Kompas.com - 16/12/2020, 10:41 WIB
Ketua DPP PD Didik Mukrianto di JCC Senayan, Jakarta, Rabu (11/12/2019) KOMPAS.com/TSARINA MAHARANIKetua DPP PD Didik Mukrianto di JCC Senayan, Jakarta, Rabu (11/12/2019)
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Demokrat Didik Mukrianto mengatakan, tidak ada seorang pun yang ditinggalkan dalam struktur kepengurusan partai.

Menurut Didik, para senior partai termasuk Max Sopacua turut menjadi bagian dalam struktur besar Partai Demokrat yang saat ini dipimpin Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

"Tidak ada yang ditinggalkan. Justru kepengurusan saat ini adalah tim kuat yang merepresentasikan kolaborasi utuh lintas generasi," kata Didik saat dihubungi, Rabu (16/12/2020).

Baca juga: Max Sopacua Merasa Disingkirkan dari Demokrat: Seperti Turunkan Penumpang Angkot di Pinggir Jalan

Sementara itu, Max dalam pernyataannya pada Jumat (11/12/2020), mengaku menyayangkan sikap Partai Demokrat kepada dirinya.

Ia merasa disingkirkan dan akhirnya memilih bergabung dengan Partai Esa Masyarakat Sejahtera (Emas).

Didik mengatakan, Partai Demokrat memiliki budaya politik yang baik serta mengedepankan keterbukaan dan keleluasaan bagi para kader partai.

Ia mengatakan bahwa hal tersebut tak pernah berubah sejak awal Partai Demokrat berdiri hingga saat ini. Ia menegaskan Partai Demokrat tidak pernah mengecilkan peran para kader.

"Saya tidak melihat dan merasakan adanya kebijakan dengan basis subyektif dari Demokrat yang kemudian memarginalkan para pejuang dan kadernya. Ruangnya sangat lebar dan terbuka bagi kader Demokrat untuk terus berkarya, untuk terus berjuang di politik," ujar Didik.

Baca juga: Demokrat Klaim Menang 57 Persen di Pilkada 2020

Didik pun menyampaikan apresiasi kepada Max sebagai senior partai yang telah berjuang bersama Partai Demokrat. Menurut dia, peran Max turut membesarkan partai.

"Perjalanan dan kebesaran Partai Demokrat selama ini karena partisipasi dan keringat para founding fathers, penggagas, pendiri, pengurus, kader dan simpatisan Demokrat dari pusat hingga daerah termasuk Bang Max," ucapnya.

Kendati begitu, Didik mengingatkan bahwa kaderisasi dan regenerasi dalam tubuh partai merupakan hal yang pasti.

Regenerasi penting agar partai mampu melahirkan kader-kader hebat yang dapat meneruskan perjuangan partai ke depan.

"Regenerasi itu diharapkan mampu melahirkan kader handal untuk terus meneladani dan memperkuat legacy dan perjuangan para senior," kata Didik.

Baca juga: Disebut Masuk Bursa Capres 2024, AHY Sebut Masih Terlalu Dini

Terkait kabar bergabungnya Max ke Partai Emas, Didik mengatakan Partai Demokrat menghormati keputusan tersebut.

Namun, dia menegaskan bahwa Partai Demokrat selalu terbuka bagi siapa saja yang ingin berjuang tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras, etnis, dan antargolongan.

"Pilihan itu menjadi hak pribadi Bang Max untuk menentukan pilihan perjuangan politiknya," ujar Didik.

Diberitakan, Max resmi bergabung dengan Partai Emas pada Jumat (11/12/2020). Max mengatakan pilihannya bergabung dengan Partai Emas untuk mengabdi dan menyejahterakan masyarakat Indonesia.

Dalam konferensi pers itu, ia pun mengungapkan alasannya keluar dari Partai Demokrat. Max merasa ia disingkirkan dari partai.

Max mengibaratkan perlakuan Partai Demokrat kepada dirinya seperti meninggalkan penumpang angkutan kota (angkot) di pinggir jalan.

"Saya prihatin, tetapi saya doakan Partai Demokrat semoga semakin bagus dan semakin jaya. Yang saya sayangkan, saya disingkirkan dari Partai Demokrat seperti meninggalkan menurunkan penumpang angkot di pinggir jalan," ujar Max.

Baca juga: Keluar dari Partai Demokrat, Max Sopacua Gabung Partai Emas

Konflik antara Max dengan Partai Demokrat sudah tampak sejak 2019. Saat itu, Max bersama sejumlah senior Partai Demokrat membentuk Gerakan Moral Penyelamatan Partai Demokrat (GMPPD).

GMPPD meminta Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang saat itu menjabat sebagai ketua umum segera melaksanakan Kongres Luar Biasa (KLB).

Mereka mengatakan kongres harus dipercepat karena menilai perolehan suara Partai Demokrat anjlok. Saat itu, GMPPD mendesak agar segera ditunjuk ketua umum dan pengurus baru.

Manuver GMPPD itu sempat dibahas oleh Dewan Kehormatan Partai Demokrat. Namun, desakan untuk menggelar KLB tidak ditanggapi.

Kongres Partai Demokrat tetap dilaksanakan sesuai aturan, yaitu pada 2020, yang menetapkan AHY sebagai Ketum Demokrat lima tahun mendatang.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Segel Ruang Hakim PN Surabaya yang Terkena OTT

KPK Segel Ruang Hakim PN Surabaya yang Terkena OTT

Nasional
Babak Baru Kasus Korupsi Satelit Kemenhan yang Diduga Rugikan Negara Miliaran Rupiah…

Babak Baru Kasus Korupsi Satelit Kemenhan yang Diduga Rugikan Negara Miliaran Rupiah…

Nasional
Pemerintah Terima 651.130 Dosis Vaksin AstraZeneca dari Jepang

Pemerintah Terima 651.130 Dosis Vaksin AstraZeneca dari Jepang

Nasional
Hakim-Panitera Terjaring OTT KPK di Surabaya, Diduga Terkait Penanganan Perkara

Hakim-Panitera Terjaring OTT KPK di Surabaya, Diduga Terkait Penanganan Perkara

Nasional
TNI AL Segera Dapat Hibah 3 Kapal Perang 'Korvet' dari Korea Selatan

TNI AL Segera Dapat Hibah 3 Kapal Perang "Korvet" dari Korea Selatan

Nasional
Jokowi Minta Masyarakat Jangan Gegabah soal Omicron, Anggota DPR: Pemerintah Juga Perlu Berbenah

Jokowi Minta Masyarakat Jangan Gegabah soal Omicron, Anggota DPR: Pemerintah Juga Perlu Berbenah

Nasional
Jokowi Sebut Istana dan Sejumlah Kementerian Akan Pindah ke IKN Baru pada 2024

Jokowi Sebut Istana dan Sejumlah Kementerian Akan Pindah ke IKN Baru pada 2024

Nasional
Tak Hanya Panitera dan Pengacara, KPK Juga Tangkap Hakim PN Surabaya

Tak Hanya Panitera dan Pengacara, KPK Juga Tangkap Hakim PN Surabaya

Nasional
Polri Sebut Operasi Damai Cartenz Digelar di 5 Wilayah Papua yang Rawan Kekerasan KKB

Polri Sebut Operasi Damai Cartenz Digelar di 5 Wilayah Papua yang Rawan Kekerasan KKB

Nasional
Rentetan 3 OTT KPK dalam 14 Hari: Dari Wali Kota Bekasi, Bupati PPU, hingga Bupati Langkat

Rentetan 3 OTT KPK dalam 14 Hari: Dari Wali Kota Bekasi, Bupati PPU, hingga Bupati Langkat

Nasional
OTT KPK di Surabaya, Panitera dan Pengacara Ditangkap

OTT KPK di Surabaya, Panitera dan Pengacara Ditangkap

Nasional
Wapres Akan Tinjau Lokasi Terdampak Gempa Bumi di Pandeglang

Wapres Akan Tinjau Lokasi Terdampak Gempa Bumi di Pandeglang

Nasional
Jokowi Sebut Proses Pemindahan Ibu Kota Negara Bisa sampai 20 Tahun

Jokowi Sebut Proses Pemindahan Ibu Kota Negara Bisa sampai 20 Tahun

Nasional
Risma Sebut Rp 2,7 Triliun Dana Bansos Tertahan di Bank Himbara

Risma Sebut Rp 2,7 Triliun Dana Bansos Tertahan di Bank Himbara

Nasional
Guru PPPK Bisa Jadi Kepala Sekolah, Apa Saja Kriterianya?

Guru PPPK Bisa Jadi Kepala Sekolah, Apa Saja Kriterianya?

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.