Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi ke Wali Kota Seluruh Indonesia: Kita Sering Keliru soal Konsep Lockdown

Kompas.com - 11/02/2021, 11:30 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menyinggung soal konsep penutupan wilayah yang sering keliru dilakukan apabila terjadi penularan Covid-19.

Dia mencontohkan, ketika ada satu kasus Covid-19 yang ditemukan di satu lingkungan RT lantas satu kota ditutup secara total (lockdown).

Contoh lain, apabila kasus Covid-19 terjadi di satu kelurahan lantas dilakukan lockdown di satu kota.

"Untuk apa? Yang sering kita keliru di sini. Oleh sebab itu, dua pekan lalu saya bilang, kita memang harus bekerja lebih detail lagi," ujar Jokowi pada "Peresmian Pembukaan Musyawarah Nasional VI Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) 2021" di Istana Negara yang ditayangkan virtual di YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (11/2/2021).

Baca juga: Jokowi: Kena Covid-19 Satu Orang, Lalu Lockdown Seluruh Kota, untuk Apa?

Sehingga, menurut Jokowi, untuk kasus-kasus seperti di atas sebaiknya diterapkan lockdown dalam skala mikro.

Penerapannya dapat menyasar penutupan untuk satu kampung, kelurahan, RW atau RT.

"Jadi tidak merusak pertumbuhan ekonomi dan tidak merusak kegiatan ekonomi masyarakat," tegas Jokowi.

Dalam kesempatan yang sama, Jokowi meminta Wali Kota, Wakil Wali Kota dan kepala daerah lain melakukan pemetaan zonasi penyebaran Covid-19 di daerahnya masing-masing.

Dia berharap, para kepala daerah tersebut memahami dengan detail bagaimana penyebaran Covid-19 di wilayahnya.

Baca juga: Kasus Covid-19 Perancis Turun Meski Tak Lakukan Lockdown Ketat

Dengan demikian, pemerintah daerah bisa mengambil kebijakan yang tepat untuk menangani penularan Covid-19 di masing-masing wilayah.

"Para Wali Kota dan Wakil Wali Kota harus melakukan pemetaan zonasi penyebaran Covid-19 ini secara detail, mengerti betul di mana barang itu (Covid-19) ada," tutur Jokowi.

"Di kelurahan, kampung, RW atau RT. Tidak bisa lagi satu kota terus di-lockdown," tambahnya.

Sebelumnya, Jokowi mengingatkan kepala daerah agar berhati-hati terhadap gagasan lockdown.

Jokowi memberikan contoh kebijakan lockdown di sejumlah negara, kota dan wilayah di dunia yang berdampak kepada perekonomian masyarakat.

"Melihat proses-proses yang dilakukan negara lain me-lockdown seluruh negara, me-lockdown satu provinsi, satu kota, ekonominya jatuh. Hati-hati mengenai ini," ujar Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

Nasional
KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

Nasional
Prabowo Koreksi Istilah 'Makan Siang Gratis': Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Prabowo Koreksi Istilah "Makan Siang Gratis": Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Nasional
Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Nasional
Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Nasional
KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

Nasional
Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Nasional
Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Nasional
Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Nasional
Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Nasional
Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Nasional
Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Nasional
Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Nasional
Perayaan Trisuci Waisak, Menag Berharap Jadi Momentum Rajut Kerukunan Pasca-Pemilu

Perayaan Trisuci Waisak, Menag Berharap Jadi Momentum Rajut Kerukunan Pasca-Pemilu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com