Pandemi Belum Terkendali, Komisi X Minta Sekolah Tatap Muka Dikaji Ulang

JAKARTA, KOMPAS.com – Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda meminta pemerintah mengkaji ulang rencana pembukaan sekolah pada Januari 2021.

Ia menilai, hal itu perlu dilakukan mengingat kian masifnya kasus harian positif Covid-19 dalam seminggu terakhir. Kondisi, ini menurut Huda, sangat mengkhawatirkan. 

“Dalam beberapa hari terakhir ini, kami menerima banyak sekali masukkan dari orang tua murid yang khawatir jika sekolah jadi dibuka kembali bulan depan,” Syaiful Huda dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Kamis (24/12/2020).

“Mereka khawatir dengan penyebaran Covid-19 yang kian tak terkendali,” kata dia.

Baca juga: Sekolah Tatap Muka Belum Bisa Dibuka Kembali, Kenapa?

Huda mengatakan, pembukaan sekolah memang solusi terbaik untuk mengatasi ancaman penurunan kemampuan belajar (learning loss) bagi siswa selama masa pandemi Covid-19.

Namun, kian meningkatnya jumlah kasus harian positif Covid-19 dan kian penuhnya tingkat hunian rumah sakit, menurut dia, ada baiknya rencana pembukaan sekolah ditunda terlebih dahulu.

“Akhir bulan ini tren peningkatan kasus Covid terus terjadi. Saya memprediksi kondisi ini akan terus berlanjut hingga bulan depan menginggat maraknya orang mudik dan liburan akhir tahun,” ucap Huda.

Berdasarkan data yang diperoleh, Huda menyebut, kasus Covid-19 di kalangan anak di Indonesia relatif tinggi dibandingkan dengan rata-rata kasus dunia.

Ia mengatakan, rata-rata kasus Covid-19 anak-anak dunia mencapai 8 persen, sementara di Indonesia mencapai 11 persen.

Jika dirinci, kata Huda, jumlah kasus Covid-19 pada anak usia 0-18 tahun mencapai 74.249 kasus, dan anak usia 5-18 tahun 56.817 kasus. Sedangkan kasus anak meninggal akibat Covid-19 mencapai lebih dari 530 jiwa.

“Tingkat kematian anak akibat Covid-19 sama dengan tingkat kematian kasus Covid-19 pada usia 18-30 tahun dengan rata-rata 0,7 persen,” ucap Huda.

Baca juga: Kasus Covid-19 Masih Tinggi, Denpasar Tunda Belajar Tatap Muka hingga Maret 2021

“Fakta ini menunjukkan bahwa risiko Covid-19 pada anak hampir sama dengan risiko Covid-19 pada usia dewasa. Jadi memang butuh kehati-hatian ekstra,” katanya.

Kendati demikian, Huda mengakui jika di daerah-daerah desakan agar sekolah dibuka cukup kencang disuarakan orang tua siswa.

Oleh sebab itu, ia mengingatkan pemerintah daerah (Pemda) untuk benar-benar mengkaji risiko pembukaan sekolah dengan melihat data penyebaran Covid-19 dan tingkat dukungan sistem Kesehatan publik.

“Memang benar, jika di daerah sekolah mendesak dibuka mengingat tidak efektifnya pola pembelajaran jarak jauh (PJJ),” ucap Huda.

“Kendati demikian harus dipastikan berdasarkan data yang ada risiko jika sekolah tetap dibuka di Januari nanti,” kata dia.

Baca juga: Pemkot Serang Tunda Rencana Belajar Tatap Muka 4 Januari 2021

Politisi PKB ini berharap, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) terus menyempurnakan sistem PJJ.

Ia juga berharap, gerakan partisipasi masyarakat dalam mendonasikan gawai dan pemberiaan wifi gratis bagi siswa yang membutuhkan harus terus digalakkan.

Selain itu, ia meminta Kemendikbud bisa mendorong kerja sama lintas kementerian agar kendala utama PJJ yakni ketersediaan gawai dan kuota data bisa teratasi.

“Kemendikbud juga bisa mendorong Dinas-Dinas Pendidikan di daerah untuk mengalakkan program kunjungan guru, atau pengadaan walkie-talkie untuk sekolah-sekolah yang tak terjangkau sinyal internet,” tutur dia.