Menlu: 2020, Pemerintah Pulangkan 589 ABK WNI yang Alami Masalah di Kapal China

Kompas.com - 26/01/2021, 12:49 WIB
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi bersiap mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/1/2021). Rapat tersebut membahas perkembangan diplomasi vaksin COVID-19 guna program vaksinasi nasional, kebijakan pelindungan WNI di luar negeri dalam menghadapi gelombang kedua COVID-19 dan kebijakan politik luar negeri Indonesia terhadap perkembangan di dunia. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/foc. ANTARA FOTO/MUHAMMAD ADIMAJAMenteri Luar Negeri Retno Marsudi bersiap mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/1/2021). Rapat tersebut membahas perkembangan diplomasi vaksin COVID-19 guna program vaksinasi nasional, kebijakan pelindungan WNI di luar negeri dalam menghadapi gelombang kedua COVID-19 dan kebijakan politik luar negeri Indonesia terhadap perkembangan di dunia. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/foc.
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan isu anak buah kapal ( ABK) yang bermasalah di kapal perikanan, khususnya milik perusahaan atau warga negara China mengalami peningkatan di tahun 2020.

Dari total 692 ABK yang tercatat mengalami permasalahan di 115 kapal berbendera China, pemerintah telah memulangkan 589 ABK dari 98 kapal.

"Berbagai upaya alhamdulillah telah membuahkan hasil dan hingga Desember 2020, telah berhasil dipulangkan 589 ABK dari 98 kapal ikan, termasuk pemulangan secara langsung melalui jalur laur sejumlah 163 ABK," kata Retno dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR, Selasa (26/1/2021).

Baca juga: Data dan Identitas ABK yang Hilang Setelah Tabrakan Kapal di Perairan Surabaya

Ia mengatakan, persoalan ABK di kapal perikanan asing ini memang harus ditangani secara serius dan menyeluruh.

Retno menyebut, untuk mengatasi persoalan ABK di kapal ikan China misalnya, Kemenlu melakukan berbagai upaya dan pendekatan diplomasi baik secara bilateral maupun multilateral.

"Secara bilateral misalnya, komunikasi tingkat tinggi telah dilakukan secara intensif antara lain dengan Menlu RRT untuk penanganan kasus ABK ini," ucapnya.

Selain meminta China segera menyelesaikan kasus yang sedang terjadi, pemerintah Indonesia meminta pemerintah China melakukan pengawasan lebih ketat kepada perusahaan kapal terhadap situasi kerja para ABK.

"Sehingga berbagai masalah tersebut tidak terulang lagi," ujar Retno.

Selain itu, Retno mengatakan, Indonesia juga sedang mendorong mekanisme kerja sama bilateral hukum timbal balik.

Sementara itu, dalam aspek multilateral, Indonesia mengagas kebijakan pergantian awak kapal pada pelayaran internasional dan pemberian kepastian keamanan bagi awak kapal selama pandemi Covid-19.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sidang Kasus Kerumunan dan Tes Usap Rizieq Shihab Akan Digelar di PN Jakarta Timur

Sidang Kasus Kerumunan dan Tes Usap Rizieq Shihab Akan Digelar di PN Jakarta Timur

Nasional
Kritik Perpres soal Investasi Miras, Sekum Muhammadiyah: Pemerintah Mestinya Bina Moral Masyarakat

Kritik Perpres soal Investasi Miras, Sekum Muhammadiyah: Pemerintah Mestinya Bina Moral Masyarakat

Nasional
Amien Rais Minta Jokowi Batalkan Perpres soal Investasi Miras

Amien Rais Minta Jokowi Batalkan Perpres soal Investasi Miras

Nasional
Irjen Napoleon Sebut Tak Ada Fakta yang Buktikan Keterlibatannya dalam Kasus Djoko Tjandra

Irjen Napoleon Sebut Tak Ada Fakta yang Buktikan Keterlibatannya dalam Kasus Djoko Tjandra

Nasional
IDI Sarankan Cakupan Penerima Insentif Terkait Penanganan Covid-19 Diperluas

IDI Sarankan Cakupan Penerima Insentif Terkait Penanganan Covid-19 Diperluas

Nasional
KPU Siapkan Data Pemilih Pemilu 2019 dan Pilkada 2020 untuk Vaksinasi Covid-19

KPU Siapkan Data Pemilih Pemilu 2019 dan Pilkada 2020 untuk Vaksinasi Covid-19

Nasional
Lembaga Eijkman: Pendonor Plasma Konvalesen Tak Akan Alami Efek Samping

Lembaga Eijkman: Pendonor Plasma Konvalesen Tak Akan Alami Efek Samping

Nasional
Dirut PT PAL Budiman Saleh Segera Diadili Terkait Korupsi di PT DI

Dirut PT PAL Budiman Saleh Segera Diadili Terkait Korupsi di PT DI

Nasional
Soal Pandemi Covid-19 Dapat Jadi Endemik, IDI: Masih Hipotesis

Soal Pandemi Covid-19 Dapat Jadi Endemik, IDI: Masih Hipotesis

Nasional
Doni Monardo Ajak Penyintas Covid-19 Jadi Donor Plasma Konvalesen

Doni Monardo Ajak Penyintas Covid-19 Jadi Donor Plasma Konvalesen

Nasional
Besok, KPU dan Kemenkes Teken MoU Akses Data Pemilih untuk Vaksinasi Covid-19

Besok, KPU dan Kemenkes Teken MoU Akses Data Pemilih untuk Vaksinasi Covid-19

Nasional
Pihak Kepolisian Tak Hadir, Sidang Praperadilan Rizieq Shihab Kembali Ditunda

Pihak Kepolisian Tak Hadir, Sidang Praperadilan Rizieq Shihab Kembali Ditunda

Nasional
Vaksinasi Covid-19 di Lingkungan DPR Berjalan Tertib dan Sesuai Prokes

Vaksinasi Covid-19 di Lingkungan DPR Berjalan Tertib dan Sesuai Prokes

Nasional
IDI: Vaksinasi Cara Paling Etis Capai Herd Immunity

IDI: Vaksinasi Cara Paling Etis Capai Herd Immunity

Nasional
Demokrat Anggap Jhoni Allen Memanipulasi Sejarah Pendirian Partai

Demokrat Anggap Jhoni Allen Memanipulasi Sejarah Pendirian Partai

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X