Ditanya soal Surat AHY kepada Jokowi, Ini Respons Moeldoko

Kompas.com - 04/02/2021, 08:43 WIB
Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko usai dilantik Presiden Joko Widodo KOMPAS.com/RAKHMAT NUR HAKIMKepala Kantor Staf Presiden Moeldoko usai dilantik Presiden Joko Widodo

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko tak menjawab secara jelas ketika ditanya kelanjutan surat yang dikirim Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) kepada Presiden Joko Widodo.

Surat yang dimaksud menyoal tentang isu kudeta AHY dari Partai Demokrat yang diduga melibatkan pejabat penting di lingkaran dekat Presiden Jokowi dan menyeret nama Moeldoko.

"Orang ngopi-ngopi kok masa lapor Presiden, yang enggak-enggak aja," kata Moeldoko di kediamannya, Jakarta, Rabu (3/2/2021).

Baca juga: Bantah Kudeta di Demokrat, Moeldoko: Saya Orang Luar Enggak Punya Apa-apa

Saat ditanya tentang respons Presiden terkait isu ini, Moeldoko lagi-lagi tak memberikan jawaban tegas.

Ia menyebutkan, banyak hal yang harus diurus Kepala Negara ketimbang campur tangan dalam isu kudeta di Partai Demokrat.

"Memang orang kurang kerjaan apa Pak Presiden bicara ini, ngurusi Covid aja enggak keruan kita pusing, ngapain mikirin yang enggak-enggak begini," ujarnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Marzuki Alie Tepis Isu Bakal Jadi Sekjen jika Moeldoko Pimpin Partai Demokrat

Kendati demikian, Moeldoko mengakui beberapa kali melakukan pertemuan dengan sejumlah pihak. Namun, ia tak menyebutkan detail pihak-pihak yang dimaksud.

Moeldoko mengungkap pertemuan itu beberapa kali dilakukan di rumahnya dan beberapa kali di hotel.

Dalam pertemuan tersebut, Moeldoko mengaku mendengarkan banyak cerita dan emosi.

Namun, Moeldoko menyebut pertemuan itu hanya sekadar ngopi-ngopi. Ia menegaskan tak punya kuasa untuk mengudeta kepemimpinan Partai Demokrat.

"Bingung juga ya saya, orang ngopi-ngopi kok bisa ramai begini," katanya.

Baca juga: Saat Moeldoko, Nazaruddin, hingga Marzuki Alie Dituding Ingin Dongkel AHY

Moeldoko memastikan bahwa ia merupakan orang di luar Partai Demokrat yang tak punya hak melakukan kudeta.

Sebab, pergantian kepemimpinan partai mestinya mengacu pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).

"Saya siapa sih? Saya ini apa? Wong biasa-biasa aja. Di Demokrat ada Pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono), ada putranya, Mas AHY, apalagi kemarin dipilih secara aklamasi. Kenapa mesti takut dia," kata Moeldoko.

Baca juga: Moeldoko Sebut Dirinya Tak Ambil Peran Aktif dalam Pertemuan dengan Kader Demokrat

Isu pengambilalihan kekuasaan Partai Demokrat mulanya digulirkan oleh AHY dalam konferensi pers yang digelar Senin (1/2/2021) siang.

AHY menyebutkan, orang yang ingin mengambil alih kursi Ketua Umum partainya ini berada di lingkaran terdekat Presiden Jokowi.

"Menurut kesaksian dan testimoni banyak pihak yang kami dapatkan, gerakan ini melibatkan pejabat penting pemerintahan, yang secara fungsional berada di dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo," kata AHY melalui tayangan YouTube Agus Yudhoyono.

Baca juga: Soal Pilpres 2024, Moeldoko: Kalau Diorbitkan Ya Alhamdulillah

Tak berselang lama, Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menggenapi pernyataan AHY. Herzaky menyebutkan, orang di lingkungan Istana yang hendak mengambil alih kekuasan partainya adalah Moeldoko.

Demokrat beranggapan, gerakan ini dilancarkan untuk menjadikan Partai Demokrat sebagai kendaraan politik pada Pemilu 2024.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Perjalanan PDI Perjuangan: dari Kudatuli, Oposisi, Dominasi, hingga Pandemi

Perjalanan PDI Perjuangan: dari Kudatuli, Oposisi, Dominasi, hingga Pandemi

Nasional
Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Disebut Pernah Hubungi M Syahrial Terkait Kasus Jual Beli Jabatan

Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Disebut Pernah Hubungi M Syahrial Terkait Kasus Jual Beli Jabatan

Nasional
[POPULER NASIONAL] Puan: Fotokopi KTP untuk Vaksin Jangan Disalahgunakan | Kasus Covid-19 Bertambah 28.228

[POPULER NASIONAL] Puan: Fotokopi KTP untuk Vaksin Jangan Disalahgunakan | Kasus Covid-19 Bertambah 28.228

Nasional
Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Ungkap Awal Perkenalan dengan Eks Penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju

Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Ungkap Awal Perkenalan dengan Eks Penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju

Nasional
Problem Vaksinasi Covid-19, Stok Vaksin Menipis dan Rumitnya Birokrasi

Problem Vaksinasi Covid-19, Stok Vaksin Menipis dan Rumitnya Birokrasi

Nasional
Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Pernah Berikan Pinjaman Rp 200 Juta kepada Eks Penyidik KPK

Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Pernah Berikan Pinjaman Rp 200 Juta kepada Eks Penyidik KPK

Nasional
Putusan Dewas Dinilai Janggal, Pimpinan KPK Diminta Tindak Lanjuti Temuan Ombudsman

Putusan Dewas Dinilai Janggal, Pimpinan KPK Diminta Tindak Lanjuti Temuan Ombudsman

Nasional
Penggabungan Ganti Rugi di Kasus Juliari Ditolak, Korban Korupsi Bansos Covid-19 Ajukan Kasasi

Penggabungan Ganti Rugi di Kasus Juliari Ditolak, Korban Korupsi Bansos Covid-19 Ajukan Kasasi

Nasional
5 Pekerja Bangunan Divonis 1 Tahun Penjara dalam Kasus Kebakaran Gedung Kejagung

5 Pekerja Bangunan Divonis 1 Tahun Penjara dalam Kasus Kebakaran Gedung Kejagung

Nasional
Milad MUI ke-46, Wakil Ketua DPR Harap Ulama Bantu Mengedukasi Umat agar Disiplin Prokes

Milad MUI ke-46, Wakil Ketua DPR Harap Ulama Bantu Mengedukasi Umat agar Disiplin Prokes

Nasional
ICW Sebut Ada 3 Celah Korupsi dalam Pengadaan Bansos Covid-19

ICW Sebut Ada 3 Celah Korupsi dalam Pengadaan Bansos Covid-19

Nasional
Perpanjangan PPKM Level 4 Dinilai Rasional, Anggota DPR: Tekan Kasus atau Tidak, Kita Lihat Nanti

Perpanjangan PPKM Level 4 Dinilai Rasional, Anggota DPR: Tekan Kasus atau Tidak, Kita Lihat Nanti

Nasional
Risma Tegaskan Kemensos Hanya Salurkan Bansos Berdasarkan Data yang Diusulkan Pemda

Risma Tegaskan Kemensos Hanya Salurkan Bansos Berdasarkan Data yang Diusulkan Pemda

Nasional
Soal Syarat Vaksinasi Covid-19 untuk Jemaah Umrah, Kemenag akan Koordinasi dengan Kemenkes

Soal Syarat Vaksinasi Covid-19 untuk Jemaah Umrah, Kemenag akan Koordinasi dengan Kemenkes

Nasional
Menkes Minta Obat Covid-19 Tak Ditimbun dan Diberikan Sesuai Resep

Menkes Minta Obat Covid-19 Tak Ditimbun dan Diberikan Sesuai Resep

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X