Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

493.133 Tenaga Kesehatan Divaksin Covid-19, 22.548 di Antaranya Sudah Terima Dosis ke-2

Kompas.com - 31/01/2021, 18:42 WIB
Diamanty Meiliana

Editor

Sumber Antara

JAKARTA, KOMPAS.com - Dari 1.531.072 sasaran vaksinasi Covid-19 tahap pertama, sebanyak 493.133 tenaga kesehatan di 92 kabupaten/kota yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia sudah divaksinasi.

Dikutip dari Antara, menurut data Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Minggu (31/1/2021), di antara 493.133 tenaga kesehatan tersebut 22.548 orang sudah menerima vaksin dosis kedua.

Dari 1.531.072 sumber daya manusia kesehatan (SDMK) yang ditargetkan menerima vaksin, 1.500.721 orang di antaranya sudah melakukan registrasi ulang untuk melakukan proses vaksinasi kedua.

Baca juga: Simak 4 Pertanyaan yang Belum Terjawab soal Vaksin Covid-19

Pemerintah menargetkan akan melakukan vaksinasi COVID-19 terhadap total 181.554.465 orang penduduk Indonesia atau sekitar 70 persen dari total populasi.

Hal itu dilakukan untuk mencapai kekebalan kelompok atau herd immunity terhadap penyakit yang disebabkan virus SARS-CoV-2 itu.

Tenaga kesehatan menjadi target pertama dari proses vaksinasi tersebut.

Setelah program vaksinasi untuk tenaga kesehatan tahap pertama, selanjutnya vaksinasi tahap kedua akan diberikan pada petugas publik, seperti TNI-Polri, dan para pekerja yang bertugas di tempat publik yang bertemu dengan banyak orang dan kelompok lansia.

Baca juga: Bagaimana Vaksin Covid-19 Dibuat dan Cara Kerjanya?

Pemerintah menargetkan memvaksinasi 17,4 juta petugas publik dan 21,5 juta lansia pada tahap kedua yang akan dimulai pada Februari 2021 hingga April 2021.

Kedua kelompok ini mendapatkan vaksinasi karena dinilai sebagai kelompok yang berisiko tinggi tertular virus corona.

Selanjutnya, pada periode April 2021 hingga Maret 2022, yakni pada tahap ketiga untuk 63,9 juta masyarakat rentan yang berada di daerah dengan risiko penularan tinggi, serta 77,4 juta masyarakat lainnya yang akan divaksinasi pada tahap terakhir.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com