Berharap pada Kementerian Agama

Kompas.com - 08/01/2021, 16:55 WIB
Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas beri penghargaan Adiktis 2020 ke 15 PTKI. DOK. KemenagMenteri Agama Yaqut Cholil Qoumas beri penghargaan Adiktis 2020 ke 15 PTKI.

SEBAGAIMANA diketahui, Yaqut Cholil Qoumas, adalah Menteri Agama hasil perombakan personel Kabinet Indonesia yang dilakukan Presiden Joko Widodo pada 23 Desember 2020 lalu. Pada 3 Januari lalu, Kementerian Agama (Kemenag) merayakan hari jadinya yang ke-74.

Peringatan hari jadi tersebut sepatutnya menjadi momen bagi Menteri Agama dan seluruh jajarannya di Kemenag, Kabinet Indonesia Maju yang dipimpin Presiden Joko Widodo dan seluruh elemen bangsa Indonesia untuk bercermin pada pengalaman masa lalu, sembari berusaha membaca tanda-tanda jaman guna memenuhi harapan seluruh warga bangsa Indonesia.

Sudah 74 tahun lamanya Kemenag menjadi sebuah realitas politik yang tak terbantahkan. Artinya, Kementerian Agama selalu hadir dalam setiap Kabinet Pemerintahan RI karena memang diperlukan untuk melayani kepentingan umat beragama di Indonesia.

Oleh karena berurusan langsung dengan kehidupan beragama yang menata akhlak dan moral anak bangsa, sejatinya Kementerian Agama tampil sebagai role model bagi seluruh umat beragama.

Meningkatkan upaya moderasi

Kemenag telah berhadapan dengan berbagai masalah yang menggerogoti bangsa Indonesia dalam konteks beragama.

Hingga saat ini, bangsa kita berhadapan dengan setidaknya ada lima pokok masalah yang harus dikaji lebih lanjut.

Pertama, masih rendahnya tingkat pendidikan umat beragama sehingga cenderung mengembangkan cara hidup beragama yang cenderung tekstual, ekskusif, mudah terprovokasi untuk bersikap intoleran, bahkan mengarah ke radikalisme agama.

Kedua, belum tercapainya kesepahaman tentang definisi agama atau kepercayaan, bahkan soal ajaran agama masing-masing.

Sebagai misal, di kalangan umat Islam sendiri, belum cukup kesepahaman mengenai manhaj yaitu metodologi beragama yang meliputi aqidah, akhlak, muamalah dan lain-lainnya. Akibatnya, masih ada umat Islam yang saling menafikan satu sama lainnya.

Ketiga, pendidikan dan diskusi mengenai keberagaman yang belum intensif sehingga masih cukup banyak warga bangsa yang belum dapat menerima orang lain dengan latarbelakang suku, ras/etnik, ataupun agama/keyakinanyang berbeda.

Keempat, belum seragamnya perlakuan para pejabat publik, dari tingkat pusat hingga daerah dalam menghadapi keberadaan dan melakukan pelayanan terhadap, keberadaan kelompok yang berbeda agama dan keyakinan.

Dan, kelima, semakin maraknya ujaran yang bernuansa kebencian dan fitnah, serta berita bohong (hoaks) mengenai agama yang beredar di media sosial.

Oleh karena itu kita mengharapkan, pertama, supaya Kemenag, mampu menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagaimana diatur oleh Pasal 11 Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dan Peraturan Presiden RI No. 83 tentang Kementerian Agama, secara profesional.

Namun lebih daripada itu, kita mengharapkan agar Kemenag dapat meningkatkan upaya moderasi dalam beragama; meningkatkan pemaham tentang keberagaman atau diversity dan menciptakan iklim keagamaan yang toleran, moderat, damai, dan inklusif.

Kemenag juga perlu terus menguatkan kampanye atau kontra-narasi terhadap gejala radikalisme. Salah satu caranya adalah dengan bekerjasama dengan berbagai perguruan tinggi memproduksi kajian-kajian yang moderat dan inklusif dalam sebuah rumah moderasi.

Upaya ini harus dapat dijalankan secara berkelanjutan, berlangsung dalam jangka panjang dan harus menyentuh seluruh civitas akademika.

Kemenag hendaknya juga meningkatkan koordinasi yang lebih intensif dengan Kementerian Telekomunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk mencegah dan meredam konten bernuansa fitnah, ujaran kebencian dan berita kebohongan menyangkut agama yang diproduksi dan dibagikan melalui media sosial.

Dalam konteks yang lebih luas, Kemenag perlu bekerjasama secara yang lebih intensif dengan tokoh-tokoh agama dan tokoh-tokoh masyarakat untuk mempromosikan moderasi keagamaan dan menjadi teladan dalam menghormati jalan pikiran dan pilihan yang berbeda, terutama dalam hal keimanan dan cara beribadah.

Menjadi role model

Selanjutnya, kita mendoakan supaya Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas selalu dilindungi oleh Alah SWT dan diberikan keteguhan imannya sehingga semakin mampu menggerakkan seluruh jajarannya, mulai dari pusat hingga ke daerah, untuk siap melayani kebutuhan seluruh umat beragama secara cepat dan tepat.

Akhirnya, kita pun berharap supaya Menteri Yaqut Cholil Qoumas dan seluruh jajaran menjadi role model dalam menjalankan perintah-perintah dan menjauhkan diri dari larangan-larangan agama, bijaksana dalam bertutur kata dan bersikap serta adil dalam membuat kebijakan ataupun keputusan, sehinga menumbuhkan suasana kehidupan beragama yang semakin tenteram, tidak lagi diwarnai oleh kegaduhan sebagaimana terjadi belakangan ini.

Mencermati kiprah dan sepak terjang Gus Yaqut selama ini, penulis yakin, sebagai Menteri Agama yang baru Ketua Umum GP  Ansor dan Ketua DPP PKB ini mampu mewujudkan harapan seluruh masyarakat dan Presiden Jokowi terkait kehidupan keagamaan di Indonesia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketua MPR: UU ITE Perlu Direvisi untuk Menjamin Kebebasan Berpendapat

Ketua MPR: UU ITE Perlu Direvisi untuk Menjamin Kebebasan Berpendapat

Nasional
Sekjen Gerindra: Internal Memohon Pak Prabowo Bersedia Maju di Pilpres 2024

Sekjen Gerindra: Internal Memohon Pak Prabowo Bersedia Maju di Pilpres 2024

Nasional
Bertemu Anies, AHY Apresiasi Penanganan Pandemi Covid-19

Bertemu Anies, AHY Apresiasi Penanganan Pandemi Covid-19

Nasional
Bawaslu Sarankan KPU Bikin Pokja Cegah Calon Kepala Daerah Berkewarganegaraan Ganda

Bawaslu Sarankan KPU Bikin Pokja Cegah Calon Kepala Daerah Berkewarganegaraan Ganda

Nasional
Penyelesaian Konflik di Papua Perlu Pendekatan Kolaboratif

Penyelesaian Konflik di Papua Perlu Pendekatan Kolaboratif

Nasional
Doni Monardo: Larangan Mudik Jangan Ditafsirkan Macam-macam

Doni Monardo: Larangan Mudik Jangan Ditafsirkan Macam-macam

Nasional
Laode Kecewa MK Tolak Permohonan Uji Formil UU KPK

Laode Kecewa MK Tolak Permohonan Uji Formil UU KPK

Nasional
Berapa Harga Vaksin Sinopharm untuk Vaksinasi Gotong Royong? Ini Penjelasan Bio Farma

Berapa Harga Vaksin Sinopharm untuk Vaksinasi Gotong Royong? Ini Penjelasan Bio Farma

Nasional
Panglima TNI: Tenggelamnya KRI Nanggala Kehilangan bagi Kita Semua

Panglima TNI: Tenggelamnya KRI Nanggala Kehilangan bagi Kita Semua

Nasional
MKD Segera Memproses Laporan Dugaan Pelanggaran Etik terhadap Azis Syamsuddin

MKD Segera Memproses Laporan Dugaan Pelanggaran Etik terhadap Azis Syamsuddin

Nasional
Satgas Covid-19: Harga Vaksin untuk Vaksinasi Gotong Royong Masih Dibahas

Satgas Covid-19: Harga Vaksin untuk Vaksinasi Gotong Royong Masih Dibahas

Nasional
MKD Gelar Rapat Pleno 18 Mei, Bahas Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Azis Syamsuddin

MKD Gelar Rapat Pleno 18 Mei, Bahas Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Azis Syamsuddin

Nasional
Tersangka Penyuap Nurdin Abdullah Segera Disidang di PN Tipikor Makassar

Tersangka Penyuap Nurdin Abdullah Segera Disidang di PN Tipikor Makassar

Nasional
Hari Pertama Larangan Mudik, Kakorlantas Polri Klaim Situasi Terkendali

Hari Pertama Larangan Mudik, Kakorlantas Polri Klaim Situasi Terkendali

Nasional
Menag: Jumlah Jemaah Shalat Id Tidak Boleh Lebih 50 Persen dari Kapasitas

Menag: Jumlah Jemaah Shalat Id Tidak Boleh Lebih 50 Persen dari Kapasitas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X