Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dijanjikan Bantuan Rp 28 Triliun oleh AS, Indonesia Tetap Tak Buka Hubungan Diplomatik dengan Israel

Kompas.com - 24/12/2020, 11:35 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah menegaskan bahwa Indonesia tetap tidak akan membuka hubungan diplomatik dengan Israel.

Meskipun muncul pernyataan Amerika Serikat yang janji memberikan bantuan hingga Rp 28 triliun jika Indonesia membuka hubungan diplomtaik, Teuku memastikan, tak ada niatan pemerintah untuk membukanya.

"Ibu Menteri Luar Negeri (Menlu) sudah sampaikan bahwa hingga saat ini tidak terdapat niatan Indonesia membuka hubungan diplomatik dengan Israel," tegas Teuku kepada Kompas.com, Kamis (24/12/2020).

Baca juga: AS Incar Indonesia, Negara Mayoritas Muslim untuk Berdamai dengan Israel

Selain itu, kata dia, kepastian bahwa Indonesia tak akan membuka hubungan diplomatik dengan Israel telah disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Dalam percakapan Jokowi dengan Presiden Palestina Mahmoud Abbas di telepon pada minggu lalu, telah diutarakan tentang hal tersebut.

"Oleh karenanya tidak relevan menanggapi sinyalemen atau artikel tersebut," ucap dia.

Sebelumnya diberitakan, pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump menjanjikan bantuan pembangunan hingga 2 miliar dollar AS (Rp 28 triliun) jika Indonesia mau membuka hubungan diplomatik dengan Israel.

Pernyataan tersebut dilontarkan oleh pejabat top pemerintahan Trump, Adam Boehler, kepada Bloomberg dan kemudian dipublikasikan pada Selasa (22/12/2020).

Pernyataan Boehler kepada Bloomberg tersebut juga dikutip oleh media Israel, The Times of Israel.

Baca juga: AS Janjikan Bantuan Rp 28 Triliun jika Indonesia Buka Hubungan dengan Israel

Boehler mengatakan, RI akan mendapat bantuan pembangunan mulai 1 miliar dollar AS (Rp 14 triliun) hingga 2 miliar dollar AS (Rp 28 triliun) jika mau membuka hubungan diplomatik dengan Israel.

Boehler merupakan CEO US International Development Finance Corporation (DFC), sebuah lembaga keuangan milik Pemerintah AS.

“Kami sedang membicarakannya dengan mereka (Indonesia),” kata Boehler kepada Bloomberg di Yerusalem.

“Jika mereka siap, kami akan dengan senang hati, bahkan memberikan dukungan lebih berupa dukungan finansial,” ucap Boehler.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com