harus mencapai herd immunity secepat-cepatnya, vaksinasi mandiri dinilai perlu dilakukan. 

“Saya cenderung sangat menyetujui adanya pilihan kelompok menengah atas itu untuk membayar dan melakukan vaksin mandiri selama tidak mengganggu suplay dan demand dari vaksin yang sudah diatur untuk puskesmas-puskesmas itu,” ucap Emil.

Baca juga: Kadin Siapkan Data Perusahaan yang Ikut Vaksinasi Mandiri

Sebelumnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan, ada empat prinsip yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan program vaksinasi mandiri atau vaksin gotong royong.

Budi mengatakan, prinsip pertama, program tersebut akan tetap memberikan vaksin Covid-19 kepada masyarakat secara gratis karena vaksin gratis merupakan hak masyarakat.

"Yang pertama, prinsip-prinsip dasar bahwa vaksin itu diberikan gratis ke seluruh masyarakat Indonesia oleh pemerintah, merupakan hak untuk mereka," kata Budi dalam konferensi pers yang disiarkan akun YouTube BNPB Indonesia, Sabtu (20/2/2021).

Prinsip kedua, program vaksinasi mandiri merupakan bentuk kerja sama antara pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan, termasuk pihak swasta, untuk mempercepat program vaksinasi.

Sebab, kata Budi, belum ada bukti ilmiah terkait berapa lama vaksin itu memberikan kekebalan tubuh.

"Artinya semakin cepat semakin baik. Jangan sampai kekebalan tubuhnya selesai kemudian program vaksinasinya belum selesai, jadi makin cepat adalah makin baik," kata dia.

Baca juga: Kadin: Antusiasme Swasta Tinggi Ikut Program Vaksinasi Mandiri

Prinsip ketiga, Budi menegaskan, vaksinasi mandiri tidak boleh menciptakan persepsi bahwa orang kaya dapat menerima vaksin lebih dulu.

Ia mengingatkan, hal itu menjadi isu sensitif di banyak negara karena banyak negara berkembang yang belum bisa mengakses vaksin karena pembelian vaksin didominasi oleh negara maju.

Prinsip keempat, program vaksinasi bukan semata-mata untuk bisnis. Ia mengatakan, hampir di seluruh dunia tidak yang menggunakan program vaksinasi untuk kegiatan bisnis.

"Jadi dengan demikian, konsepnya lebih banyak bahwa kita mengajak membangun mekanisme gotong royong di mana semua stakeholder membantu melakukan vaksibasi bagi seluruh rakyat di negara yang bersangkutan," kata Budi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

Nasional
Tanggapi Ide 'Presidential Club' Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Tanggapi Ide "Presidential Club" Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Nasional
6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com