Menlu: 2020, Pemerintah Pulangkan 589 ABK WNI yang Alami Masalah di Kapal China

Kompas.com - 26/01/2021, 12:49 WIB
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi bersiap mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/1/2021). Rapat tersebut membahas perkembangan diplomasi vaksin COVID-19 guna program vaksinasi nasional, kebijakan pelindungan WNI di luar negeri dalam menghadapi gelombang kedua COVID-19 dan kebijakan politik luar negeri Indonesia terhadap perkembangan di dunia. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/foc. ANTARA FOTO/MUHAMMAD ADIMAJAMenteri Luar Negeri Retno Marsudi bersiap mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/1/2021). Rapat tersebut membahas perkembangan diplomasi vaksin COVID-19 guna program vaksinasi nasional, kebijakan pelindungan WNI di luar negeri dalam menghadapi gelombang kedua COVID-19 dan kebijakan politik luar negeri Indonesia terhadap perkembangan di dunia. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/foc.
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan isu anak buah kapal (ABK) yang bermasalah di kapal perikanan, khususnya milik perusahaan atau warga negara China mengalami peningkatan di tahun 2020.

Dari total 692 ABK yang tercatat mengalami permasalahan di 115 kapal berbendera China, pemerintah telah memulangkan 589 ABK dari 98 kapal.

"Berbagai upaya alhamdulillah telah membuahkan hasil dan hingga Desember 2020, telah berhasil dipulangkan 589 ABK dari 98 kapal ikan, termasuk pemulangan secara langsung melalui jalur laur sejumlah 163 ABK," kata Retno dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR, Selasa (26/1/2021).

Baca juga: Data dan Identitas ABK yang Hilang Setelah Tabrakan Kapal di Perairan Surabaya

Ia mengatakan, persoalan ABK di kapal perikanan asing ini memang harus ditangani secara serius dan menyeluruh.

Retno menyebut, untuk mengatasi persoalan ABK di kapal ikan China misalnya, Kemenlu melakukan berbagai upaya dan pendekatan diplomasi baik secara bilateral maupun multilateral.

"Secara bilateral misalnya, komunikasi tingkat tinggi telah dilakukan secara intensif antara lain dengan Menlu RRT untuk penanganan kasus ABK ini," ucapnya.

Selain meminta China segera menyelesaikan kasus yang sedang terjadi, pemerintah Indonesia meminta pemerintah China melakukan pengawasan lebih ketat kepada perusahaan kapal terhadap situasi kerja para ABK.

"Sehingga berbagai masalah tersebut tidak terulang lagi," ujar Retno.

Selain itu, Retno mengatakan, Indonesia juga sedang mendorong mekanisme kerja sama bilateral hukum timbal balik.

Sementara itu, dalam aspek multilateral, Indonesia mengagas kebijakan pergantian awak kapal pada pelayaran internasional dan pemberian kepastian keamanan bagi awak kapal selama pandemi Covid-19.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PKS dan PPP Beri Sinyal Bentuk Koalisi Partai Umat untuk 2024

PKS dan PPP Beri Sinyal Bentuk Koalisi Partai Umat untuk 2024

Nasional
ICW Nilai Satgas BLBI Jadi Proses Cuci Tangan Pemerintah atas Revisi UU KPK

ICW Nilai Satgas BLBI Jadi Proses Cuci Tangan Pemerintah atas Revisi UU KPK

Nasional
Pembungkaman Kritik dan Memburuknya Kebebasan Berekspresi di Era Jokowi

Pembungkaman Kritik dan Memburuknya Kebebasan Berekspresi di Era Jokowi

Nasional
Jokowi: Pertumbuhan Ekonomi Kuartal II 2021 Harus di Atas 7 Persen

Jokowi: Pertumbuhan Ekonomi Kuartal II 2021 Harus di Atas 7 Persen

Nasional
DPR Jadi Relawan Vaksin Nusantara, Pengamat: Bisa Dianggap Politisasi Vaksin

DPR Jadi Relawan Vaksin Nusantara, Pengamat: Bisa Dianggap Politisasi Vaksin

Nasional
Kasus Korupsi Asabri, Kejagung Periksa Adik Benny Tjokro sebagai Saksi

Kasus Korupsi Asabri, Kejagung Periksa Adik Benny Tjokro sebagai Saksi

Nasional
Banyak PHK akibat Pandemi, Jokowi Minta Program Padat Karya Diperbanyak

Banyak PHK akibat Pandemi, Jokowi Minta Program Padat Karya Diperbanyak

Nasional
RUU Perampasan Aset: Dibutuhkan tetapi Tak Kunjung Disahkan

RUU Perampasan Aset: Dibutuhkan tetapi Tak Kunjung Disahkan

Nasional
Jokowi: Anggaran Jangan Diecer-ecer Sehingga Manfaatnya Tak Dirasakan Rakyat

Jokowi: Anggaran Jangan Diecer-ecer Sehingga Manfaatnya Tak Dirasakan Rakyat

Nasional
Isu Reshuffle, Demokrat Ingatkan Pembantu Presiden Tak Utamakan Syahwat Politik

Isu Reshuffle, Demokrat Ingatkan Pembantu Presiden Tak Utamakan Syahwat Politik

Nasional
Mahfud MD Ingatkan Kepala Daerah Hindari Perilaku Koruptif

Mahfud MD Ingatkan Kepala Daerah Hindari Perilaku Koruptif

Nasional
Jokowi Wanti-wanti Kepala Daerah Tak Memperlambat Investasi

Jokowi Wanti-wanti Kepala Daerah Tak Memperlambat Investasi

Nasional
Saat Pimpinan dan Anggota DPR Jadi Relawan Penelitian Vaksin Nusantara

Saat Pimpinan dan Anggota DPR Jadi Relawan Penelitian Vaksin Nusantara

Nasional
Vaksin Nusantara Diklaim Karya Anak Bangsa, tetapi Komponennya Impor

Vaksin Nusantara Diklaim Karya Anak Bangsa, tetapi Komponennya Impor

Nasional
BPOM: Komponen Utama Pembuatan Vaksin Nusantara Diimpor dari Amerika Serikat

BPOM: Komponen Utama Pembuatan Vaksin Nusantara Diimpor dari Amerika Serikat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X