Kompas.com - 02/02/2021, 12:39 WIB
Presiden Joko Widodo (kiri) dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo (kedua kiri) menyapa Politisi Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono kanan) di acara Silahturahmi Idul Fitri 1 Syawal 1439 H di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat (15/6/2018). Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Jokowi melakukan silahturahmi lebaran dengan berbagai kalangan masyarakat mulai pejabat negara, menteri Kabinet Kerja dan masyarakat umum yang tinggal di sekitar Kota Bogor, Jawa Barat. ANTARA FOTO/WIDODO S JUSUFPresiden Joko Widodo (kiri) dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo (kedua kiri) menyapa Politisi Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono kanan) di acara Silahturahmi Idul Fitri 1 Syawal 1439 H di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat (15/6/2018). Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Jokowi melakukan silahturahmi lebaran dengan berbagai kalangan masyarakat mulai pejabat negara, menteri Kabinet Kerja dan masyarakat umum yang tinggal di sekitar Kota Bogor, Jawa Barat.

JAKARTA, KOMPAS.com – Hubungan Partai Demokrat dengan Istana kembali memanas. Hal itu dipicu oleh pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang menuding seorang pejabat Istana terlibat dalam upaya mengudeta kepemimpinannya untuk kepentingan Pilpres 2024.

Pejabat Istana yang dimaksud ialah Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko. Mantan Panglima TNI itu kemudian merespons tudingan AHY tersebut.

Moeldoko tak membantah ditemui sejumlah kader Partai Demokrat. Namun ia mengatakan pertemuan tersebut sebatas silaturahim dan tidak membahas perebutan kekuasan di internal Demokrat seperti yang ditudingkan AHY.

Baca juga: Dugaan Makar di Tubuh Demokrat, AHY Surati Presiden Jokowi

Sedianya perseteruan antara Demokrat dan Istana tak hanya kali ini terjadi. Pada 2016, menjelang Pilkada 2017, Partai Demokrat juga pernah berseteru dengan Istana.

Ketika itu ketua umum mereka saat itu, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), merasa dituding oleh pemerintah bahwa ia akan mendanai aksi massa besar-besaran.

Aksi massa itu bertujuan untuk mendorong proses hukum terhadap mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) lantaran pernyataannya yang menyitir Surat Al Maidah ayat 51 dinilai menghina Islam.

Berikut sejumlah konflik antara Demokrat dan Istana yang menyita perhatian publik:

1. Saat SBY merasa dituding mendanai aksi 411

Hubungan Partai Demokrat dan Istana sempat memanas di tengah situasi sosial dan politik yang tegang akibat pernyataan Ahok yang menyitir Surat Al Maidah ayat 51 di masa kampanye Pilkada DKI 2017.

Kala itu beredar isu akan ada demonstrasi besar-besaran untuk mendorong proses hukum terhadap Ahok. Demonstrasi itu direncanakan berlangsung di depan Istana Kepresidenan, Jakarta pada 4 November 2016.

Baca juga: Tiga Poin Jawaban Moeldoko atas Tuduhan Pengambilalihan Partai Demokrat

Hal itu dimulai dengan munculnya kasak-kusuk bahwa SBY yang mendanai aksi massa besar-besaran yang akan berlangsung pada 4 November 2016 di depan Istana Kepresidenan.

Merasa tudingan itu muncul dari Istana, SBY pun menemui sejumlah pejabat pemerintah seperti Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jadi Tersangka, Bupati Langkat Terlibat Kasus Suap Proyek Lelang di 2 Dinas

Jadi Tersangka, Bupati Langkat Terlibat Kasus Suap Proyek Lelang di 2 Dinas

Nasional
Kronologi OTT Bupati Langkat, Sempat Kabur sebelum Menyerahkan Diri

Kronologi OTT Bupati Langkat, Sempat Kabur sebelum Menyerahkan Diri

Nasional
KPK Tetapkan 5 Tersangka Lain dalam Kasus Korupsi di Langkat, Termasuk Saudara Bupati

KPK Tetapkan 5 Tersangka Lain dalam Kasus Korupsi di Langkat, Termasuk Saudara Bupati

Nasional
KPK Tetapkan Bupati Langkat Tersangka, Barang Bukti Rp 786 Juta

KPK Tetapkan Bupati Langkat Tersangka, Barang Bukti Rp 786 Juta

Nasional
Terjaring OTT KPK, Bupati Langkat Tiba di Gedung Merah Putih

Terjaring OTT KPK, Bupati Langkat Tiba di Gedung Merah Putih

Nasional
Kejagung Kembali Periksa 2 Saksi dari PT DNK dalam Kasus Dugaan Korupsi Satelit Kemenhan

Kejagung Kembali Periksa 2 Saksi dari PT DNK dalam Kasus Dugaan Korupsi Satelit Kemenhan

Nasional
Kasus Covid-19 Mulai Naik Lagi, Kapolri Minta Masyarakat Tetap Waspada

Kasus Covid-19 Mulai Naik Lagi, Kapolri Minta Masyarakat Tetap Waspada

Nasional
KPK Dalami Aliran Uang Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi yang Diterima dari Perantaranya

KPK Dalami Aliran Uang Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi yang Diterima dari Perantaranya

Nasional
Lima Mobil di DPR Berpelat Mirip Polisi, Mabes Sebut Salah Satunya Milik Arteria Dahlan

Lima Mobil di DPR Berpelat Mirip Polisi, Mabes Sebut Salah Satunya Milik Arteria Dahlan

Nasional
Lima Mobil Anggota DPR Pakai Pelat Polisi, Bolehkah Sipil Gunakan Pelat Nomor 'Dewa'?

Lima Mobil Anggota DPR Pakai Pelat Polisi, Bolehkah Sipil Gunakan Pelat Nomor "Dewa"?

Nasional
Tiba di KPK, 7 Orang yang Terjaring OTT di Langkat Akan Jalani Pemeriksaan Lanjutan

Tiba di KPK, 7 Orang yang Terjaring OTT di Langkat Akan Jalani Pemeriksaan Lanjutan

Nasional
Disebut Datang Acara Baiat ISIS, Kuasa Hukum: Munarman Tidak Tertarik dengan yang Kontra NKRI

Disebut Datang Acara Baiat ISIS, Kuasa Hukum: Munarman Tidak Tertarik dengan yang Kontra NKRI

Nasional
Jaksa Agung Tegaskan Hanya Akan Usut Pihak Sipil dalam Dugaan Kasus Korupsi Satelit Kemenhan

Jaksa Agung Tegaskan Hanya Akan Usut Pihak Sipil dalam Dugaan Kasus Korupsi Satelit Kemenhan

Nasional
Berkas Perkara Dua Terdakwa Kasus Suap Pajak Dilimpahkan ke PN Tipikor Jakarta

Berkas Perkara Dua Terdakwa Kasus Suap Pajak Dilimpahkan ke PN Tipikor Jakarta

Nasional
Ini Kriteria Calon Kepala Badan Otorita IKN Menurut KSP

Ini Kriteria Calon Kepala Badan Otorita IKN Menurut KSP

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.