Satgas Penanganan Covid-19 Jelaskan Alasan PPKM Diperpanjang

Kompas.com - 10/02/2021, 16:44 WIB
Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Dewi Nur Aisyah Dok. BNPBTim Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Dewi Nur Aisyah

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Bidang Data dan Teknologi Informasi Satgas Penanganan Covid-19 Dewi Nur Aisyah menjelaskan penyebab pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) diperpanjang.

Menurut Dewi, jika hanya diterapkan selama dua pekan, hasil dari PPKM belum dapat terlihat.

"Kalau baru dua pekan, kita belum bisa melihat hasil apapun. Itulah sebabnya kita harus memperpanjang PPKM. Tidak bisa hanya diselesaikan dalam waktu dua pekan," ujar Dewi, dalam talkshow yang ditayangkan YouTube BNPB, Rabu (10/2/2021).

"Minimal dibutuhkan waktu empat pekan supaya kita bisa melihat hasilnya," lanjut Dewi.

Baca juga: PPKM Mikro, Satgas Covid-19: Gas dan Rem Aktivasi Sosial-Ekonomi di Level Desa/Kelurahan

Menurut Dewi, pada dasarnya PPKM memiliki satu fungsi, yakni mengerem laju penambahan kasus Covid-19. Sehingga, kasus aktif semakin berkurang.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dewi mencontohkan dari catatan kondisi kasus aktif Covid-19 secara nasional sebelum PPKM diberlakukan. Saat itu ada 122.000 kasus aktif Covid-19.

Jumlah itu setara dengan 14,84 persen. Kemudian, saat dua pekan PPKM tahap satu berjalan, kasus aktif bertambah manjadi 161.000.

Dari data itu, tercatat terjadi penambahan kasus aktif sebanyak sekitar 38.000 kasus dari sebelum PPKM.

"Lalu di akhir PPKM tahap kedua, tercatat 171.000 kasus aktif. Sehingga jika dibandingkan dengan jumlah kasus aktif di akhir tahap pertama, penambahannya hanya sekitar 9.000 kasus aktif saja," ungkapnya.

"Angka penambahan kasus aktif 38.000 dibandingkan 9.000 ini cukup jauh ya," kata Dewi.

Baca juga: Satgas Pastikan Kemenkeu Telah Alokasikan Pendanaan Posko Covid-19 Desa

Sementara itu, Dewi menyebut kasus aktif Covid-19 cenderung menurun saat memasuki masa PPKM berskala mikro.

Meski demikian, Dewi mengingatkan semua pihak tetap berkomitmen mematuhi protokol kesehatan memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan menjaga jarak serta menghindari kerumunan.

"Serta dibutuhkan komitmen bersama antara pemerintah pusat dan daerah dalam meningkatkan tracing, testing dan treatment," tambah Dewi.

Sebagaimana diketahui, saat ini pemerintah memberlakukan PPKM berskala mikro di 98 kabupaten/kota yang berada di tujuh provinsi di Pulau Jawa dan Bali.

PPKM mikro ini berlangsung pada 9 hingga 22 Februari 2021.

Sebelumnya, pemerintah sudah menerapkan dua kali PPKM. Pertama, pada 11-25 Januari 2021. Kedua, PPKM digelar pada 26 Januari - 8 Februari 2021.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Rapat Paripurna DPR Diikuti 29 Orang Anggota Secara Langsung, 265 Lainnya Ikuti Secara Virtual

Rapat Paripurna DPR Diikuti 29 Orang Anggota Secara Langsung, 265 Lainnya Ikuti Secara Virtual

Nasional
Tekan Covid-19, Epidemiolog Sarankan Pemerintah Lakukan Pengetatan seperti PSBB

Tekan Covid-19, Epidemiolog Sarankan Pemerintah Lakukan Pengetatan seperti PSBB

Nasional
Wapres: Pemerintah Upayakan Hapus Hambatan Ekspor Produk Halal

Wapres: Pemerintah Upayakan Hapus Hambatan Ekspor Produk Halal

Nasional
Kepala BKN Bima Haria Diperiksa Komnas HAM Selasa Siang, Ini yang Didalami

Kepala BKN Bima Haria Diperiksa Komnas HAM Selasa Siang, Ini yang Didalami

Nasional
Survei: Kepercayaan Publik terhadap KPK Lebih Rendah dari Polri

Survei: Kepercayaan Publik terhadap KPK Lebih Rendah dari Polri

Nasional
Wapres Imbau Pelaku UMKM Urus Sertifikasi Halal Produk

Wapres Imbau Pelaku UMKM Urus Sertifikasi Halal Produk

Nasional
Kemendagri Ungkap Faktor Penyebab Rendahnya Realisasi APBD 2021

Kemendagri Ungkap Faktor Penyebab Rendahnya Realisasi APBD 2021

Nasional
Wapres Minta Sertifikasi Halal Indonesia yang Berlaku Internasional Segera Disepakati

Wapres Minta Sertifikasi Halal Indonesia yang Berlaku Internasional Segera Disepakati

Nasional
Ahli Biologi Molekuler Minta Hasil Validasi GeNose Segera Dipublikasikan

Ahli Biologi Molekuler Minta Hasil Validasi GeNose Segera Dipublikasikan

Nasional
Panglima TNI: Vaksinasi Covid-19 1 Juta Suntikan Per Hari Mulai 26 Juni

Panglima TNI: Vaksinasi Covid-19 1 Juta Suntikan Per Hari Mulai 26 Juni

Nasional
UPDATE: Tambah 16 di Spanyol, Total 5.056 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

UPDATE: Tambah 16 di Spanyol, Total 5.056 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

Nasional
[POPULER NASIONAL] Tolak Jabatan Tiga Periode | Manuver Jokowi Tiga Periode Inkonstitusional

[POPULER NASIONAL] Tolak Jabatan Tiga Periode | Manuver Jokowi Tiga Periode Inkonstitusional

Nasional
Satgas Covid-19 Minta Masyarakat 18 Tahun ke Atas yang Ingin Divaksinasi Tak Dipersulit Administrasi

Satgas Covid-19 Minta Masyarakat 18 Tahun ke Atas yang Ingin Divaksinasi Tak Dipersulit Administrasi

Nasional
Eijkman: Akurasi Antigen Deteksi Covid-19 Lebih Rendah dari PCR

Eijkman: Akurasi Antigen Deteksi Covid-19 Lebih Rendah dari PCR

Nasional
PPKM Skala Mikro Diperketat, Mendagri Rilis Instruksi Nomor 14 Tahun 2021

PPKM Skala Mikro Diperketat, Mendagri Rilis Instruksi Nomor 14 Tahun 2021

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X