Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Rakyat Jangan Menunggu Bansos Terlalu Lama

Kompas.com - 04/01/2021, 15:35 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo memerintahkan para menteri dan gubernur untuk mengawal proses penyaluran bantuan sosial (bansos). Ia ingin, bansos disalurkan secara cepat dan tepat sasaran.

"Dan tentu saja rakyat tidak menunggu terlalu lama. Kemarin baru tahun baru, langsung sekarang sudah kita luncurkan bantuan ini," kata Jokowi saat meluncurkan bantuan tunai se-Indonesia tahun 2021 di Istana Negara, Senin (4/1/2021).

Jokowi berharap, bansos dapat meringankan beban ekonomi keluarga yang terdampak pandemi.

Baca juga: Jokowi: Penyaluran Bansos Kita Lanjutkan Tahun Ini

Bantuan-bantuan ini juga diharapkan mampu memperkuat daya beli masyarakat, menggerakkan ekonomi nasional, dan mengungkit pertumbuhan ekonomi.

Oleh karenanya, Jokowi ingin bansos disalurkan secara utuh tanpa ada potongan dalam bentuk apa pun.

"Supaya diingatkan ini kepada penerima dan tetangga-tetangga yang tidak datang hari ini diberitahu, tidak ada potongan-potongan," ujar Jokowi.

"Karena ini dikirimkan langsung kepada penerima, baik nanti lewat bank bank milik pemerintah maupun lewat kantor pos," tuturnya.

Jokowi pun berpesan kepada para penerima bansos untuk memanfaatkan uang bantuan secara tepat. Ia mewanti-wanti agar jangan sampai uang bantuan digunakan untuk membeli rokok.

Uang bantuan tersebut, kata Jokowi, idealnya digunakan untuk membeli sembako atau kebutuhan pokok lainnya.

"Jadi diutamakan untuk memenuhi kebutuhan pokok dan pangan untuk keluarga," kata dia.

Dalam acara peluncuran bansos, ada 3 jenis bantuan yang disalurkan ke 34 provinsi, yakni program keluarga harapan (PKH), program sembako, dan bantuan sosial tunai (BST).

PKH akan diberikan kepada 10 juta keluarga yang disalurkan setiap 3 bulan sekali. Bantuan ini diberikan melalui himbara.

Baca juga: Jokowi: Ini Saya Ulang-ulang Terus, Tak Ada Potongan Bansos

Total anggaran yang disiapkan untuk bantuan PKH sebesar Rp 28,7 triliun.

Kemudian, program sembako akan disalurkan mulai Januari sampai Desember 2021 kepada 18,8 juta keluarga penerima. Anggaran yang disiapkan untuk bantuan ini senilai Rp 45,12 triliun.

Sementara, BST diberikan selama 4 bulan mulai Januari hingga April 2021 kepada 10 juta keluarga penerima. Total anggaran untuk bantuan ini mencapai Rp 12 triliun.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com