Kompas.com - 08/01/2021, 09:57 WIB
Penyidik KPK saat memasuki ruang Dinas Pendidikan Kota Batu di Balai Kota Among Tani Kota Batu, Jawa Timur, Rabu (6/1/2021). KOMPAS.COM/ANDI HARTIKPenyidik KPK saat memasuki ruang Dinas Pendidikan Kota Batu di Balai Kota Among Tani Kota Batu, Jawa Timur, Rabu (6/1/2021).

JAKARTA, KOMPAS.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggeledah tiga lokasi di Kota Batu, Jawa Timur, Kamis (7/1/2021).

Penggeledahan dilakukan dalam penyidikan kasus dugaan gratifikasi di Pemerintah Kota Batu tahun 2011-2017.

"Adapun di tiga lokasi tersebut, diamankan berbagai dokumen diantaranya dokumen perizinan usaha,catatan transaksi keuangan yang terkait dengan perkara ini," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, Jumat (8/1/2021).

Tiga lokasi yang digeledah adalah kantor Dinas Komunikasi dan Informasi Batu, kantor Dinas Penanggulangan Kebakaran Batu, serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Batu.

Baca juga: Geledah Sejumlah Tempat di Kota Batu, Penyidik KPK Sita Dokumen Perizinan Tempat Wisata

Ali mengatakan, dokumen yang diamankan tersebut akan dianalisa oleh penyidik untuk selanjutnya disita.

Penyidik sebelumnya juga telah menggeledah kantor Dinas PUPR Batu, Dinas Pendidikan Batu, dan Dinas Pariwisata Batu pada Rabu (6/1/2021).

Dalam penggeledahan pada Rabu, KPK mengamankan sejumlah dokumen terkait kegiatan proyek pekerjaan dan dokumen perizinan tempat wisata.

Baca juga: KPK Geledah Balai Kota, Wali Kota Batu: Enggak Tahu, Saya di Lantai 5

Kasus gratifikasi yang tengah diusut KPK ini merupakan pengembangan dari kasus suap yang menjerat mantan Wali Kota Batu Eddy Rumpoko.

Eddy sebelumnya telah divonis bersalah menerima suap senilai Rp 295 juta dan satu unit mobil Toyota Alphard senilai Rp 1,6 miliar dari pengusaha Filiput Djap.

Atas perbuatannya itu, Eddy dijatuhi hukuman 5,5 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 3 bulan kurungan oleh majelis kasasi Mahkamah Agung pada 2019 lalu.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Minta Masyarakat Tak Mudik, Doni: Kerinduan Terhadap Keluarga Bisa Menimbulkan Hal Tragis

Minta Masyarakat Tak Mudik, Doni: Kerinduan Terhadap Keluarga Bisa Menimbulkan Hal Tragis

Nasional
Pengacara: Sidang Jumhur Hidayat Ditunda karena Ahli Bahasa Sakit

Pengacara: Sidang Jumhur Hidayat Ditunda karena Ahli Bahasa Sakit

Nasional
Pemerintah Siapkan Penanganan 40.000 Pekerja Migran yang Akan Mudik

Pemerintah Siapkan Penanganan 40.000 Pekerja Migran yang Akan Mudik

Nasional
Uji Materi UU Cipta Kerja, Hakim MK Minta Pemohon Paparkan Pertentangan dengan UUD 1945

Uji Materi UU Cipta Kerja, Hakim MK Minta Pemohon Paparkan Pertentangan dengan UUD 1945

Nasional
KSAD: Pratu Lukius Belot ke KKB Bawa Kabur 2 Magasin Berisi 70 Butir Peluru Kaliber 5,56 Mm

KSAD: Pratu Lukius Belot ke KKB Bawa Kabur 2 Magasin Berisi 70 Butir Peluru Kaliber 5,56 Mm

Nasional
Puan Maharani Sebut Perempuan Pegang Peranan Penting Tingkatkan Budaya Literasi

Puan Maharani Sebut Perempuan Pegang Peranan Penting Tingkatkan Budaya Literasi

Nasional
Kemenlu Belum Dapat Pastikan Kedatangan Pemimpin Junta Militer Myanmar Ke Jakarta

Kemenlu Belum Dapat Pastikan Kedatangan Pemimpin Junta Militer Myanmar Ke Jakarta

Nasional
ICJR: UU ITE Tidak Melindungi Korban Kekerasan Berbasis Gender

ICJR: UU ITE Tidak Melindungi Korban Kekerasan Berbasis Gender

Nasional
Muhadjir Akui Pemerintah Teledor Saat Awal Pandemi Covid-19

Muhadjir Akui Pemerintah Teledor Saat Awal Pandemi Covid-19

Nasional
Menko PMK Sebut Pemerintah Koreksi Zonasi Warna Penanda Risiko Covid-19

Menko PMK Sebut Pemerintah Koreksi Zonasi Warna Penanda Risiko Covid-19

Nasional
Begini Nasib Uji Klinis Vaksin Nusantara Usai Muncul Nota Kesepahaman KSAD, Menkes, dan BPOM

Begini Nasib Uji Klinis Vaksin Nusantara Usai Muncul Nota Kesepahaman KSAD, Menkes, dan BPOM

Nasional
Hari Ini dalam Sejarah, Saat Soeharto Resmikan Pembukaan TMII

Hari Ini dalam Sejarah, Saat Soeharto Resmikan Pembukaan TMII

Nasional
Menko PMK Ungkap PPKM adalah Strategi Baru Pemerintah Tangani Covid-19

Menko PMK Ungkap PPKM adalah Strategi Baru Pemerintah Tangani Covid-19

Nasional
Sebut Indonesia Dililit Hutang, Dimyati: RUU Perampasan Aset Perlu Jadi Prioritas

Sebut Indonesia Dililit Hutang, Dimyati: RUU Perampasan Aset Perlu Jadi Prioritas

Nasional
Pemerintah Diminta Klarifikasi soal Nama KH Hasyim Asy'ari yang Tak Tercantum dalam Draf Kamus Sejarah

Pemerintah Diminta Klarifikasi soal Nama KH Hasyim Asy'ari yang Tak Tercantum dalam Draf Kamus Sejarah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X