Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ganjar Nilai Pengetatan di Jawa-Bali Tak Sulit Diterapkan, Ini Alasannya

Kompas.com - 07/01/2021, 17:55 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengungkapkan, pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Jawa dan Bali semestinya tidak terlalu sulit dijalankan.

Pasalnya, ia melihat bahwa pembatasan seperti ini sudah pernah dilakukan oleh sejumlah daerah termasuk di Jawa Tengah.

"Kegiatan semacam ini kan pernah terjadi. Ada yang PSBB, ada yang pembatasan kegiatan masyarakat, bermacam-macam polanya," ujar Ganjar dalam talkshow di akun Youtube BNPB, Kamis (7/1/2021).

"Sekarang dengan peningkatan, sebenarnya kita tinggal memetakan ulang, maka sebenarnya tidak terlalu sulit," kata dia.

Baca juga: Satgas Optimistis Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dapat Menekan Jumlah Kasus Covid-19

Ganjar mengatakan, saat ini yang bisa dilakukan adalah memetakan ulang, diterapkan dengan mikro zonasi, dan penegasan bahwa pembatasan bukan pelarangan.

Selain itu, ia juga mengatakan pemerintah tinggal mengedukasi hal-hal tersebut kepada masyarakat seiring dengan pelaksanaan operasi yustisi oleh pihak berwenang.

"Ini berjalannya harus paralel. Saya coba libatkan para tokoh agama, tokoh masyarakat, kampus, kelompok milenial untuk kembali cerewet pada persoalan 3M. Kita cerewet pada kondisi ini," ucapnya.

Di sisi lain, ia meminta agar data terkait Covid-19 harus disajikan secara jelas kepada masyarakat.

Baca juga: Mendagri Keluarkan Instruksi Pembatasan di Jawa-Bali, Berikut Isinya...

Mulai dari berapa tenaga kesehatan yang meninggal akibat Covid-19, seperti apa kondisi rumah sakit saat ini, hingga berapa kiai yang meninggal.

"Ini yang mesti kita sampaikan agar menjadi pemahaman buat semua agar mau berkontribusi begitu. Agar bisa menjaga protokol kesehatan," kata Ganjar.

Sebelumnya, pemerintah resmi mengumumkan akan menjalankan PPKM di Jawa dan Bali mulai 11 hingga 25 Januari 2021. Hal ini dilakukan untuk menekan peningkatan penyebaran Covid-19.

Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang juga Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) Airlangga Hartarto dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Rabu (6/1/2021).

Baca juga: Pembatasan Kegiatan di Jawa-Bali, Pemerintah Berharap Kendalikan Kasus Covid-19 Lebih Cepat

Airlangga mengatakan, pembatasan kali ini menyasar kegiatan masyarakat secara terbatas.

"Pemerintah melihat beberapa hal yang perlu dilakukan pembatasan dari kegiatan masyarakat. Yang harapannya penularan Covid-19 bisa dicegah atau dikurangi seminimal mungkin," ujar Airlangga dikutip dari tayangan konferensi pers di kanal YouTube Sekretariat Presiden.

 

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

BNPB: Gempa M 6,2 di Garut Rusak Tempat Ibadah, Sekolah, dan Faskes

BNPB: Gempa M 6,2 di Garut Rusak Tempat Ibadah, Sekolah, dan Faskes

Nasional
PBNU Gelar Karpet Merah Sambut Prabowo-Gibran

PBNU Gelar Karpet Merah Sambut Prabowo-Gibran

Nasional
KPK Nonaktifkan Dua Rutan Buntut Pecat 66 Pegawai yang Terlibat Pungli

KPK Nonaktifkan Dua Rutan Buntut Pecat 66 Pegawai yang Terlibat Pungli

Nasional
BNPB: 4 Orang Luka-luka Akibat Gempa M 6,2 di Kabupaten Garut

BNPB: 4 Orang Luka-luka Akibat Gempa M 6,2 di Kabupaten Garut

Nasional
BNPB: Gempa M 6,2 di Kabupaten Garut Rusak 27 Unit Rumah, 4 di Antaranya Rusak Berat

BNPB: Gempa M 6,2 di Kabupaten Garut Rusak 27 Unit Rumah, 4 di Antaranya Rusak Berat

Nasional
Tanggal 1 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 1 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 30 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 30 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pengamat: Nasib Ganjar Usai Pilpres Tergantung PDI-P, Anies Beda karena Masih Punya Pesona Elektoral

Pengamat: Nasib Ganjar Usai Pilpres Tergantung PDI-P, Anies Beda karena Masih Punya Pesona Elektoral

Nasional
Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

Nasional
TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

Nasional
Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

Nasional
PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

Nasional
Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

Nasional
Pengamat: Yang Berhak Minta PDI-P Cabut Menteri Hanya Jokowi, TKN Siapa?

Pengamat: Yang Berhak Minta PDI-P Cabut Menteri Hanya Jokowi, TKN Siapa?

Nasional
Klarifikasi Unggahan di Instagram, Zita: Postingan Kopi Berlatar Belakang Masjidilharam untuk Pancing Diskusi

Klarifikasi Unggahan di Instagram, Zita: Postingan Kopi Berlatar Belakang Masjidilharam untuk Pancing Diskusi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com