Profil Mulyadi Tamsir, Eks Ketum PB HMI di Daftar Penumpang Sriwijaya Air SJ 182

Kompas.com - 10/01/2021, 15:32 WIB
Presiden Joko Widodo didampingi Ketua Umum PB HMI, Mulyadi Tamsir tiba di Auditorium Universitas Pattimura Ambon untuk membuka Kongres HMI ke-30, Rabu (14/2/2018). DOK HUMAS PEMPROV MALUKUPresiden Joko Widodo didampingi Ketua Umum PB HMI, Mulyadi Tamsir tiba di Auditorium Universitas Pattimura Ambon untuk membuka Kongres HMI ke-30, Rabu (14/2/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) 2016-2018, Mulyadi Tamsir, masuk dalam daftar penumpang pesawat Sriwijaya Air SJ 182, yang diduga jatuh di Kepulauan Seribu, Jakarta pada Sabtu (9/1/2021).

Mulyadi berada di dalam pesawat bersama istri, mertua, dan satu anaknya ketika akan pulang ke kampung halamannya di Sintang, Kalimantan Barat.

Dugaan Mulyadi menjadi salah satu korban pesawat SJ 182 diperkuat pengakuan salah satu kerabatnya, Arya Kharisma Hardy.

"Sebelum maghrib saya dapat kabar, saya pastikan kepada teman-teman untuk mencari kepastian yang benar-benar valid, bahwa benar empat kerabat saya itu memang menjadi penumpang," ujar Arya di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Sabtu (9/1/2021).

Hingga saat ini memang belum ada kepastian atau konfirmasi resmi dari pemerintah terkait korban dari kecelakaan pesawat itu.

Baca juga: Temuan-temuan TNI dari Lokasi Jatuhnya Sriwijaya Air SJ 182...

Profil Mulyadi

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dikutip dari Antara, Mulyadi merupakan pria kelahiran Lampung, 8 April 1981. Putra pasangan suami-istri, Ponijan dan Katimah ini sejak berusia empat tahun ini sudah berpindah ke Sintang, Kalimantan Barat.

Ia mengawali dunia pendidikan dengan menjadi pelajar di SD 24 Serangas. Saat memasuki SMA, ia menjadi pelajar di SMK Bisnis Manajemen Budi Luhur dan lulus pada 1999.

Setelah lulus SMA, Mulyadi sempat bekerja selama dua tahun dan kemudian ia kembali melanjutkan pendidikannya di perguruan tinggi dengan kuliah di Universitas Kapuas, Program Studi Ilmu Administrasi Niaga pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP).

Mulyadi diketahui sejak kecil sudah ditempa oleh kedua orang tua untuk hidup mandiri.

Baca juga: Serpihan Pesawat dan Pakaian Anak Ditemukan KRI Kurau

Tak heran, ketika sudah dewasa, Mulyadi pun secara mandiri pula mencari nafkah untuk kebutuhan sehari-harinya dan biaya kuliah.

Ketika di bangku kuliah ini juga Mulyadi mengenal organisasi ekstra kampus HMI.

Pada 2001, ia menjadi bagian dari HMI setelah mengikuti pelatihan di bawah Komisariat Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Cabang Sintang.

Bersama HMI, Mulyadi mengawali karier organisasinya dengan menjabat sebagai Ketua Bidang Pembinaan Anggota HMI Komisariat FPI pada 2003.

Sejak saat itu, keseriusan Mulyadi hidup berorganisasi bersama HMI kain diseriusinya. Hal itu terbukti dengan keikutsertaannya dalam LK III Badko HMI Kalimantan Barat pada 2005.

Baca juga: Tragedi Pesawat Sriwijaya SJ 182 dan Kenangan Terakhir Keluarga Para Penumpang

Sejalan dengan itu, karier strukturalnya pun melesat naik.

Hal ini juga diperkuat dengan komitmennya yang membuatnya bisa mendapatkan posisi mulai dari tingkat komisariat, cabang, badko, hingga PB.

Pada 2007, ia meraih gelar Sarjana Sosial yang kemudian dilanjutkan dengan menempa pendidikan S2 di STIE Indonesia Malang 2009.

Kemudian pada 2011, ia kembali mendaftarkan diri menjadi mahasiswa pasca-sarjana magister Ilmu Ekonomi Universitas Trisakti, Jakarta.

Selain aktif di dunia organisasi ekstra kampung, Mulyadi juga dikenal menjadi salah satu pengurus Partai Hanura.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ngabalin: TWK Internal KPK, Pemerintah Tak Bisa Komentar

Ngabalin: TWK Internal KPK, Pemerintah Tak Bisa Komentar

Nasional
[POPULER NASIONAL] Aturan Lengkap PPKM di 34 Provinsi | Jawaban Firli Saat Ditanya Pilih Pancasila atau Agama

[POPULER NASIONAL] Aturan Lengkap PPKM di 34 Provinsi | Jawaban Firli Saat Ditanya Pilih Pancasila atau Agama

Nasional
Satgas Covid-19 Ingatkan Lagi Tetap Disiplin Protokol Kesehatan meski Sudah Divaksinasi

Satgas Covid-19 Ingatkan Lagi Tetap Disiplin Protokol Kesehatan meski Sudah Divaksinasi

Nasional
Satgas: Efektivitas Vaksin Covid-19 Masih Tinggi, Termasuk Melindungi dari Varian Delta

Satgas: Efektivitas Vaksin Covid-19 Masih Tinggi, Termasuk Melindungi dari Varian Delta

Nasional
BKN Sebut Informasi Pelaksanaan TWK Pegawai KPK Rahasia Negara

BKN Sebut Informasi Pelaksanaan TWK Pegawai KPK Rahasia Negara

Nasional
Sespri Edhy Prabowo Ungkap Alasan soal Perusahaan yang Tak Dapat Jatah Ekspor Benih Benur

Sespri Edhy Prabowo Ungkap Alasan soal Perusahaan yang Tak Dapat Jatah Ekspor Benih Benur

Nasional
Periksa Yoory Corneles, KPK Dalami Sumber Anggaran Pengadaan Lahan di Munjul

Periksa Yoory Corneles, KPK Dalami Sumber Anggaran Pengadaan Lahan di Munjul

Nasional
Prabowo Optimistis Dialog ASEAN-China Selesaikan Masalah Kawasan, Termasuk Laut China Selatan

Prabowo Optimistis Dialog ASEAN-China Selesaikan Masalah Kawasan, Termasuk Laut China Selatan

Nasional
Target 1 Juta Vaksinasi Covid-19 per Hari, Bio Farma Pastikan Stok Vaksin Aman

Target 1 Juta Vaksinasi Covid-19 per Hari, Bio Farma Pastikan Stok Vaksin Aman

Nasional
Setelah Dilantik Jadi ASN, 1.271 Pegawai KPK Akan Jalani Orientasi

Setelah Dilantik Jadi ASN, 1.271 Pegawai KPK Akan Jalani Orientasi

Nasional
Gereja Direlokasi, Pengurus GKI Yasmin: Apa Gunanya Putusan Pengadilan?

Gereja Direlokasi, Pengurus GKI Yasmin: Apa Gunanya Putusan Pengadilan?

Nasional
Lonjakan Kasus Covid-19, Pemerintah Diminta Perketat Pengawasan Protokol Kesehatan

Lonjakan Kasus Covid-19, Pemerintah Diminta Perketat Pengawasan Protokol Kesehatan

Nasional
Pertimbangan Hakim dalam Putusan Banding Pinangki Dinilai Tidak Adil

Pertimbangan Hakim dalam Putusan Banding Pinangki Dinilai Tidak Adil

Nasional
Ngabalin Anggap Pegawai KPK Bisa Lapor ke Polisi soal Polemik TWK

Ngabalin Anggap Pegawai KPK Bisa Lapor ke Polisi soal Polemik TWK

Nasional
Percepat Vaksinasi, Pemkot Semarang akan Tambah 4 Sentra Vaksinasi

Percepat Vaksinasi, Pemkot Semarang akan Tambah 4 Sentra Vaksinasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X