Kompas.com - 03/02/2021, 01:18 WIB
Mantan Ketua DPR RI Marzuki Alie melaporkan dua terdakwa kasus e-KTP dan pengusaha bernama Andi Narogong ke Bareskrim Polri, Jakarta, Jumay (10/3/2017). KOMPAS.com/AMBARANIE NADIAMantan Ketua DPR RI Marzuki Alie melaporkan dua terdakwa kasus e-KTP dan pengusaha bernama Andi Narogong ke Bareskrim Polri, Jakarta, Jumay (10/3/2017).


JAKARTA, KOMPAS.com – Mantan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Marzuki Alie mengubungi langsung Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) lantaran tak terima dituding terlibat upaya melengserkan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudoyono (AHY).

“Saya sudah WA (WhatsApp) ke Pak SBY. Saya minta tolong dibuktikan. Kalau tidak bisa dibuktikan, saya minta dia (AHY) disanksi sesuai AD/ART Partai,” kata Marzuki sebagaimana dikutip dari Tribunnews.com, Selasa (2/2/2021).

Ia pun menantang AHY untuk mundur dari kursi ketua umum jika tidak bisa membuktikan bahwa ia terlibat gerakan yang melengserkan putra sulung SBY itu dari kursi pimpinan tertinggi.

Baca juga: Soal Kudeta, Demokrat Sebut Jhoni Allen Terlibat

Ia juga menantang politisi Demokrat Syarief Hasan yang menudingnya terlibat dalam upaya mengudeta AHY.

"Kalau dia bisa buktikan, ayo buktikan. Tapi kalau tidak bisa buktikan, awas lho. Kalau AHY nuduh saya tidak bisa buktikan, dia mundur dari Ketua Umum, kalau dia nyebut nama saya," ucap Marzuki.

"Pak Syarief Hasan itu nyebut nama saya, buktikan, kalau saya tidak terlibat, mundur dia dari Demokrat," sambung Marzuki.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ia pun menegaskan tidak pernah melakukan pertemuan dengan Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko untuk mengambil alih Demokrat dari AHY.

"Saya bertemu dengan Pak Moeldoko di mana? Saya telepon apa? Kalau saya ngomong sama dia (Moeldoko), harus buktikan. Kalau tidak bisa buktikan, mundur lho," ucap Marzuki.

Baca juga: Soal Isu Kudeta, Demokrat: Ini Bukan Aksi Baper

Sebelumnya AHY mengungkapkan, ada upaya pengambilalihan paksa kepemimpinan di Partai Demokrat yang bertujuan menjadikan Partai Demokrat sebagai kendaraan politik pada Pemilu 2024.

"Dalam komunikasi mereka, pengambilalihan posisi Ketua Umum Partai Demokrat akan dijadikan jalan atau kendaraan bagi yang bersangkutan sebagai calon presiden dalam Pemilu 2024 mendatang," kata AHY dalam konferensi pers, Senin (1/2/2021).

AHY mengatakan, upaya mengganti paksa Ketua Umum Partai Demokrat itu rencananya dilakukan dengan menyelenggarakan kongres luar biasa (KLB).

AHY menyebutkan, ia sudah menerima laporan dan aduan dari para kader Partai Demokrat di tingkat pusat, daerah, dan cabang yang diajak untuk mengganti Ketua Umum Partai Demokrat.

Baca juga: Dua Momen Saat Partai Demokrat Berseteru dengan Istana...

Nama Marzuki pun disebut terlibat dalam upaya pelengseran AHY dari kursi ketua umum.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Keputusan soal Perpanjangan PPKM Akan Diumumkan Sebelum Berakhir Hari ini

Keputusan soal Perpanjangan PPKM Akan Diumumkan Sebelum Berakhir Hari ini

Nasional
Eijkman Koreksi, Dua Kasus di Jambi Bukan Varian Delta Plus

Eijkman Koreksi, Dua Kasus di Jambi Bukan Varian Delta Plus

Nasional
Soal Penegakan Prokes dan Vaksinasi, Jokowi Turut Sampaikan Terima Kasih pada Pemuka Agama

Soal Penegakan Prokes dan Vaksinasi, Jokowi Turut Sampaikan Terima Kasih pada Pemuka Agama

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Asabri Meninggal, Kejari Jaktim Bakal Hentikan Tuntutan

Tersangka Kasus Korupsi Asabri Meninggal, Kejari Jaktim Bakal Hentikan Tuntutan

Nasional
Jokowi: Mari Bergandengan Tangan, Rapatkan Barisan, Bersama-sama Hadapi Pandemi Covid-19

Jokowi: Mari Bergandengan Tangan, Rapatkan Barisan, Bersama-sama Hadapi Pandemi Covid-19

Nasional
Zikir dan Doa Kebangsaan 76 Tahun Indonesia, Wapres Ajak Masyarakat Syukuri Kemerdekaan

Zikir dan Doa Kebangsaan 76 Tahun Indonesia, Wapres Ajak Masyarakat Syukuri Kemerdekaan

Nasional
Menag: Semoga Pandemi Lekas Berakhir dan Kita Dapat Hidup Normal Kembali

Menag: Semoga Pandemi Lekas Berakhir dan Kita Dapat Hidup Normal Kembali

Nasional
Akidi Tio, Rp 2 Triliun, dan Pelecehan Akal Sehat Para Pejabat

Akidi Tio, Rp 2 Triliun, dan Pelecehan Akal Sehat Para Pejabat

Nasional
Peringatan HUT ke-76 RI, Pemerintah Imbau Pasang Bendera Merah Putih 1-31 Agustus

Peringatan HUT ke-76 RI, Pemerintah Imbau Pasang Bendera Merah Putih 1-31 Agustus

Nasional
UPDATE 1 Agustus: 20.673.079 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 1 Agustus: 20.673.079 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
UPDATE 1 Agustus: 30.738 Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 34 Provinsi, Jawa Tengah Terbanyak

UPDATE 1 Agustus: 30.738 Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 34 Provinsi, Jawa Tengah Terbanyak

Nasional
Politikus PAN: Tidak Boleh Lagi Ada Alasan Vaksin Covid-19 Kosong

Politikus PAN: Tidak Boleh Lagi Ada Alasan Vaksin Covid-19 Kosong

Nasional
UPDATE 1 Agustus: Ada 535.135 Kasus Aktif Covid-19 Di Indonesia

UPDATE 1 Agustus: Ada 535.135 Kasus Aktif Covid-19 Di Indonesia

Nasional
UPDATE 1 Agustus: Jawa Tengah Catatkan Penambahan Tertinggi Kasus Pasien Covid-19 Meninggal Dunia

UPDATE 1 Agustus: Jawa Tengah Catatkan Penambahan Tertinggi Kasus Pasien Covid-19 Meninggal Dunia

Nasional
Syarat Vaksinasi Covid-19 untuk Pelonggaran Aktivitas Diprediksi Tingkatkan Minat Masyarakat untuk Divaksinasi

Syarat Vaksinasi Covid-19 untuk Pelonggaran Aktivitas Diprediksi Tingkatkan Minat Masyarakat untuk Divaksinasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X