Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Catatan Akhir Tahun ICW, Soroti Kinerja Pemberantasan Korupsi hingga Pengadaan Bansos Covid-19

Kompas.com - 30/12/2020, 20:29 WIB
Tsarina Maharani,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) merilis catatan akhir tahun tentang pemberantasan korupsi di Indonesia sepanjang 2020.

Salah satu hal yang disoroti ICW dalam catatan ini yaitu, soal kinerja penegakkan hukum oleh kepolisian, Kejaksaan Agung, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Pada faktanya tiga institusi ini tidak cukup perform untuk bisa membuktikan kepada publik mereka telah bekerja secara profesional dan independen untuk memberantas korupsi," kata anggota ICW Kurnia Ramadhan dalam konferensi pers daring, Rabu (30/12/2020).

Soal kinerja kepolisian, Kurnia menyinggung kasus penyiraman air keras terhadap penyidik senior KPK Novel Baswedan.

Baca juga: Membandingkan Vonis Kasus Novel Baswedan dengan Putusan Penyiraman Air Keras Lainnya

Menurut catatan ICW, akhir dari kasus itu justru antiklimaks. Menurut ICW, polisi tidak berhasil mengungkap motif dan menangkap auktor intelektual di balik peristiwa penganiayaan berat tersebut.

"Tidak terlalu menggembirakan untuk kita semua, karena kami meyakini ada aktor-aktor lain yang belum diungkap saat proses penyelidikan dan penyidikan. Fakta di persidangan diduga dikondisikan hanya melokalisir pelaku kedua orang itu," ujar Kurnia.

Sementara itu, soal kinerja Kejaksaan Agung, Kurnia menyinggung kasus pelarian buronan perkara korupsi Djoko S Tjandra.

Ia menilai ada upaya Kejagung untuk menutup-nutupi keterlibatan aktor lain yang lebih tinggi.

"Sama, ada upaya untuk melokalisir agar perkara ini hanya berhenti pada Pinangki, Djoko Tjandra, Andi Irfan Jaya, atau Anita Kolopaking," katanya.

Selanjutnya, Kurnia mengatakan saat ini kondisi KPK di bawah kepemimpinan Firli Bahuri sudah kronis.

Baca juga: Vonis Kasus Surat Palsu Djoko Tjandra dkk Dianggap Tak Beri Efek Jera ke Pelaku

 

Kinerja KPK periode ini juga dinilai diperburuk dengan lahirnya UU KPK Nomor 19 Tahun 2019.

ICW mencatat, jumlah operasi tangkap tangan (OTT) menurun, pengusutan perkara-perkara besar minim, dan gagal menangkap buronan kasus korupsi.

"Kalau menggunakan istilah Pak Ghufron (Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron), mungkin bisa dikatakan kondisi KPK sudah kronis dan stadium 4. Jadi sudah sangat kacau balau di KPK," tuturnya.

Hal lain yang disoroti terhadap KPK yaitu pengadaan dan distribusi bantuan sosial Covid-19.

Anggota ICW Dewi Anggraeni mengatakan ICW tidak dapat menemukan dokumen perencanaan pengadaan bansos Covid-19 yang diselenggarakan Kementerian Sosial. Padahal, transparansi informasi penanganan Covid-19 merupakan hal yang krusial.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com