Jokowi Minta Angka Stunting Diturunkan Jadi 14 Persen pada 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta agar angka stunting di Indonesia diturunkan menjadi 14 persen pada 2024.

Instruksi ini Jokowi sampaikan dalam rapat kabinet terbatas bersama para menteri yang digelar di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (25/1/2021).

"Bapak Presiden telah memberikan arahan kepada kami bahwa sampai tahun 2024 nanti angka stunting Indonesia ditargetkan akan turun mendekati angka 14 persen," kata Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy dalam konferensi pers yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Senin.

Baca juga: Angka Stunting Tinggi, Jokowi Minta Seluruh Daerah Beri Perhatian

Muhadjir mengungkap, angka stunting di Tanah Air masih relatif tinggi yakni 27,6 persen pada tahun 2019.

Diperkirakan, angka ini mengalami kenaikan di tahun 2020 akibat pandemi Covid-19.

Dengan target penurunan hingga 14 persen di tahun 2024, kata Muhadjir, setiap tahun angka stunting harus turun hingga 2,7 persen.

"Ini adalah suatu target yang luar biasa besar, karena itu Bapak Presiden memberikan arahan agar ada langkah-langkah yang luar biasa, yang tidak biasa atau extraordinary," ujarnya.

Baca juga: Pemerintah Daerah Diminta Kreatif Turunkan Angka Stunting

Muhadjir mengungkap, Jokowi memberikan perhatian yang sangat besar terhadap penurunan angka stunting.

Sebab, jika bayi terlanjur ahir stunting, pada usia 1000 awal kehidupan ia akan mengalami perkembangan kecerdasan yang tidak optimal. Kondisi ini akan terus berlangsung hingga dewasa atau usia produktif.

Adapun menurut data Bank Dunia, angka stunting angkatan kerja di Indonesia mencapai 54 persen.

Artinya, dari jumlah total angkatan kerja, 54 persen di antaranya mengalami stunting ketika usia bayi atau masih dalam kandungan.

"Inilah kenapa Bapak Presiden minta perhatian yang sangat-sangat khusus berkaitan dengan masalah stunting ini," kata Muhadjir.

Baca juga: Pemerintah Terus Dorong Percepatan Mencegah Stunting di Desa

Muhadjir menambahkan, penanganan stunting akan mengacu pada Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

Dengan demikian, upaya pembangunan keluarga tidak hanya terbatas pada pembatasan dan penjarangan angka kelahiran, tetapi juga fokus pada penurunan stunting.

"Pembangunan keluarga yang integral salah satunya yang menjadi isu besar adalah masalah penurunan angka stunting," kata dia.