Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemendagri Terbitkan 96.825 Kartu Keluarga untuk Korban Banjir di Kalsel

Kompas.com - 03/02/2021, 11:58 WIB
Sania Mashabi,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) masih terus memberikan layanan penggantian dokumen kependudukan untuk korban bencana banjir di Kalimantan Selatan (Kalsel) dan gempa Sulawesi Barat (Sulbar).

Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, sampai dengan 1 Februari 2021 pihaknya telah mencetak lebih dari 95.000 kartu keluarga untuk korban bencana di Kalimantan Selatan.

"Tim Dukcapil tanggap bencana telah mencetak sebanyak 96.825 kartu keluarga, 138 e-KTP dan 17 akta kematian di Kalimantan Selatan," kata Zudan melalui keterangan tertulisnya, Selasa (2/2/2021).

Baca juga: Masa Tanggap Darurat Banjir Kalsel Diperpanjang Sepekan ke Depan

Selain itu, pada periode yang sama Dukcapil juga menerbitkan 3.634 kartu keluarga, 444 e-KTP, dan 87 akta kematian untuk korban bencana di Sulbar.

Zudan menuturkan, pihaknya juga terus berkoordinasi dengan Dinas Dukcapil Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Majene.

"Tim bekerja sampai larut malam. Sabtu dan Minggu tim bekerja lembur. Hal itu kami lakukan agar dapat melayani masyarakat dengan cepat," ujar dia.

Adapun Dukcapil Kemendagri menggelar program tanggap bencana dengan mendata dan mengganti dokumen kependudukan yang hilang dan rusak akibat terendam banjir.

"Dukcapil biasa proaktif memberi layanan penggantian dokumen kependudukan setiap warga terdampak bencana alam, khususnya yang sekarang korban banjir di Kalimantan Selatan dan korban gempa bumi di Sulawesi Barat," kata Zudan dilansir dari laman resmi Kemendagri, Rabu (27/1/2021).

Zudan mengatakan, pihaknya sudah memberangkatkan dua tim kel lokasi terdampak bencana untuk melakukan pendataan.

Terkait proses penggantian dokumen bagi warga terdampak bencana dilakukan secara gratis.

Selain itu, lanjutnya, tim Dukcapil pusat juga berkoordinasi dengan Tim Dinas Dukcapil provinsi dan kabupaten/kota di Kalimantan Selatan untuk melakukan pemetaan korban yang paling parah terdampak bencana banjir.

Baca juga: Ibu Tewas dan Ayah Hilang Saat Banjir Kalsel, Ini Cerita Pilu Bocah 6 Tahun Bernama Lia

"Bila ada korban meninggal kami bekerja sama dengan pihak terkait seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah melakukan evakuasi," ujar pejabat Penanggung Jawab Wilayah Kalimantan Selatan di Ditjen Dukcapil, Sukirno.

"Setelah jenazah ditemukan dan dibuatkan surat keterangan kematian, maka oleh tim Dukcapil diberikan dokumen akta kematian dan diserahkan langsung kepada keluarga korban," ucap dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sejumlah Bantuan Jokowi ke Prabowo Siapkan Pemerintahan ke Depan...

Sejumlah Bantuan Jokowi ke Prabowo Siapkan Pemerintahan ke Depan...

Nasional
Amankan World Water Forum 2024 di Bali, Korlantas Kirim 1.532 Polantas Gabungan

Amankan World Water Forum 2024 di Bali, Korlantas Kirim 1.532 Polantas Gabungan

Nasional
Sudirman Said Angkat Bicara soal Isu Mau Maju Cagub Independen di Pilgub Jakarta

Sudirman Said Angkat Bicara soal Isu Mau Maju Cagub Independen di Pilgub Jakarta

Nasional
Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

Nasional
“Oposisi” Masyarakat Sipil

“Oposisi” Masyarakat Sipil

Nasional
Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Nasional
Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Nasional
Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Nasional
Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Nasional
Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com