Dugaan Makar di Demokrat, AHY Sebut Keterlibatan Kader yang Dipecat karena Korupsi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menyebut, ada mantan kader dan kader Partai Demokrat yang terlibat dalam upaya mengambil alih posisi Ketua Umum Partai Demokrat secara paksa.

AHY mengatakan, salah satu mantan kader yang dimaksud sudah dipecat dari Partai Demokrat pada 9 tahun yang lalu karena terlibat kasus korupsi.

"Satu mantan kader yang sudah 9 tahun diberhentikan dengan tidak hormat dari partai karena menjalani hukuman akibat korupsi, dan satu mantan kader yang keluar dari partai 3 tahun lalu," kata AHY dalam konferensi pers yang ditayangkan akun YouTube Agus Yudhoyono, Senin (1/2/2021).

Baca juga: Dugaan Makar di Tubuh Demokrat, AHY Surati Presiden Jokowi

Agus mengatakan, pelaku gerakan tersebut terdiri dari lima orang.

Selain dua orang mantan kader di atas, AHY menyebut ada 1 kader aktif Partai Demokrat dan 1 kader Partai Demokrat yang sudah 6 tahun tidak aktif yang turut terlibat.

"Sedangkan yang nonkader partai adalah seorang pejabat tinggi pemerintahan yang, sekali lagi, sedang kami mintakan konfimasi dan klarifikasinya kepada Presiden Joko Widodo," kata Agus.

AHY mengaku telah menerima aduan dari para kader Partai Demokrat di tingkat pusat, daerah, maupun cabang, terkait gerakan tersebut.

Ia mengatakan, para kader dihubungi dan diajak untuk mengganti ketua umum Partai Demokrat melalui mekanisme kongres luar biasa (KLB).

Baca juga: AHY Sebut Demokrat Akan Diambil Alih untuk Jadi Kendaraan Politik Pemilu 2024

Menurut AHY, para pelaku yakin gerakan tersebut akan sukses karena mereka mengklaim telah mendapat dukungan dari sejumlah petinggi negara.

"Berdasarkan penuturan saksi dalam berita acara pemeriksaan, untuk memenuhi syarat dilaksanakannya KLB, pelaku gerakan menargetkan 360 orang para pemegang suara yang harus diajak dan dipengaruhi dengan imbalan uang dalam jumlah yang besar," ujar AHY

Adapun, gerakan mengambil alih posisi ketua umum Partai Demokrat itu disebut bertujuan untuk menjadikan Partai Demokrat sebagai kendaraan politik pada Pemilu 2024 mendatang.