Kompas.com - 02/02/2021, 12:39 WIB
Presiden Joko Widodo (kiri) dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo (kedua kiri) menyapa Politisi Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono kanan) di acara Silahturahmi Idul Fitri 1 Syawal 1439 H di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat (15/6/2018). Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Jokowi melakukan silahturahmi lebaran dengan berbagai kalangan masyarakat mulai pejabat negara, menteri Kabinet Kerja dan masyarakat umum yang tinggal di sekitar Kota Bogor, Jawa Barat. ANTARA FOTO/WIDODO S JUSUFPresiden Joko Widodo (kiri) dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo (kedua kiri) menyapa Politisi Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono kanan) di acara Silahturahmi Idul Fitri 1 Syawal 1439 H di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat (15/6/2018). Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Jokowi melakukan silahturahmi lebaran dengan berbagai kalangan masyarakat mulai pejabat negara, menteri Kabinet Kerja dan masyarakat umum yang tinggal di sekitar Kota Bogor, Jawa Barat.

JAKARTA, KOMPAS.com – Hubungan Partai Demokrat dengan Istana kembali memanas. Hal itu dipicu oleh pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang menuding seorang pejabat Istana terlibat dalam upaya mengudeta kepemimpinannya untuk kepentingan Pilpres 2024.

Pejabat Istana yang dimaksud ialah Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko. Mantan Panglima TNI itu kemudian merespons tudingan AHY tersebut.

Moeldoko tak membantah ditemui sejumlah kader Partai Demokrat. Namun ia mengatakan pertemuan tersebut sebatas silaturahim dan tidak membahas perebutan kekuasan di internal Demokrat seperti yang ditudingkan AHY.

Baca juga: Dugaan Makar di Tubuh Demokrat, AHY Surati Presiden Jokowi

Sedianya perseteruan antara Demokrat dan Istana tak hanya kali ini terjadi. Pada 2016, menjelang Pilkada 2017, Partai Demokrat juga pernah berseteru dengan Istana.

Ketika itu ketua umum mereka saat itu, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), merasa dituding oleh pemerintah bahwa ia akan mendanai aksi massa besar-besaran.

Aksi massa itu bertujuan untuk mendorong proses hukum terhadap mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) lantaran pernyataannya yang menyitir Surat Al Maidah ayat 51 dinilai menghina Islam.

Berikut sejumlah konflik antara Demokrat dan Istana yang menyita perhatian publik:

1. Saat SBY merasa dituding mendanai aksi 411

Hubungan Partai Demokrat dan Istana sempat memanas di tengah situasi sosial dan politik yang tegang akibat pernyataan Ahok yang menyitir Surat Al Maidah ayat 51 di masa kampanye Pilkada DKI 2017.

Kala itu beredar isu akan ada demonstrasi besar-besaran untuk mendorong proses hukum terhadap Ahok. Demonstrasi itu direncanakan berlangsung di depan Istana Kepresidenan, Jakarta pada 4 November 2016.

Baca juga: Tiga Poin Jawaban Moeldoko atas Tuduhan Pengambilalihan Partai Demokrat

Hal itu dimulai dengan munculnya kasak-kusuk bahwa SBY yang mendanai aksi massa besar-besaran yang akan berlangsung pada 4 November 2016 di depan Istana Kepresidenan.

Merasa tudingan itu muncul dari Istana, SBY pun menemui sejumlah pejabat pemerintah seperti Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Johan Budi 'Ceramahi' Pimpinan KPK: Tak Ada Gunanya Ajari Orang, kalau Anda Tak Berintegritas

Johan Budi "Ceramahi" Pimpinan KPK: Tak Ada Gunanya Ajari Orang, kalau Anda Tak Berintegritas

Nasional
Ketum PBNU Tegur PCNU Banyuwangi dan Sidoarjo karena Dugaan Terlibat Politik Praktis

Ketum PBNU Tegur PCNU Banyuwangi dan Sidoarjo karena Dugaan Terlibat Politik Praktis

Nasional
Ketua DPR Harap Perjanjian Ekstradisi RI-Singapura Kuatkan Komitmen Penegakan Hukum

Ketua DPR Harap Perjanjian Ekstradisi RI-Singapura Kuatkan Komitmen Penegakan Hukum

Nasional
Eijkman Jelaskan Efektivitas Vaksin Booster Lawan Varian Omicron

Eijkman Jelaskan Efektivitas Vaksin Booster Lawan Varian Omicron

Nasional
Kerangkeng Manusia di Langkat, Pimpinan Komisi III Minta Penegak Hukum Tak Pandang Bulu

Kerangkeng Manusia di Langkat, Pimpinan Komisi III Minta Penegak Hukum Tak Pandang Bulu

Nasional
Airlangga Sebut Penyandang Disabilitas Bisa Jadi Mesin Penggerak Perekonomian

Airlangga Sebut Penyandang Disabilitas Bisa Jadi Mesin Penggerak Perekonomian

Nasional
Aliran Dana Pencucian Uang Mantan Pejabat Ditjen Pajak Diduga Sampai ke Eks Pramugari Siwi Widi Purwanti

Aliran Dana Pencucian Uang Mantan Pejabat Ditjen Pajak Diduga Sampai ke Eks Pramugari Siwi Widi Purwanti

Nasional
PCNU Banyuwangi dan Sidoarjo Penuhi Panggilan PBNU di Jakarta

PCNU Banyuwangi dan Sidoarjo Penuhi Panggilan PBNU di Jakarta

Nasional
KPK Tahan Eks Bupati Bupati Buru Selatan Tagop Sudarsono Soulisa

KPK Tahan Eks Bupati Bupati Buru Selatan Tagop Sudarsono Soulisa

Nasional
TNI AD Segera Bangun Kodim Hingga Satuan Zeni Baru di Awal Kepindahan Ibu Kota Negara

TNI AD Segera Bangun Kodim Hingga Satuan Zeni Baru di Awal Kepindahan Ibu Kota Negara

Nasional
Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Langkat, Penyelenggara Negara yang Terlibat Perdagangan Orang Bisa Dikenai Pidana Tambahan

Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Langkat, Penyelenggara Negara yang Terlibat Perdagangan Orang Bisa Dikenai Pidana Tambahan

Nasional
Jadi Tersangka KPK, Eks Bupati Buru Selatan Punya Harta Rp 15,8 Miliar

Jadi Tersangka KPK, Eks Bupati Buru Selatan Punya Harta Rp 15,8 Miliar

Nasional
Perjanjian Ekstradisi Disepakati, Ini Daftar Koruptor yang Diduga Masih dan Sempat Kabur ke Singapura

Perjanjian Ekstradisi Disepakati, Ini Daftar Koruptor yang Diduga Masih dan Sempat Kabur ke Singapura

Nasional
Jadi Tersangka KPK, Eks Bupati Buru Selatan Diduga Terima Suap Rp 10 Miliar Terkait Proyek Infrastruktur

Jadi Tersangka KPK, Eks Bupati Buru Selatan Diduga Terima Suap Rp 10 Miliar Terkait Proyek Infrastruktur

Nasional
Eks Bupati Buru Selatan Jadi Tersangka, Kerap Tentukan Pemenang Proyek

Eks Bupati Buru Selatan Jadi Tersangka, Kerap Tentukan Pemenang Proyek

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.