Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

IDI Sarankan Vaksinasi Massal Tak Hanya Fokus di Satu Tempat

Kompas.com - 08/02/2021, 11:14 WIB
Tatang Guritno,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Slamet Budiarto menyarankan agar proses vaksinasi Covid-19 secara massal tidak hanya dilakukan di satu tempat saja.

Slamet mengatakan, masyarakat akan sulit untuk mendapat akses jika vaksinasi massal digelar di satu tempat. Ia khawatir pola seperti itu akan membuat program vaksinasi menjadi lebih lama dalam menjangkau target pemerintah.

"(Vaksinasi) harus mendekatkan dengan masyarakat. Dekat dengan tempat tinggalnya," kata Slamet kepada Kompas.com, Senin (8/2/2021).

Baca juga: Jokowi Sebut Vaksinasi Massal Seperti di GBK Akan Kembali Dilakukan

Menurut Slamet, makin dekat masyarakat dengan akses vaksin, maka target pemerintah akan makin cepat tercapai.

Sementera, Slamet menyebut pemberian vaksin seperti yang dilakukan pemerintah di Gelora Bung Karno, akan membuat proses vaksinasi berjalan lambat.

Sebab, hanya masyarakat di sekitar lokasi tersebut yang mendapat vaksin. 

Slamet menekankan bahwa proses vaksinisasi massal bukan dilakukan di satu tempat dengan banyak orang.

"Massal itu berarti dilakukan di banyak tempat bersamaan. Serta mendekatkan akses pada masyarakat. Seperti dilakukan di puskesmas kelurahan, postandu, klinik pratama, puskesmas pembantu, jadi (prosesnya) cepat," ucapnya.

Baca juga: Pemprov DKI Siapkan 511 Faskes untuk Melanjutkan Vaksinasi Massal Tenaga Kesehatan

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyebut, pelaksanaan vaksinasi massal seperti yang digelar di Istora Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta, pada Kamis (4/2/2021) akan dilakukan lagi.

Menurutnya vaksinasi massal bisa mempercepat proses vaksinasi secara nasional.

"Nanti akan juga kita lakukan seperti yang hari ini dilakukan di Gelora Senayan (GBK) dalam jumlah yang massal sehingga mempercepat proses vaksinasi (secara nasional)," ujar Jokowi dalam tayangan video di YouTube Sekretariat Presiden, Kamis.

Jokowi menuturkan, proses vaksinasi Covid-19 tahap pertama berjalan dengan baik. Namun, ia mengakui pelaksanaannya masih digelar di rumah sakit dan puskesmas.

"(vaksinasi) Ya jalan dengan baik. Tapi memang masih dilakukan di RS, di puskesmas-puskesmas," tambahnya.

Adapun, pemerintah menargetkan vaksinasi Covid-19 dapat menjangkau 70 persen populasi masyarakat Indonesia atau sekitar 182 juta jiwa dalam kurun waktu satu tahun.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com