Kompas.com - 22/01/2021, 20:51 WIB
Komisioner  Kompolnas, Poengky Indarti saat memberi keterangan pers di Polda NTB, Jumat sore (12/10) Kompas.com/fitriKomisioner Kompolnas, Poengky Indarti saat memberi keterangan pers di Polda NTB, Jumat sore (12/10)

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) meminta publik tidak salah menafsirkan Pasukan Pengamanan Masyarakat Swakarsa atau Pam Swakarsa yang ingin dihidupkan kembali oleh calon Kapolri Komjen Listyo Sigit Prabowo.

"Mohon jangan disalahtafsirkan dengan Pam Swakarsa tahun 1998. Beda sama sekali dan tidak ada kaitannya," kata Juru Bicara Kompolnas Poengky Indarti, ketika dihubungi Kompas.com, Jumat (22/1/2021).

Baca juga: Penjelasan Polri soal Pam Swakarsa yang Diwacanakan Calon Kapolri Listyo Sigit

Pada era reformasi 1998, Pam Swakarsa merupakan kelompok sipil bersenjata tajam yang dibentuk untuk membendung aksi mahasiswa sekaligus mendukung Sidang Istimewa MPR (SI MPR).

Menurutnya, Pam Swakarsa yang dimaksud Sigit merujuk pada pengamanan swakarsa dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Adapun Pasal 3 ayat (1) mengatur, Pengemban fungsi Kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh: a. Kepolisian Khusus, b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan/atau c. Bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.

Kemudian, pada bagian penjelasan UU Polri, pengamanan swakarsa yakni suatu bentuk pengamanan yang diadakan atas kemauan, kesadaran, dan kepentingan masyarakat sendiri yang kemudian memperoleh pengukuhan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, seperti satuan pengamanan lingkungan dan badan usaha di bidang jasa pengamanan.

Baca juga: Wacana Komjen Listyo Sigit Bentuk Pam Swakarsa Dikhawatirkan Akan Mempersenjatai Sipil

 

Poengky mengatakan, pengamanan swakarsa merupakan wewenang Kapolri dan sudah diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa.

Menurutnya, pengamanan swakarsa tersebut guna membantu fungsi pengamanan kepolisian mengingat jumlah polisi tidak ideal jika dibandingkan dengan total penduduk.

"Jadi praktiknya seperti satpam, security atau siskamling begitu," ucapnya.

Poengky menilai tidak ada masalah dengan pengamanan swakarsa seperti yang dimaksud dalam UU Polri.

"Yang harus diubah adalah mindset ketakutan berpikir yang stuck pada Pam Swakarsa 1998, di mana Pam Swakarsa pada waktu itu tidak ada dasar hukumnya dan pengerahan kelompok kekerasan untuk jadi alat kepentingan politik," tutur dia.

Baca juga: Calon Kapolri Komjen Listyo Sigit Ingin Hidupkan Pam Swakarsa

Sebelumnya, Sigit mengatakan akan kembali menghidupkan Pam Swakarsa untuk mewujudkan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.

"Ke depan, tentunya Pam Swakarsa harus lebih diperanaktifkan dalam mewujudkan harkamtibmas, jadi kita hidupkan kembali," kata Sigit saat mengikuti uji kepatutan dan kelayakan, di Komisi III DPR, Rabu (20/1/2021).

Ia menyebut, Pam Swakarsa akan diintegrasikan dengan perkembangan teknologi informasi dan fasilitas-fasilitas yang ada di Polri.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menhub Prediksi Arus Balik Mudik Lebaran Berlangsung pada 16-17 Mei

Menhub Prediksi Arus Balik Mudik Lebaran Berlangsung pada 16-17 Mei

Nasional
12 Kabupaten/Kota Zona Merah Covid-19, Masyarakat Diminta Shalat Id di Rumah

12 Kabupaten/Kota Zona Merah Covid-19, Masyarakat Diminta Shalat Id di Rumah

Nasional
Menlu Retno: Selamat Idul Fitri 1442 Hijriah, Jangan Lupa Patuhi Protokol Kesehatan

Menlu Retno: Selamat Idul Fitri 1442 Hijriah, Jangan Lupa Patuhi Protokol Kesehatan

Nasional
Jokowi: Idul Fitri Tahun Ini Kita Masih Harus Bersabar dan Menahan Diri

Jokowi: Idul Fitri Tahun Ini Kita Masih Harus Bersabar dan Menahan Diri

Nasional
Menag: Saya Akan Menjadi Imam dan Khatib Shalat Id di Rumah

Menag: Saya Akan Menjadi Imam dan Khatib Shalat Id di Rumah

Nasional
Jokowi: Selamat Hari Raya Idul Fitri, Semoga Indonesia Segera Bangkit dari Pandemi Covid-19

Jokowi: Selamat Hari Raya Idul Fitri, Semoga Indonesia Segera Bangkit dari Pandemi Covid-19

Nasional
Kapolri: Semua Ini Kami Lakukan untuk Menjaga Masyarakat dari Penularan Covid-19

Kapolri: Semua Ini Kami Lakukan untuk Menjaga Masyarakat dari Penularan Covid-19

Nasional
Tinjau Bandara Soekarno-Hatta, Puan Minta Deteksi Covid-19 Diperketat

Tinjau Bandara Soekarno-Hatta, Puan Minta Deteksi Covid-19 Diperketat

Nasional
UPDATE: Sebaran 4.608 Kasus Baru Covid-19, Terbanyak di Jawa Barat

UPDATE: Sebaran 4.608 Kasus Baru Covid-19, Terbanyak di Jawa Barat

Nasional
UPDATE: 8.918.784 Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE: 8.918.784 Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
Kekerasan Militer Israel, Pemerintah Diminta Dorong KTT OKI Lindungi Warga Palestina

Kekerasan Militer Israel, Pemerintah Diminta Dorong KTT OKI Lindungi Warga Palestina

Nasional
UPDATE: Pemeriksaan Spesimen Terkait Covid-19 Mencapai 63.258 Sampel dalam Sehari

UPDATE: Pemeriksaan Spesimen Terkait Covid-19 Mencapai 63.258 Sampel dalam Sehari

Nasional
UPDATE 12 April: Ada 87.034 Suspek Terkait Covid-19

UPDATE 12 April: Ada 87.034 Suspek Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE: Bertambah 152, Kasus Kematian akibat Covid-19 Mencapai 47.617

UPDATE: Bertambah 152, Kasus Kematian akibat Covid-19 Mencapai 47.617

Nasional
UPDATE: Bertambah 4.671, Pasien Sembuh dari Covid-19 Kini 1.584.878

UPDATE: Bertambah 4.671, Pasien Sembuh dari Covid-19 Kini 1.584.878

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X