[POPULER NASIONAL] Mahfud MD Sebut Din Syamsuddin Tak Akan Diproses Hukum | 6.765 Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 34 Provinsi, DKI Jakarta Tertinggi

Kompas.com - 15/02/2021, 07:15 WIB
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) RI, Mahfud Md ditemui di kantor Bupati Natuna, kepulauan Riau (Kepri) mengatakan pemerintah masih menggodok terkait wacana pemulangan WNI untuk gelombang kedua, Kamis (6/2/2020). KOMPAS.COM/HADI MAULANAMenteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) RI, Mahfud Md ditemui di kantor Bupati Natuna, kepulauan Riau (Kepri) mengatakan pemerintah masih menggodok terkait wacana pemulangan WNI untuk gelombang kedua, Kamis (6/2/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Informasi megenai pelaporan Din Syamsuddin oleh Gerakan Antri Radikalisme (GAR) Alumni ITB masih menarik minat para pembaca Kompas.com di sepanjang hari Minggu (14/2/2021).

Artikel yang menarik minat pembaca Kompas.com mengenai pelaporan Din Syamsuddin oleh GAR Alumni ITB ialah pernyataan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.

Mahfud menilai DIn Syamsuddin merupakan sosok yang kritis, bukan radikal. Dengan demikian Din tak akan dikenakan proses hukum.

Artikel yang berisikan pernyataan Mahfud itu pun menjadi berita terpopuler di desk nasional Kompas.com.

Kemudian, sebaran kasus baru Covid-19 di Indonesia juag masuk ke dalam deretan berita populer di desk nasional Kompas.com.

Sebanyak 6.765 kasus baru Covid-19 tersebar di 34 provinsi dan DKI Jakarta merupakan provonsi dengan kasus baru terbanyak.

berikut paparannya: 

1. Mahfud MD sebut Din Syamsuddin tak akan diproses hukum

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan pemerintah tak akan melakukan proses hukum pada mantan ketua umum PP Muhammadiyah Din Syamsudiin.

Pernyataan tersebut disampaikan Mahfud MD menyusul laporan Gerakan Anti Radikalisme (GAR) Alumni ITB kepada Din Syamsuddin. Mahfud menjelaskan bahwa selama ini pemerintah melihat Din Syamsuddin sebagai seorang tokoh yang kritis dan harus didengar. "

Pemerintah tetap menganggap Pak Din Syamsuddin tokoh yang kritis. Yang kritik-kritiknya harus kita dengar. Coba kapan pemerintah pernah menyalahkan pernyataan Pak Din Syamsuddin apalagi sampak memprosesnya secara hukum? Ndak pernah, dan Insya Allah tidak akan pernah karena kita anggap beliau itu tokoh," terang Mahfud MD dalam video yang diterima Kompas.com, Minggu (14/2/2021).

Selengkapnya baca juga: Mahfud MD: Din Syamsuddin Tokoh Kritis, Tak Akan Diproses Hukum

2. Sebanyak 6.765 kasus baru Covid-19 tersebar di 34 provinsi, DKI Jakarta tertinggi

Pemerintah memperbaharui informasi perkembangan kasus harian Covid-19 pada Minggu (14/2/2021).

Berdasarkan data yang dibagikan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 pada Minggu sore, tercatat ada 6.765 kasus baru pasien terkonfirmasi positif Covid-19.

Data tersebut terhitung sejak pukul 12.00 WIB Sabtu (13/2/2021) hingga Minggu pukul 12.00 WIB. Sehingga secara akumulatif ada 1.217.468 kasus positif Covid-19 di Indonesia hingga saat ini.

Selengkapnya baca juga: UPDATE 14 Februari: 6.765 Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 34 Provinsi, DKI Tertinggi

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Eks Tim Pemeriksa Pajak DJP Wawan Ridwan Diduga Lakukan Pencucian Uang Bersama Anaknya

Eks Tim Pemeriksa Pajak DJP Wawan Ridwan Diduga Lakukan Pencucian Uang Bersama Anaknya

Nasional
Bentrokan di Pulau Haruku, Polisi Libatkan Tokoh Masyarakat Maluku untuk Kendalikan Situasi

Bentrokan di Pulau Haruku, Polisi Libatkan Tokoh Masyarakat Maluku untuk Kendalikan Situasi

Nasional
UPDATE 26 Januari: Bertambah 2.582, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.127.662

UPDATE 26 Januari: Bertambah 2.582, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.127.662

Nasional
UPDATE 26 Januari: Pemerintah Laporkan 7 Kematian akibat Covid-19

UPDATE 26 Januari: Pemerintah Laporkan 7 Kematian akibat Covid-19

Nasional
Dari Pembunuhan sampai Korupsi, Ini 32 Kejahatan yang Pelakunya Bisa Diekstradisi

Dari Pembunuhan sampai Korupsi, Ini 32 Kejahatan yang Pelakunya Bisa Diekstradisi

Nasional
Wapres: Gunakan Narasi Kerukunan dalam Siarkan Agama, Bukan Konflik

Wapres: Gunakan Narasi Kerukunan dalam Siarkan Agama, Bukan Konflik

Nasional
UPDATE 26 Januari: Sebaran 7.010 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI

UPDATE 26 Januari: Sebaran 7.010 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI

Nasional
Bentrok di Pulau Haruku Disebut akibat Keributan antar Individu yang Berujung Pertikaian Kelompok

Bentrok di Pulau Haruku Disebut akibat Keributan antar Individu yang Berujung Pertikaian Kelompok

Nasional
Alasan Polisi Belum Tangkap Pelaku Bentrokan yang Tewaskan Belasan Orang di Sorong…

Alasan Polisi Belum Tangkap Pelaku Bentrokan yang Tewaskan Belasan Orang di Sorong…

Nasional
UPDATE 26 Januari: Ada 29.277 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 26 Januari: Ada 29.277 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 26 Januari: Bertambah 7.010, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.301.193

UPDATE 26 Januari: Bertambah 7.010, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.301.193

Nasional
Ketua DPR Minta Kasus Kerangkeng Manusia Milik Bupati Langkat Diusut

Ketua DPR Minta Kasus Kerangkeng Manusia Milik Bupati Langkat Diusut

Nasional
Luhut: Kita Siapkan Ekonomi Agar Tahan Hadapi Ketidakpastian akibat Pandemi

Luhut: Kita Siapkan Ekonomi Agar Tahan Hadapi Ketidakpastian akibat Pandemi

Nasional
Dua Pejabat Ditjen Pajak Didakwa Terima Suap Senilai Rp 6,4 Miliar

Dua Pejabat Ditjen Pajak Didakwa Terima Suap Senilai Rp 6,4 Miliar

Nasional
DPR Diminta Komitmen Wujudkan Keterwakilan Perempuan di KPU dan Bawaslu

DPR Diminta Komitmen Wujudkan Keterwakilan Perempuan di KPU dan Bawaslu

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.