Menlu: 2020, Pemerintah Pulangkan 589 ABK WNI yang Alami Masalah di Kapal China

Kompas.com - 26/01/2021, 12:49 WIB
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan isu anak buah kapal (ABK) yang bermasalah di kapal perikanan, khususnya milik perusahaan atau warga negara China mengalami peningkatan di tahun 2020.

Dari total 692 ABK yang tercatat mengalami permasalahan di 115 kapal berbendera China, pemerintah telah memulangkan 589 ABK dari 98 kapal.

"Berbagai upaya alhamdulillah telah membuahkan hasil dan hingga Desember 2020, telah berhasil dipulangkan 589 ABK dari 98 kapal ikan, termasuk pemulangan secara langsung melalui jalur laur sejumlah 163 ABK," kata Retno dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR, Selasa (26/1/2021).

Baca juga: Data dan Identitas ABK yang Hilang Setelah Tabrakan Kapal di Perairan Surabaya

Ia mengatakan, persoalan ABK di kapal perikanan asing ini memang harus ditangani secara serius dan menyeluruh.

Retno menyebut, untuk mengatasi persoalan ABK di kapal ikan China misalnya, Kemenlu melakukan berbagai upaya dan pendekatan diplomasi baik secara bilateral maupun multilateral.

"Secara bilateral misalnya, komunikasi tingkat tinggi telah dilakukan secara intensif antara lain dengan Menlu RRT untuk penanganan kasus ABK ini," ucapnya.

Selain meminta China segera menyelesaikan kasus yang sedang terjadi, pemerintah Indonesia meminta pemerintah China melakukan pengawasan lebih ketat kepada perusahaan kapal terhadap situasi kerja para ABK.

"Sehingga berbagai masalah tersebut tidak terulang lagi," ujar Retno.

Selain itu, Retno mengatakan, Indonesia juga sedang mendorong mekanisme kerja sama bilateral hukum timbal balik.

Sementara itu, dalam aspek multilateral, Indonesia mengagas kebijakan pergantian awak kapal pada pelayaran internasional dan pemberian kepastian keamanan bagi awak kapal selama pandemi Covid-19.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Gus Yahya Minta Partai Tak Gunakan NU Jadi Senjata Kompetisi Politik

Gus Yahya Minta Partai Tak Gunakan NU Jadi Senjata Kompetisi Politik

Nasional
KIB Buka Pintu Cak Imin Bergabung, tapi Soal Capres Nanti Dulu

KIB Buka Pintu Cak Imin Bergabung, tapi Soal Capres Nanti Dulu

Nasional
PPKM Jawa-Bali: Kapasitas Pengunjung Supermarket, Pasar Tradisional hingga Toko Kelontong 60-100 Persen

PPKM Jawa-Bali: Kapasitas Pengunjung Supermarket, Pasar Tradisional hingga Toko Kelontong 60-100 Persen

Nasional
DPR Akan Sahkan Revisi UU PPP Hari Ini

DPR Akan Sahkan Revisi UU PPP Hari Ini

Nasional
Jabodetabek PPKM Level 1, 'Work From Office' Bisa 100 Persen

Jabodetabek PPKM Level 1, "Work From Office" Bisa 100 Persen

Nasional
Ke Kendal, Mensos Risma Serahkan Donasi Rp 67,7 Juta kepada Penderita Tumor Otak

Ke Kendal, Mensos Risma Serahkan Donasi Rp 67,7 Juta kepada Penderita Tumor Otak

Nasional
Ketika Eks Pegawai Tawarkan Bantuan ke KPK untuk Cari Harun Masiku

Ketika Eks Pegawai Tawarkan Bantuan ke KPK untuk Cari Harun Masiku

Nasional
Munculnya Partai Mahasiswa Indonesia yang Kini Dipersoalkan Parkindo 1945

Munculnya Partai Mahasiswa Indonesia yang Kini Dipersoalkan Parkindo 1945

Nasional
KPK-Kejaksaan Disarankan Punya Standar Hukuman Berat Bagi Koruptor

KPK-Kejaksaan Disarankan Punya Standar Hukuman Berat Bagi Koruptor

Nasional
Sederet Aturan Baru Penulisan Nama di Dokumen Kependudukan: Tak Boleh Lebihi 60 Huruf-Dilarang Disingkat

Sederet Aturan Baru Penulisan Nama di Dokumen Kependudukan: Tak Boleh Lebihi 60 Huruf-Dilarang Disingkat

Nasional
PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang, 171 Daerah Berstatus Level 1

PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang, 171 Daerah Berstatus Level 1

Nasional
[POPULER NASIONAL] Aturan Baru Penulisan Nama di E-KTP | 'Basa-basi Politik' Jokowi ke Ganjar

[POPULER NASIONAL] Aturan Baru Penulisan Nama di E-KTP | "Basa-basi Politik" Jokowi ke Ganjar

Nasional
PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, 41 Daerah Berstatus Level 1 Termasuk Jabodetabek

PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, 41 Daerah Berstatus Level 1 Termasuk Jabodetabek

Nasional
Ambisi Cak Imin Jadi Capres, antara Guyon Politik dan Elektabilitas Minim

Ambisi Cak Imin Jadi Capres, antara Guyon Politik dan Elektabilitas Minim

Nasional
Pemerintah Perpanjang PPKM Luar Jawa-Bali Selama 2 Pekan

Pemerintah Perpanjang PPKM Luar Jawa-Bali Selama 2 Pekan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.