Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres: Pers Garda Terdepan Informasikan Program Vaksinasi Covid-19

Kompas.com - 14/12/2020, 15:54 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyebut pers sebagai garda terdepan menginformasikan program vaksinasi. Pers, kata dia, bisa membantu pemerintah dalam menuntaskan vaksinasi Covid-19.  

"Di samping pemberitaan terkait perubahan perilaku, insan pers juga merupakan garda terdepan dalam menginformasikan program vaksinasi kepada masyarakat secara luas," kata Ma'ruf dalam diskusi virtual bertajuk "Wartawan sebagai agen perubahan perilaku untuk penanggulangan pandemi covid 19" Senin (14/12/2020).

Baca juga: Majelis Ulama di Singapura Izinkan Penggunaan Vaksin Covid-19 untuk Umat Muslim

Untuk mewujudkannya, lanjut Ma'ruf, pers perlu menyertakan data dan penjelasan ilmiah dari para pakar.

Penjelasan pers soal vaksin yang disertai data dan penjelasan ilmiah, menurut Ma'ruf, bisa menumbuhkan kesadaran dan keyakinan masyarakat akan manfaat vaksin Covid-19.

Secara khusus, Ma'ruf juga meminta dukungan pers untuk turut mendukung kelancaran diseminasi informasi vaksin.

"Dengan terus menyemarakkan semangat tagar #vaksinasiuntuknegeri melalui pemberitaan yang sesuai," tambah dia.

Di sisi lain, Ma'ruf mengatakan bahwa berdasarkan hasil survei literasi digital yang dilakukan Kementerian Komunikasi dan Informatika November 2020 menunjukkan media sosial menjadi sarana utama masyarakat dalam mengakses berita dan informasi.

Selanjutnya, disusul oleh televisi, situs berita online, situs resmi pemerintah, media cetak dan radio.

"Sebagian kecil masyarakat bahkan tidak mengakses informasi sama sekali. Tingginya popularitas media sosial sebagai media penyebaran informasi, perlu diperhatikan oleh insan pers, sehingga dapat terus menghadirkan informasi yang akurat secara inovatif, dan kreatif melalui media sosial," jelasnya.

Sementara, kata Ma'ruf, dalam era demokrasi saat ini pers merupakan kanal penyerapan aspirasi masyarakat sebagai wujud dari fungsi check and balance bagi pemerintah.

Sehingga, menurutnya, kebijakan dan kecermatan para insan pers dibutuhkan agar aspirasi masyarakat dapat disampaikan secara jujur dan terbuka.

Ia berpendapat, apabila penyampaian aspirasi yang positif, bijak serta konsisten dari masyarakat melalui pemberitaan, pemerintah dapat terus meningkatkan aksi nyata dan mensejahterakan bangsa.

"Tapi yang penting saya berpesan, tetap lah menjaga diri saat bertugas. Jangan kendor dengan protokol kesehatan, terutama dalam melakukan liputan ke lokasi berisiko tinggi," harap Ma'ruf.

Vaksin Covid-19 produksi Sinovac yang tiba di Indonesia pada Minggu (6/12/2020) masih harus melalui berbagai tahapan sebelum disuntikkan ke masyarakat.

Sementara itu, belakangan publik dibuat bingung dengan adanya pernyataan pemerintah yang berencana untuk tidak menggratiskan vaksin Covid-19 secara total.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com