Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

IAKMI Harap Pemerintah Punya Banyak Strategi Antisipasi Covid-19 Jelang Libur Akhir Tahun

Kompas.com - 16/12/2020, 13:15 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Ede Surya Darmawan menilai, pemerintah perlu punya banyak skenario dalam menghadapi pandemi Covid-19, termasuk dalam menghadapi liburan akhir tahun.

Selain itu, IAKMI juga menilai menghadapi pandemi bukan pekerjaan yang selesai dalam satu atau dua hari, tetapi juga berkepanjangan. Dengan demikian, perlu ada upaya preventif berkelanjutan.

"Yang ideal kita punya plan yang lengkap. Jadi menghadapi pandemi itu enggak cukup dengan single strategy atau single scenario, atau nol skenario juga enggak boleh," kata Ede saat dihubungi Kompas.com, Rabu (16/12/2020).

Baca juga: Positivity Rate Covid-19 Terus Naik, IAKMI Sarankan Kembali Perketat PSBB

IAKMI menanggapi kesiapan pemerintah mengantisipasi penularan Covid-19 saat libur akhir tahun. Menurut Ede, ada indikasi untuk kembali menarik rem darurat pembatasan sosial berskala besar (PSBB) setelah adanya kenaikan kasus Covid-19 secara signifikan.

Tanda-tanda itu, kata dia, sudah terlihat dengan beberapa pernyataan yang dikeluarkan pejabat pemerintah, Wakil Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN) Luhut Binsar Pandjaitan.

"Pernyataan Pak Luhut misalnya yang mengatakan, DKI harap melakukan WFH sekarang 75 persen. Artinya tanda-tanda (tarik rem) itu sudah jelas," ucapnya.

Kemudian, ia mengatakan pemerintah juga belakangan membicarakan seputar pemangkasan libur panjang akhir tahun.

Baca juga: Kasus Covid-19 Meningkat, Luhut Minta Anies Perketat WFH hingga 75 Persen

Lebih jauh, kata dia, pemerintah juga telah membuat pernyataan akan melarang perayaan tahun baru 2021 di tempat umum.

"Itu semua kan menunjukkan bahwa sebenarnya kita menginginkan menarik rem darurat," ujarnya.

Ede menambahkan, faktor lain yang menjadi penanda bahwa pemerintah akan menarik rem darurat ditunjukkan dengan laporan kasus baru Covid-19 per hari yang jumlahnya masih 6.000.

"Lalu positivity rate malah naik. Pada saat dinaikkan jumlah testing kok malah naik. Ini menarik bukan. Idealnya kan, testing dinaikan, positivity rate turun, tapi ini yang terjadi adalah naik," ujar dia.

Baca juga: Luhut Minta Mal hingga Tempat Hiburan di DKI Tutup Pukul 19.00 WIB

Ditambah pula, kata Ede, pemerintah masih memiliki tantangan yaitu tidak taatnya masyarakat terhadap protokol kesehatan.

Oleh karena itu, kata dia, tidak ada pilihan selain menerapkan PSBB. Menurut dia, PSBB diperlukan sebagai langkah menguatkan upaya preventif di masa pandemi.

"Covid-19 ini bukan cuma kerjaan sehari, sebulan, bahkan setahun pun mungkin belum selesai. Dengan kondisi seperti ini, apa lagi sih yang paling efektif?" tanya Ede.

Baca juga: Pemerintah Diminta Tegas Terapkan Protokol Kesehatan di Libur Akhir Tahun

Sebelumnya, Luhut meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk mengetatkan kebijakan WFH hingga 75 persen.

Hal ini dia lakukan setelah DKI Jakarta mengalami kenaikan kasus Covid-19 secara signifikan.

Luhut juga meminta Anies meneruskan kebijakan pembatasan jam operasional di pusat perbelanjaan, tempat hiburan, dan tempat makan.

"Saya juga minta Pak Gubernur untuk meneruskan kebijakan membatasi jam operasional hingga pukul 19.00 WIB dan membatasi jumlah orang berkumpul di tempat makan, mal, dan tempat hiburan," kata Luhut seperti dikutip dari siaran pers di laman resmi Kemenkomarvers, Selasa.

Baca juga: Luhut Minta Anies Perketat WFH hingga 75 Persen, Wagub DKI: Kami Dukung Kebijakan Pak Menko

Tak hanya itu, Luhut juga mengatakan bahwa pemerintah pemerintah memutuskan untuk melarang kerumunan dan perayaan tahun baru di tempat umum.

Namun, menurut Luhut, pemerintah bukan berarti akan mengetatkan kebijakan PSBB, melainkan melakukan pengetatan yang terukur.

"Kami bukan menerapkan PSBB, tapi akan menerapkan kebijakan pengetatan yang terukur dan terkendali, supaya penambahan kasus dan kematian bisa terkendali dengan dampak ekonomi yang relatif minimal," ujar Luhut dikutip dari siaran pers di laman resmi Kemenkomarves, Rabu (16/12/2020).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Nasional
Soal 'Presidential Club', Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Soal "Presidential Club", Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Nasional
Tanggapi Isu 'Presidential Club', PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Tanggapi Isu "Presidential Club", PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com