Perpres Pengadaan Vaksin Izinkan Penunjukan Langsung, ICW: OTT Kemensos Harus Jadi Pelajaran

Kompas.com - 15/02/2021, 17:10 WIB
Petugas menyiapkan vaksin COVID-19 sebelum disuntikkan kepada petugas PMI di Kantor PMI Kota Tangerang, Banten, Kamis (11/2/2021). Kemeterian Kesehatan hingga Kamis (11/2) telah memberikan vaksin COVID-19 Sinovac tahap pertama kepada 1.017.186 orang, sementara untuk vaksinasi tahap kedua sudah diberikan kepada 345.605 orang. ANTARA FOTO/Fauzan/aww. ANTARA FOTO/FAUZANPetugas menyiapkan vaksin COVID-19 sebelum disuntikkan kepada petugas PMI di Kantor PMI Kota Tangerang, Banten, Kamis (11/2/2021). Kemeterian Kesehatan hingga Kamis (11/2) telah memberikan vaksin COVID-19 Sinovac tahap pertama kepada 1.017.186 orang, sementara untuk vaksinasi tahap kedua sudah diberikan kepada 345.605 orang. ANTARA FOTO/Fauzan/aww.
Penulis Irfan Kamil
|

JAKARTA, KOMPAS.com – Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Dewi Anggraeni menilai, ada celah korupsi yang terbuka lebar di dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 14 tahun 2021 tengan Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19.

Sebab, di dalam beleid tersebut ada klausul yang menyatakan bahwa pengadaan vaksin dapat dilakukan dengan metode penunjukan langsung. 

Apalagi, kata Dewi, keluarnya perpres tersebut dipublikasikan pada weekend tepatnya long weekend, sehingga luput dari perhatian masyarakat.

“Diskresi Menteri Kesehatan disini juga sangat besar ya, boleh membuat kesepakatan dengan badan usaha kalau tidak bisa memberi pernyataan kesanggupan,” kata Dewi kepada Kompas.com, Senin (15/2/2021).

Menurut Dewi, kejadian operasi tangkap tangan ( OTT) KPK terhadap pejabat Kementerian Sosial harus menjadi pelajaran berharga dan jangan sampai berulang.

Baca juga: Kemenkes Pastikan Perpres Baru Jokowi soal Vaksin Tak Mengatur Vaksinasi Mandiri

Pengadaan-pengadaan dalam masa darurat, kata dia, harus sesuai dengan aturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang sudah dibuat.

“Termasuk penunjukan badan usaha nasional dan badan usaha asing sebagai perusahaan pengadaan vaksin. Harus dilihat lebih teliti mengenai badan usaha/perusahaan itu,” Kata Dewi.

“Kalau pengadaan bansos harus dilihat rekam jejak terkait pengadaan serupa, nah kalau terkait vaksin harus dilihat apakah badan usaha/perusahaan tersebut termasuk dalam rantai rente vaksin/tidak,” ucap dia.

Oleh karena itu, ia mengingatkan juga untuk mewaspadai adanya upaya suap dari pengusaha kepada pemerintah.

Pemerintah terlebih Kemenkes, kata Dewi, harus terbuka dan informatif terhadap rencana, realisasi, dan distribusi pengadaan vaksin dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) dan Sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kompolnas Minta Polda Sultra Tak Perlu Tunggu Laporan untuk Periksa Penyidik yang Siksa Anak di Bawah Umur

Kompolnas Minta Polda Sultra Tak Perlu Tunggu Laporan untuk Periksa Penyidik yang Siksa Anak di Bawah Umur

Nasional
Kemendagri: 37.903.423 Penduduk Telah Melaporkan Golongan Darah

Kemendagri: 37.903.423 Penduduk Telah Melaporkan Golongan Darah

Nasional
TKI Jadi Korban Penganiayaan di Malaysia, 2 Pelaku Telah Ditangkap

TKI Jadi Korban Penganiayaan di Malaysia, 2 Pelaku Telah Ditangkap

Nasional
Pimpinan Komisi IX Sesalkan Kasus Penganiayaan Perawat di Palembang

Pimpinan Komisi IX Sesalkan Kasus Penganiayaan Perawat di Palembang

Nasional
Kontroversi Vaksin Nusantara, 46 Tokoh Akan Sampaikan Dukungan kepada BPOM

Kontroversi Vaksin Nusantara, 46 Tokoh Akan Sampaikan Dukungan kepada BPOM

Nasional
Penganiayaan Perawat oleh Keluarga Pasien merupakan Ancaman terhadap Keamanan Sistem Pelayanan Kesehatan

Penganiayaan Perawat oleh Keluarga Pasien merupakan Ancaman terhadap Keamanan Sistem Pelayanan Kesehatan

Nasional
Istana Klaim Neraca Dagang Alami Suplus, Sinyal Pemulihan Ekonomi Mulai Menguat

Istana Klaim Neraca Dagang Alami Suplus, Sinyal Pemulihan Ekonomi Mulai Menguat

Nasional
1.594.722 Kasus Covid-19 dan Menurunnya Angka Kesembuhan

1.594.722 Kasus Covid-19 dan Menurunnya Angka Kesembuhan

Nasional
Disebut Terdampak Reshuffle, Ini Catatan 4 Anggota Kabinet Berinisial M

Disebut Terdampak Reshuffle, Ini Catatan 4 Anggota Kabinet Berinisial M

Nasional
Langkah Siti Fadilah yang Kontroversial, Jadi Relawan Vaksin Nusantara hingga Wawancara dengan Deddy Corbuzier

Langkah Siti Fadilah yang Kontroversial, Jadi Relawan Vaksin Nusantara hingga Wawancara dengan Deddy Corbuzier

Nasional
Masjid Istiqlal Siapkan Fasilitas yang Permudah Penyandang Disabilitas Beribadah

Masjid Istiqlal Siapkan Fasilitas yang Permudah Penyandang Disabilitas Beribadah

Nasional
Staf Khusus Presiden: Apapun Isu yang Beredar, soal Reshuffle Sepenuhnya Hak Prerogatif Presiden

Staf Khusus Presiden: Apapun Isu yang Beredar, soal Reshuffle Sepenuhnya Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Kasus Eks Dirut Bosowa Corporindo Sadikin Aksa, Polri Sudah Periksa 26 Saksi dan 3 Ahli

Kasus Eks Dirut Bosowa Corporindo Sadikin Aksa, Polri Sudah Periksa 26 Saksi dan 3 Ahli

Nasional
Gubernur: 1.023 KK yang mengungsi akibat Bencana di NTT

Gubernur: 1.023 KK yang mengungsi akibat Bencana di NTT

Nasional
Jokowi Jelaskan Alasan Pemerintah Larang Mudik Lebaran 2021

Jokowi Jelaskan Alasan Pemerintah Larang Mudik Lebaran 2021

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X