Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tak Terima Dituding Lengserkan AHY, Marzuki Alie Hubungi Langsung SBY

Kompas.com - 03/02/2021, 01:18 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com – Mantan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Marzuki Alie mengubungi langsung Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) lantaran tak terima dituding terlibat upaya melengserkan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudoyono (AHY).

“Saya sudah WA (WhatsApp) ke Pak SBY. Saya minta tolong dibuktikan. Kalau tidak bisa dibuktikan, saya minta dia (AHY) disanksi sesuai AD/ART Partai,” kata Marzuki sebagaimana dikutip dari Tribunnews.com, Selasa (2/2/2021).

Ia pun menantang AHY untuk mundur dari kursi ketua umum jika tidak bisa membuktikan bahwa ia terlibat gerakan yang melengserkan putra sulung SBY itu dari kursi pimpinan tertinggi.

Baca juga: Soal Kudeta, Demokrat Sebut Jhoni Allen Terlibat

Ia juga menantang politisi Demokrat Syarief Hasan yang menudingnya terlibat dalam upaya mengudeta AHY.

"Kalau dia bisa buktikan, ayo buktikan. Tapi kalau tidak bisa buktikan, awas lho. Kalau AHY nuduh saya tidak bisa buktikan, dia mundur dari Ketua Umum, kalau dia nyebut nama saya," ucap Marzuki.

"Pak Syarief Hasan itu nyebut nama saya, buktikan, kalau saya tidak terlibat, mundur dia dari Demokrat," sambung Marzuki.

Ia pun menegaskan tidak pernah melakukan pertemuan dengan Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko untuk mengambil alih Demokrat dari AHY.

"Saya bertemu dengan Pak Moeldoko di mana? Saya telepon apa? Kalau saya ngomong sama dia (Moeldoko), harus buktikan. Kalau tidak bisa buktikan, mundur lho," ucap Marzuki.

Baca juga: Soal Isu Kudeta, Demokrat: Ini Bukan Aksi Baper

Sebelumnya AHY mengungkapkan, ada upaya pengambilalihan paksa kepemimpinan di Partai Demokrat yang bertujuan menjadikan Partai Demokrat sebagai kendaraan politik pada Pemilu 2024.

"Dalam komunikasi mereka, pengambilalihan posisi Ketua Umum Partai Demokrat akan dijadikan jalan atau kendaraan bagi yang bersangkutan sebagai calon presiden dalam Pemilu 2024 mendatang," kata AHY dalam konferensi pers, Senin (1/2/2021).

AHY mengatakan, upaya mengganti paksa Ketua Umum Partai Demokrat itu rencananya dilakukan dengan menyelenggarakan kongres luar biasa (KLB).

AHY menyebutkan, ia sudah menerima laporan dan aduan dari para kader Partai Demokrat di tingkat pusat, daerah, dan cabang yang diajak untuk mengganti Ketua Umum Partai Demokrat.

Baca juga: Dua Momen Saat Partai Demokrat Berseteru dengan Istana...

Nama Marzuki pun disebut terlibat dalam upaya pelengseran AHY dari kursi ketua umum.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Nasional
Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com