Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Satgas Akui Program Vaksinasi Covid-19 Berjalan Lambat di Awal

Kompas.com - 28/01/2021, 09:35 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Vaksinasi Covid-19 di Indonesia sudah dimulai sejak 13 Januari 2021. Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengakui bahwa kecepatan program vaksinasi masih terbatas pada awal penyelenggaraan.

Namun, pemerintah terus berupaya memperbaiki hal ini.

"Memang bisa saja keterlambatan mungkin di bagian awal, nanti bisa disusul dengan waktu selanjutnya. Begitu juga selanjutnya. Jadi saling membuat targetnya tersebut akhirnya harus dipenuhi," kata Wiku di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (27/1/2021).

Baca juga: Vaksinasi Baru Jalan 0,13 Persen, Kabupaten Brebes Diminta Kejar Target

Wiku menyebutkan, jumlah penduduk Indonesia yang akan divaksin cukup banyak. Angkanya mencapai 182 juta jiwa atau 70 persen dari jumlah total penduduk.

Oleh karenanya, vaksinasi membutuhkan proses yang panjang. Perencanaannya pun terus disesuaikan dengan perkembangan situasi pandemi.

Namun demikian, kata Wiku, pemerintah memastikan bahwa rakyat Indonesia akan mendapat vaksinasi dengan baik demi mencapai kekebalan komunitas atau herd immunity.

"Jadi jangan khawatir, pemerintah memastikan ketersediaan vaksin dan jadwal vaksin seoptimal mungkin," ujarnya.

Sebelumnya juga diungkap oleh Presiden Joko Widodo. Jokowi menyebutkan, vaksinasi baru menjangkau sekitar 250.000 tenaga kesehatan.

Angka itu dihitung sejak awal dimulainya vaksinasi, yakni 13 Januari 2021.

"Biasa di awal itu ada manajemen lapangan yang perlu diperbaiki sehingga hari ini memang kita baru mendapatkan lebih kurang 250.000 yang sudah divaksin untuk nakes (tenaga kesehatan)," kata Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu.

Meski begitu, kata Jokowi, dalam satu dua hari terakhir terjadi lonjakan vaksinasi terhadap para dokter dan perawat.

Lonjakan tersebut jumlahnya cukup tajam hingga mencapai 50.000 vaksinasi dalam sehari.

Baca juga: Angka Realisasi Vaksinasi di Brebes Masih Rendah, Kadinkes: Besok Kita Eksekusi

Jokowi berharap, dengan ketersediaan sumber daya yang ada, kecepatan vaksinasi Covid-19 dapat terus ditingkatkan.

Namun demikian, ia menyadari bahwa untuk mencapai target tersebut ada banyak hal yang harus diperbaiki.

"Kita harapkan memang targetnya karena kita memiliki 30.000 vaksinator yang ada di lebih kurang 10.000 puskesmas kita maupun 3.000 rumah sakit kita, kita harapkan sebetulnya sehari paling tidak bisa 900-1 juta yang bisa divaksin," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com