IAKMI Harap Pemerintah Punya Banyak Strategi Antisipasi Covid-19 Jelang Libur Akhir Tahun

Selain itu, IAKMI juga menilai menghadapi pandemi bukan pekerjaan yang selesai dalam satu atau dua hari, tetapi juga berkepanjangan. Dengan demikian, perlu ada upaya preventif berkelanjutan.

"Yang ideal kita punya plan yang lengkap. Jadi menghadapi pandemi itu enggak cukup dengan single strategy atau single scenario, atau nol skenario juga enggak boleh," kata Ede saat dihubungi Kompas.com, Rabu (16/12/2020).

IAKMI menanggapi kesiapan pemerintah mengantisipasi penularan Covid-19 saat libur akhir tahun. Menurut Ede, ada indikasi untuk kembali menarik rem darurat pembatasan sosial berskala besar (PSBB) setelah adanya kenaikan kasus Covid-19 secara signifikan.

Tanda-tanda itu, kata dia, sudah terlihat dengan beberapa pernyataan yang dikeluarkan pejabat pemerintah, Wakil Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN) Luhut Binsar Pandjaitan.

"Pernyataan Pak Luhut misalnya yang mengatakan, DKI harap melakukan WFH sekarang 75 persen. Artinya tanda-tanda (tarik rem) itu sudah jelas," ucapnya.

Kemudian, ia mengatakan pemerintah juga belakangan membicarakan seputar pemangkasan libur panjang akhir tahun.

Lebih jauh, kata dia, pemerintah juga telah membuat pernyataan akan melarang perayaan tahun baru 2021 di tempat umum.

"Itu semua kan menunjukkan bahwa sebenarnya kita menginginkan menarik rem darurat," ujarnya.

Ede menambahkan, faktor lain yang menjadi penanda bahwa pemerintah akan menarik rem darurat ditunjukkan dengan laporan kasus baru Covid-19 per hari yang jumlahnya masih 6.000.

"Lalu positivity rate malah naik. Pada saat dinaikkan jumlah testing kok malah naik. Ini menarik bukan. Idealnya kan, testing dinaikan, positivity rate turun, tapi ini yang terjadi adalah naik," ujar dia.

Ditambah pula, kata Ede, pemerintah masih memiliki tantangan yaitu tidak taatnya masyarakat terhadap protokol kesehatan.

Oleh karena itu, kata dia, tidak ada pilihan selain menerapkan PSBB. Menurut dia, PSBB diperlukan sebagai langkah menguatkan upaya preventif di masa pandemi.

"Covid-19 ini bukan cuma kerjaan sehari, sebulan, bahkan setahun pun mungkin belum selesai. Dengan kondisi seperti ini, apa lagi sih yang paling efektif?" tanya Ede.

Sebelumnya, Luhut meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk mengetatkan kebijakan WFH hingga 75 persen.

Hal ini dia lakukan setelah DKI Jakarta mengalami kenaikan kasus Covid-19 secara signifikan.

Luhut juga meminta Anies meneruskan kebijakan pembatasan jam operasional di pusat perbelanjaan, tempat hiburan, dan tempat makan.

"Saya juga minta Pak Gubernur untuk meneruskan kebijakan membatasi jam operasional hingga pukul 19.00 WIB dan membatasi jumlah orang berkumpul di tempat makan, mal, dan tempat hiburan," kata Luhut seperti dikutip dari siaran pers di laman resmi Kemenkomarvers, Selasa.

Tak hanya itu, Luhut juga mengatakan bahwa pemerintah pemerintah memutuskan untuk melarang kerumunan dan perayaan tahun baru di tempat umum.

Namun, menurut Luhut, pemerintah bukan berarti akan mengetatkan kebijakan PSBB, melainkan melakukan pengetatan yang terukur.

"Kami bukan menerapkan PSBB, tapi akan menerapkan kebijakan pengetatan yang terukur dan terkendali, supaya penambahan kasus dan kematian bisa terkendali dengan dampak ekonomi yang relatif minimal," ujar Luhut dikutip dari siaran pers di laman resmi Kemenkomarves, Rabu (16/12/2020).