Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Saya Telah Perintahkan Vaksinasi Covid-19 Tuntas Sebelum Akhir 2021

Kompas.com - 15/01/2021, 21:04 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Program vaksinasi Covid-19 di Indonesia telah dimulai sejak Rabu (13/1/2021). Presiden Joko Widodo menjadi orang pertama yang disuntik vaksin.

Proses vaksinasi pun kini berlanjut ke berbagai provinsi di Tanah Air.

Jokowi menyebut, dirinya telah meminta agar vaksinasi dipercepat dan selesai dalam waktu satu tahun.

"Saya juga telah memerintahkan agar proses vaksinasi pada kurang lebih 181,5 juta rakyat Indonesia bisa diselesaikan sebelum akhir tahun 2021 ini," kata Jokowi saat membuka acara pertemuan industri jasa keuangan 2021, Jumat (15/1/2021).

Baca juga: Jokowi: Kita Ingin Lakukan Banyak Lompatan Meski Sedang Krisis Akibat Pandemi

Jokowi mengatakan, pada 13 Januari lalu dirinya tak seorang diri menerima vaksinasi. Ada sejumlah pihak yang ikut berpartisipasi, mulai dari kalangan pejabat, tokoh agama, hingga pedagang.

Vaksinasi itu berlanjut ke 26 provinsi sehari setelahnya atau 14 Januari. Sementara, pada 15 Januari hari ini, vaksinasi dilanjutkan ke delapan provinsi di Tanah Air.

Jokowi memastikan bahwa pemerintah telah mengamankan stok vaksin Covid-19 hingga 426 juta dosis. Vaksin tersebut berasal dari 4 perusahaan dari negara berbeda.

Ditargetkan, pada Januari ini vaksinasi dapat dilakukan terhadap 3 juta rakyat. Kemudian, pada Febuari rencananya penyuntikan dilakukan kepada 4,7 juta masyarakat.

Vaksinasi pada bulan Maret ditargetkan menyasar 8,5 juta warga, bulan April 16,6 juta warga, Mei 24, 9 juta warga, dan Juni 34,9 juta warga.

"Itu di dalam perencanaan yang telah kita buat meskipun bisa berubah lebih banyak lagi kita harapkan," ujar Jokowi.

Jokowi memastikan bahwa vaksin Covid-19 aman digunakan. Seluruh prosedur dan tahapan pengembangan vaksin, termasuk uji klinis, telah dilalui dengan baik dan berjalan lancar. 

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) pun sudah mengeluarkan izin penggunaan darurat atau emergency use authorization (EUA) vaksin.

Hasil efikasi (khasiat) vaksin juga telah diuji dan dinyatakan berada di atas standar yang ditetapkan oleh Badan Kesehatan Dunia atau World Health Organization (WHO).

Selain itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) sudah menyatakan bahwa vaksin halal.

Baca juga: Jokowi: Kita Harus Optimistis Awal 2021 Jadi Titik Balik Pandemi di RI

Jokowi berharap, vaksinasi menjadi langkah besar yang membawa Indonesia keluar dari pandemi.

Diharapkan, vaksinasi dapat memberikan perlindungan kesehatan dan keselamatan pada rakyat serta mempercepat pemulihan ekonomi nasional.

"Vaksinasi adalah game changer, adalah kunci yang sangat menentukan agar masyarakat bisa bekerja kembali, anak-anak kita bisa belajar di sekolah lagi, dan agar kita bisa kembali beribadah dengan tenang, dan juga agar perekonomian nasional kita bisa segera bangkit," kata Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

Nasional
TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

Nasional
Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

Nasional
PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

Nasional
Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

Nasional
Pengamat: Yang Berhak Minta PDI-P Cabut Menteri Hanya Jokowi, TKN Siapa?

Pengamat: Yang Berhak Minta PDI-P Cabut Menteri Hanya Jokowi, TKN Siapa?

Nasional
Klarifikasi Unggahan di Instagram, Zita: Postingan Kopi Berlatar Belakang Masjidilharam untuk Pancing Diskusi

Klarifikasi Unggahan di Instagram, Zita: Postingan Kopi Berlatar Belakang Masjidilharam untuk Pancing Diskusi

Nasional
PDI-P “Move On” Pilpres, Fokus Menangi Pilkada 2024

PDI-P “Move On” Pilpres, Fokus Menangi Pilkada 2024

Nasional
Sandiaga Usul PPP Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, Mardiono: Keputusan Strategis lewat Mukernas

Sandiaga Usul PPP Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, Mardiono: Keputusan Strategis lewat Mukernas

Nasional
Rakernas PDI-P Akan Rumuskan Sikap Politik Usai Pilpres, Koalisi atau Oposisi di Tangan Megawati

Rakernas PDI-P Akan Rumuskan Sikap Politik Usai Pilpres, Koalisi atau Oposisi di Tangan Megawati

Nasional
Bareskrim Periksa Eks Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Terkait Kasus Dokumen RUPSLB BSB

Bareskrim Periksa Eks Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Terkait Kasus Dokumen RUPSLB BSB

Nasional
Lempar Sinyal Siap Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Kita Ingin Berbuat Lebih untuk Bangsa

Lempar Sinyal Siap Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Kita Ingin Berbuat Lebih untuk Bangsa

Nasional
Anies: Yang Lain Sudah Tahu Belok ke Mana, Kita Tunggu PKS

Anies: Yang Lain Sudah Tahu Belok ke Mana, Kita Tunggu PKS

Nasional
Nasdem: Anies 'Top Priority' Jadi Cagub DKI

Nasdem: Anies "Top Priority" Jadi Cagub DKI

Nasional
Sekjen PDI-P: Banyak Pengurus Ranting Minta Pertemuan Megawati-Jokowi Tak Terjadi

Sekjen PDI-P: Banyak Pengurus Ranting Minta Pertemuan Megawati-Jokowi Tak Terjadi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com